Ancaman Terhadap Demokrasi di Masa Pandemi Covid-19

... adanya pandemi Covid-19, menambah ancaman terhadap demokrasi. Dengan alasan kedaruratan, ada potensi pemerintah akan mengabaikan suara-suara dari publik.

Indonesia telah memasuki periode demokratisasi selama 22 tahun, sejak jatuhnya orde baru, Mei 1998. Namun, beberapa tahun terakhir trend indeks demokrasi Indonesia menurun. Pandemi Covid-19 juga menambah tekanan bagi demokrasi.

The Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, Swedia, melakukan kajian terhadap respon negara-negara menghadapi pandemi Covid-19 dilihat dari nilai-nilai demokrasi. Hasil kajian Pandemic Backsliding Risk Index, yang juga dilansir Kompas.id, 22 Mei lalu itu, menunjukkan ada 48 negara berisiko tinggi mengalami kemunduran demokrasi dan 47 negara masuk kategori rendah. Indonesia dan 33 negara lainnya masuk dalam kategori sedang.

Ada belasan indikator yang digunakan dalam kajian Pandemic Backsliding Risk Index, antara lain peran legislatif, media, pengawasan atas eksekutif, dan kekerasan aparat. Covid-19 dikhawatirkan akan mengancam demokrasi karena beberapa negara melakukan tindakan yang sangat eksesif dalam menghadapinya.

Dalam kasus Indonesia sendiri V-Dem menjadikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang telah disahkan jadi UU No 2/2020 sebagai salah satu rujukan. Selain itu penunjukan pejabat militer sebagai penanggung jawab Rumah Sakit Khusus Covid-19 di Wisma Atlet, Jakarta juga menjadi rujukan lain.

Vedi Hadiz Guru Besar Kajian Asia dan Direktur Institut Asia di University of Melbourne melihat kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi Covid-19, tidak dari hasil perdebatan publik yang serius. Transparansi dan akuntabilitas rendah, yang diperparah oleh sistem pengawasan dan keseimbangan di parlemen tak berjalan optimal akibat dominasi koalisi partai pendukung pemerintah.

Indeks Demokrasi Indonesia beberapa tahun terakhir memang terus menurun, hal ini terlihat dari Kajian The Economist Intelligence Unit pada 2006-2019. Skor tertinggi Indonesia tercatat pada 2015 (7,03) dan tahun 2019 turun menjadi 6,48. Dari skor 1-10, makin tinggi skornya, makin baik kualitasnya.

Turunnya kualitas demokrasi Indonesia beberapa tahun belakangan ini disebabkan oleh antara lain, pertama, ada indikasi menguatnya oligarki. Oligarki merupakan kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok kecil elit. Sekelompok elit ini menguasai lembaga eksekutif dan legislatif. Sehingga tidak ada checks and balances antara pemerintah dan parlemen. Akibat menguatnya oligarki tentu sangat besar, yakni potensi korupsi dan tidak transparannya proses pembentukan kebijakan publik semakin tinggi. Terjadinya pengabaian suara publik yang melakukan kritik dan pengawasan kepada pemerintah.

Kedua, kebebasan berekspresi dan berpendapat makin menurun. Ada kecenderungan pemegang otoritas pemerintahan makin represif terhadap kritik. Tak hanya oleh negara, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi juga terkadang dihalang-halangi oleh sesama masyarakat. Begitu juga dengan media yang independensinya menurun karena perkawanan pemilik modalnya dengan penguasa.

Ketiga, penegakan hukum yang tak kunjung mengalami kemajuan. Dalam negara demokratis penegakan hukum yang berkeadilan merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan. Dengan hukumlah hak warga negara dilindungi yang merupakan menifestasi kedaulatan rakyat sebagai unsur penting dalam demokrasi. Namun, penegakan hukum masih belum sepenuhnya tegak. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih tak menemui rasa keadilan.

Selain problem di atas, adanya pandemi Covid-19, menambah ancaman terhadap demokrasi. Dengan alasan kedaruratan, ada potensi pemerintah akan mengabaikan suara-suara dari publik. Tak hanya soal penanganan Covid-19, kebijakan-kebijakan lain juga semestinya harus tetap mengikuti prosedur demokrasi yang baik. Pengesahan RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) oleh DPR beberapa waktu lalu menimbulkan kritik dari kalangan masyaraat sipil. Rancangan UU tersebut dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, pengesahan RUU dimasa pandemi Covid-19 juga dianggap memanfaatkan situasi dimana masyarakat sedang fokus pada penyelesaian pandemi Covid-19 dan mengikuti arahan pemerintah untuk tinggal di rumah.

Pandemi Covid-19 tentu saja menjadi pengalaman pertama Indonesia menghadapi wabah yang sangat luas, dan mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan. Namun demikian prinsip-prinsip demokrasi tidak boleh diabaikan, agar jalannya pemerintahan tetap akuntabel.

Dalam situasi seperti ini, peran masyarakat sipil menjadi sangat penting. Pengawasan terhadap jalannya kekuasaan pemerintahan perlu dilakukan dengan lebih optimal. Perlu dirumuskan suatu mekanisme baru dalam melakukan pengawasan publik terhadap pemerintah saat situasi pandemi Covid-19 ini. Protes secara konvensional, melalui aksi turun kejalan tentu saja tidak dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Diskursus di dunia maya yang selama ini dilakukan, harus dioptimalkan sehingga dapat menggerakkan banyak pihak, sehingga pemerintah dapat dipaksa untuk mendengar dan mengikuti kepentingan publik.

(Visited 1.462 times, 7 visits today)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Official Website YAYASAN ABDURRAHMAN BASWEDAN Dikelola oleh Sekretariat ©2020