Ditulis oleh 10:19 am Uncategorized

Bedah Buku : The IDEAL STATE, Perspektif Al-Farabi Tentang Konsep Negara Ideal (Karya Dr. Moh. Asy’ari Muthhar)

Oleh : Prof. Dr. Ni’matul Huda, SH., M.Hum
(Guru Besar Hukum Tata Negara – Universitas Islam Indonesia)

Posisi Filsafat Politik Al-Farabi dalam Pemikiran Politik Islam

Menurut Al-Farabi manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Adapun tujuan bermasyarakat itu tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja material tetapi juga spiritual, tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat nanti.

Negara utama ialah satu masyarakat sempurna (al-mujtama’al-kamilah), dalam arti masyarakat yang sudah lengkap bagian-bagiannya. Seperti organisme tubuh manusia dengan anggota yang lengkap. Masing-masing tubuh harus bekerja sesuai dengan fungsinya. Masing-masing warga harus diberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka.

Fungsi utama dalam filsafat politik atau pemerintahan Al-Farabi ini ialah fungsi kepala negara yang serupa dengan fungsi jantung (al-qalb) di dalam tubuh manusia. Kepala negara merupakan sumber seluruh aktivitas, sumber peraturan, dan keselarasan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti bertubuh sehat, berani, kuat, cerdas, pencinta pengetahuan serta keadilan, dan memiliki akal mustafad yang dapat berkomunikasi dengan akal kesepuluh, pengatur bumi, dan penyampai wahyu.

Yang paling ideal menjadi kepala negara ialah nabi, atau rasul atau filsuf. Kalau tidak ada yang memenuhi sifat-sifat kepala negara ideal, pimpinan negara diserahkan kepada seorang yang memiliki sifat-sifat yang dekat dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh kepala negara ideal. Jika tidak pula terdapat yang seperti itu, tetapi ada pada beberapa orang, maka negara harus diserahkan kepada mereka dan mereka secara bersama-sama harus bersatu memimpin masyarakat.

Bagaimana posisi filsafat politik Al-Farabi dalam pemikiran politik Islam? Penulis buku ini menggunakan parameter pemikiran Al-Farabi dalam persoalan relasi agama dan negara. Setidaknya ada tiga paradigma, yaitu integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Pertama, paradigma Integralistik, agama dan negara menyatu. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Sehingga kepala negara memegang kekuasaan agama dan politik pemerintahannya diselenggarakan atas “Kedaulatan Tuhan”. Kedua, paradigma Simbiotik. Agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling membutuhkan. Agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Negara juga memerlukan agama untuk dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual. Ketiga, paradigma sekularistik. Ada disparitas agama atas negara, dan pemisahan negara atas agama. Negara tidak boleh mengurusi persoalan agama rakyatnya, dan agamapun tidak bisa intervensi dengan kebijakan-kebijakan negara.

Al-Farabi memosisikan agama dalam negara sebagai penjaga etika dan moralitas. Al-Farabi tidak menyebutkan secara tegas bahwa sebuah negara harus berbentuk negara Islam. Ia hanya menyatakan, negara yang baik ialah negara yang masyarakatnya sejahtera karena dipimpin oleh seorang atau beberapa orang bijak. Al-Farabi dalam pandangan penulis buku dikategorikan dalam golongan paradigma simbiotik, tempat agama memberikan dan menjaga moralitas bangsa tanpa harus masuk menjadi legal formal sebuah tatanan negara.

Konsep Al-Farabi tentang negara ideal hampir sama dengan Jurgen Habermas dengan konsepnya Demokrasi Deliberatif (inklusif, bebas paksaan, terbuka dan simetris), yang mensyaratkan semua pihak untuk saling memperlakukan sesama sebagai partner setara (equal), setiap individu diberi ruang untuk bicara, saling mendengarkan, dan saling mempertanggungjawabkan posisi masing-masing.

Menurut Al-Farabi, setidaknya terdapat empat keutamaan yang dimiliki setiap manusia,yang dengan keutamaan tersebut setiap orang dapat memperoleh kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Empat keutamaan tersebut ialah keutamaan teoretis, berpikir, akhlak, dan berkreasi melalui perbuatan-perbuatan praktis.

Dalam filsafat politiknya, Al-Farabi menyebutkan bahwa dalam proses terjadinya masyarakat ke suatu bentuk dan tujuan sempurna dari masyarakat yang sempurna, muncul bermacam-macam negara dengan berbagai corak kepemimpinan yang memiliki tujuan berlawanan dengan negara utama. Negara-negara tersebut merupakan negara yang sedang mencari bentuk menuju negara utama, yaitu al Madinah al Jahiliah, al Madinah al Fasiqah, al Madinah al Mubaddilah, dan al Madinah al Dallah.

A. Bentuk Negara

Al-Farabi membagi al Madinah al Fadhilah ke dalam kategori, yaitu al Madinah al Daruriyah, al Madinah al Baddalah, al Madinah al Khassah wa al Suqut, al Madinah al Karamiyah, al Madinah al Taghallub, dan al Madinah al Jama’iyah.

  1. Al Madinah al Daruriyah adalah suatu negara yang para warganya memprioritaskan persoalan-persoalan dasar bagi kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh mereka, misalnya makan, minum,berpakaian, bertempat tinggal, dan menikah.
  2. Al Madinah al Baddalah, adalah suatu negara yang para warganya menjadikan kekayaan dan kemakmuran secara berlebihan sebagai tujuan hidup. Dan mereka tidak sudi membelanjakan harta kecuali untukkebutuhan jasmaniah.
  3. Al Madinah al Khassah wa al Suqut, adalah suatu negara yang tujuan hidup para warganya hanya berburu kesenangan dan kenikmatan, berwujud makanan, minuman, dll.
  4. Al Madinah al Karamiyah, adalah suatu negara yang tujuan para warganya ialah meraih kehormatan dan pujian dari bangsa yang lain.
  5. Al Madinah al Taghallub, adalah suatu negara yang tujuan pokok warganya hanyalah mengalahkan oranglain,mencegah oranglain mengalahkan dan menundukkan dirinya, serta kerja keras mereka hanyalah didasari pada rasa mengalahkan orang lain.
  6. Al Madinah al Jama’iyah, adalah suatu negara yang tujuan inti para warganya ialah memperoleh kebebasan yang tanpa batas sehingga mereka dapat melampiaskan hawa nafsu.

B. Kepemimpinan

Menurut Al-Farabi, kepala negara yang utama itu haruslah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana,yang memiliki dua kelas kualitas luhur yang sebagian telah ada pada pemimpin itu sewaktu lahir, sebagai watak yang alami atau tabiat yang fitri. Namun sebagian yang lain, masih perlu ditumbuhkan melalui pengajaran yang terarah, pendidikan serta latihan yang menyeluruh, dengan disiplin yang ketat. Oleh karenanya, pembinaan dan pembentukan pribadi calon-calon pemimpin melalui pengajaran,pendidikan, pengamatan, dan pengawasan sangat diperlukan.

Dalam pandangan Al-Farabi, pemimpin negara itu boleh filsuf yang mendapatkan kemakrifatan atau kearifan melalui pikiran dan rasio, dan dapat juga seorang nabi yang mendapatkan kebenarannya lewat wahyu. Jika sulit ditemukan, pimpinan peringkat kedua, yaitu pimpinan yang dimungkinkan dapat menjadi pelanjut pimpinan utama yang ideal dengan kriteria sbb: (1) bijaksana, (2) mengerti dan mampu melaksanakan UU, (3) memiliki kecerdasan dalam mengambil kesimpulan (4) mampu memprediksi persoalan yang terjadi di masa mendatang,(5) mampu menasihati orang, (6) berbadan sehat.

C. Karakter Pemerintahan: antara Demokrasi dan Teokrasi

Implementasi dari pemikiran Al-Farabi tentang kepemimpinan bisa dicontohkan seperti demokrasi religius. Dalam demokrasi religius, posisi kepemimpinan tidak mungkin didapatkan melalui candidacy (pencalonan). Artinya, seseorang atau orang-orang tidak akan dicalonkan secara pribadi atau melalui partai politik dan kelompok untuk mendapatkan posisi pemimpin; dan rakyat secara langsung ataupun tidak langsung memilih seorang pemimpin di luar sekelompok kandidat.

Proses pemilihan seorang pemimpin dalam sebuah sistem demokrasi religius melalui sebuah kelompok pakar yang berkomitmen meninggalkan kemungkinan orang yang haus kekuasaan dan oportunis mendapatkan posisi tersebut.

Relevansi Pemikiran Al Farabi dalam Pemikiran Politik Modern

Konsep kepemimpinan Al-Farabi sejalan dengan konsepsi good governance. Ada dua konsepsi dalam good governance, pertama, nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya demi mencapai tujuan tersebut. Al Farabi sudah menegaskan bahwa relasi masyarakat dan pemimpin dalam bernegara ibarat anggota tubuh yang saling berkaitan.

Dalam kerangka menuju terciptanya al Madinah al Fadhilah, menurut Al-Farabi akan didahului dengan sebuah masyarakat yang disebut al-Nawabit. Di dalam bentuk negara ini, ada banyak komunitas mandiri yang hidup bebas dalam negara. Hal ini merupakan benih dari civil society. Yang diinginkan dan diidealkan oleh Al-Farabi dengan istilah al Madinah al Fadhilah ialah civil society itu sendiri. Artinya, ada kesamaan antara keduanya, yaitu adanya kerjasama antar berbagai elemen masyarakat dalam membangun negara.

Jogjakarta, 9 Agustus 2019

(Visited 570 times, 1 visits today)
Last modified: 9 Agustus 2019
Close