Ditulis oleh 7:38 am KALAM

Budi Utomo

Pertanyaannya kemudian adalah apakah doktrin inklusivisme dan intelektualisme sebagai spirit pergerakan mengisi kemerdekaan masih relevan? Tentu saja masih, hanya realisinya tidak sederhana. Bentuk penjajahan kini jauh lebih dasyat dibandingkan ketika Budi Utomo dideklarasikan.

Dalam dokumen sejarah tercatat bahwa pergerakan Budi Utomo dideklarasikan 20 Mei 1908 oleh pelajar School tot Opleiding van Indlandsche Artsen (STOVIA) Jakarta dipimpin Dr Soetomo setelah berguru ideologi kebangsaan dari Dr Wahidin Sudirohusodo. Organisasi pergerakan ini dikategorikan berwatak inklusif karena berbeda dengan organisasi sebelumnya yang masih condong kedaerahan, etnisitas atau dalam ikatan primodial keagamaan. Sedikitnya terdapat tiga sifat pergerakan yang membedakannya.

Pertama, Budi Utama digerakkan oleh intelektual muda yang peduli terhadap masalah kemiskinan dan kebodohan. Mereka berpandangan bahwa para intelektual seharusnya dapat mengambil peran sebagai komunitas intelektual yang mampu memberi inpirasi dan menjadi motor perjuangan melawan penjajahan. Kalangan intelektual tidak boleh berpangku tangan hanya karena menyandang gelar sarjana. Kedua, mereka mengembangkan semangat persatuan dalam keanekaragaman. Sebagian pengurus Budi Utomo memang berasal dari keluarga priyayi Jawa, tetapi perjuangan mereka untuk seluruh bangsa (menembus batas etnisitas). Jargon politik yang ketika itu dikobarkan adalah berjuang untuk kepentingan cita-cita mewujudkan “Indonesia Raya”. Itulah sebabnya mereka dinilai bukan hanya memiliki tujuan jauh ke depan yaitu kemerdekaan, tetapi juga mengedepankan prinsip inklusivisme dan intelektualisme.

Ketiga, mereka memiliki jiwa pengabdian dan pengorbanan yang kuat. Mereka kalangan terdidik. Karena itu kalau saja mereka mau bekerja untuk pemerintah Belanda, akan mendapat gaji tinggi, dan menikmati hidup di atas rata-rata pribumi. Tetapi jiwa mereka bergolak ketika menyadari sebagian besar kehidupan masyarakat di sekelilingnya didera sindrum kemiskinan dan kebodohan. Mereka kemudian lebih memilih berjuang, rela menapak jalur terjal demi membebaskan berbagai bentuk penindasan. Pilihan hidup semacam itu tentu tidak sederhana, karena bukan hanya sebuah pengorbanan melainkan juga cermin keberanian menanggung resiko menghadapi pelbagai bentuk ancaman dan tekanan.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah doktrin inklusivisme dan intelektualisme sebagai spirit pergerakan mengisi kemerdekaan masih relevan? Tentu saja masih, hanya realisinya tidak sederhana. Bentuk penjajahan kini jauh lebih dasyat dibandingkan ketika Budi Utomo dideklarasikan. Banyak negara berkembang menghadapi kolonialisme internal. Penjajah tidak harus hadir secara fisi, karena bangsa sendiri bisa menjadi agen penjajahan tersebut. Berikut adalah pengalaman pahit yang dialami oleh banyak negara berkembang.

Pertama, kapitalisme transnasional terus berusaha menguasai sumber daya alam negara berkembang. Lazimnya diawali dari lontaran wacana bahwa negara berkembang kaya sumber daya alam tetapi belum optimal dieksploitasi Kemudian ditawarkan modal, teknologi, dan tenaga ahli yang mampu melakukan eksploitasi secara optimal, disertai janji mampu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Agar tampak humanis, ditawarkan pula program-program dengan skema corporate social responsibility. Tetapi muaranya adalah mengeruk keuntungan ekonomi. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa setelah puluhan tahun berjalan yang tersisa di banyak negara berkembang adalah degradasi lingkungan dan konflik sosial terutama akibat peminggiran penduduk lokal.

Kedua, kekuatan kapitalisme tersebut terus berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah negara berkembang yang tergolong strategis. Usaha ini biasanya diawali dari lontaran model pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi tersebut disertai dengan wacana perlunya dana besar, tenaga ahli (konsultan) dan teknologi canggih. Karena negara berkembang tidak memiliki dana yang cukup, maka lalu ditawarkan utang dengan bunga lunak, yang dapat dicicil dalam kurun waktu lama. Utang tersebut selanjutnya dijadikan instrumen untuk mengikat sekaligus menekan pemerintah negara berkembang mengambil kebijakan strategis yang menguntungkan mereka.

Ketiga, kekuatan kapitalisme tersebut juga tidak pernah berhenti mendorong berlakunya sistem pasar bebas.. Pemerintah negara berkembang yang berani melakukan proteksi, bisa memperoleh berbagai macam ancaman yang membuat ekonomi mengalami stagnan. Usaha mendorong sistem pasar bebas tersebut lazim disertai dengan wacana bahwa kalau negara berkembang ingin maju harus mengadopsi atau mengikuti sistem ekonomi terbuka. Penguasa negara berkembang juga difasilitasi membangun kerja sama ekonomi lintas negara, dengan semboyan free trade. Meskipun dalam realitasnya yang terjadi justru unfair trade. Karena itu menjadi mudah dipahami jika banyak negara berkembang terus dalam posisi sub-ordinasi dan semakin sukar melepaskan diri dari kebanjiran berbagai macam produk impor (***).

(Visited 86 times, 1 visits today)
Tag: , Last modified: 20 Mei 2020
Close