Apakah Ada yang Salah dalam PPDB 2020?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Aturan diadakan untuk melindungi keberadaan PPDB dan memberikan pelayanan yang terbaik agar semua bisa menerima dengan lapang dada.

Tahun pelajaran baru tahun 2020/2021 sudah dimulai. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memulai kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah tahun pelajaran baru pada bulan Juli 2020. Mengingat waktu yang sudah dekat dan bersamaan dengan suasana pandemi dengan pembatasan sosial karena situasi Covid-19, orang tua dan para siswa diharapkan lebih aktif untuk mendapatkan informasi mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru.

Kemendikbud telah menetapkan peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020 melalui Permendikbud Nomor 44 tahun 2019. Permendikbud ini ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada 10 Desember 2019. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 berisi 44 pasal yang mengatur tentang Ketentuan PPDB mulai dari persyaratan, jalur pendaftaran pelaksanaan PPDB (Pendaftaran, Seleksi, dan Pengumuman). Selain itu juga mengatur tentang pendataan ulang, perpindahan peserta didik, pelaporan dan pengawasan, hingga sanksi.

Persoalan kisruh pelaksanaan PPDB 2020 di seluruh Indonesia menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Hampir setiap tahun pemerintah sudah berusaha merevisi aturan tentang PPDB. Namun demikian masih saja terus ada kekurangpuasan dan kekurangan dari aturan PPDB. Salah satu yang membuat gerah para orang tua peserta didik baru saat ini penyebabnya adanya kebijakan penetapan aturan usia, yang membuat banyak anak usia muda tak bisa masuk sekolah negeri.

Pendidikan tidak ada urusan dengan tua dan muda.

Keresahan yang dialami oleh para orang tua dan peserta didik tahun pelajaran baru ini dalam PPDB ini harus diselesaikan. Jangan sampai mengorbankan anak-anak peserta didik, yang khawatir tidak bisa sekolah. Keresahan menjalani situasi pandemi sudah cukup untuk membatasi akses semua orang, jangan sampai ke dalam akses pendidikan. Peraturan yang membatasi tentang usia mestinya tidak dilakukan dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidak ada urusan dengan tua dan muda. Harusnya pemerintah konsisten dengan kebijakan tanda kelulusan dan kebijakan tahapan zonasi yang harus dipenuhinya.

Kita simak kembali aturan PPDB. Jalur Pendaftaran PPDB. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 4 jalur yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi.

1. Jalur Zonasi

Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Jumlah siswa yang diterima sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. Termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.

Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Surat keterangan menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

2. Jalur Afirmasi

Diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Jumlah siswa yang diterima paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali memiliki kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

4. Jalur Prestasi

Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi. Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:

  1. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau
  2. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Aturan dapat saja disalahgunakan oleh oknum yakni sebagaimana yang tertera di Pasal 14 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB”. Dan Pasal 14 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili

Untuk menghindari penyalahgunaan pasal tersebut mestinya sekolah atau dinas melakukan upaya verifikasi faktual. Karena dikhawatirkan adanya kecurangan. Dapat saja terjadi manipulasi data siswa yang disebabkan adanya celah karena lemahnya aturan hukum itu sendiri. Domisili peserta didik harus benar-benar sesuai dengan domisilinya agar tidak mengkebiri hak orang lain.

Jika sekolah atau Dinas Pendidikan melakukan verifikasi data pada calon siswa, ini merupakan langkah yang baik.

Aturan diadakan untuk melindungi keberadaan PPDB dan memberikan pelayanan yang terbaik agar semua bisa menerima dengan lapang dada. Jika sekolah atau Dinas Pendidikan melakukan verifikasi data pada calon siswa, ini merupakan langkah yang baik. Dengan adanya celah hukum yang bisa disalahgunakan demikian itu, dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam penyempurnaan Permendikbud ke depan terkait PPDB.

Pemerintah khususnya departemen pendidikan mestinya sudah mengantisipasi jumlah siswa baru yang akan memasuki jenjang pendidikan baru. Berapa kursi pendidikan sesuai zonasi yang harus disiapkan. Jika pemerintah sudah menetapkan dengan adanya system zonasi, perbaiki tahapan kebijakan zonasi, dengan segala konsekuensinya. Perhitungan selanjutnya pemerintah dapat mengalokasikan jumlah ketersediaan kursi sarana pendidikan jenjang berikutnya dengan mengkaji potensi kelulusan. Kekhawatiran orang tua wajar karena potensi kelulusan tersebut tidak diperhitungkan dalam rangka pembenahan kebijakan zonasi.

Rr. Reza Mutiara PM, S.H., M.Kn.

Rr. Reza Mutiara PM, S.H., M.Kn.

ASN

Terbaru

Ikuti