Ditulis oleh 11:52 pm COVID-19

Covid-19 dan Pergeseran Sosial (Bagian 4)

Sikap dan pelaksanaan PSBB yang tidak konsisten hanya akan memunculkan kecemburuan sosial dan ekonomi akan stag untuk waktu yang lebih lama.

Oleh : In’AM eL Mustofa

Ada beberapa catatan atas respon Pemerintah atas wabah Covid-19 yang cukup menonjol di tengah kegalauan bersama. Pertama, pemberian jejaring sosial ke beberapa kelompok masyarakat. Kedua, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tak mengikutkan penutupan bandara dan yang ketiga, adalah bau busuk korupsi kolusi di lingkungan istana di tengah penanganan wabah.

Dari tiga hal tersebut diatas, yang terjadi kemudian adalah pemberian pada beberapa kelompok sosial semisal Ojol ternyata menimbulkan kecemburuan sosial. Penulis bisa memahami dengan baik pilihan Ojol, karena Ojol secara sistem adalah entitas sosial yang siap untuk menerima bantuan. Langsung mengena dan tepat sasaran, cepat tereksekusi dan secara sistem akuntable. Ini berbeda jika bantuan itu harus melibatkan aparat kelurahan, kecamatan dan kabupaten tentu akan memakan waktu yang lebih lama disamping kurang tepat sasaran. Keadaan darurat memang menghendaki kecepatan begitu kira-kira yang terjadi pada alam pikiran pemerintah pusat. Jadi ada shortcut.

Sedangkan tetap menajalankan dan tak menutup aktivitas penerbangan disetiap bandara tidak lain tidak bukan agar roda ekonomi yang lebih banyak ditopang oleh kelas menengah tetap berjalan, ekonomi tidak terjun bebas. Ini secara kasat mata adanya kegamangan pemerintah satu sisi meminta rakyat menengah bawah untuk benar-benar stay at home dengan penjagaan ketat oleh aparat. Namun disisi lain aparat bersikap lunak dengan para kaum berduit ketika menjalankan aktivitasnya.

Kemudian yang terjadi berikutnya apa setelah pemerintah bersikap demikian. Tidak lain tidak bukan adalah kecemburuan sosial, seolah Ojol menjadi anak emas pemerintah dan yang paling rentan terpapar secara ekonomi. Padahal masih banyak selain Ojol, ada pedagang kali lima, penjual makanan kecil dan sayur mayur keliling, pedagang pasar tradisional, buruh kasar, tukang parkir dll. Pendek kata adalah mereka yang bekerja harian. Hari itu kerja, hari itu dapat duit.

Tidak bekerja tidak bisa makan buat keluarga. Kecemburuan pada level sosial yang sama jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan keresahan sosial bahkan konflik horizontal pada skala kecil. Sedangkan ketiadaan penghentian aktivitas penerbangan nasional dan internasional sesungguhnya secara langsung membuat masa pemutusan rantai hidup Covid-19 menjadi lebih panjang dan tanpa kepastian kapan akan berakhir. Karena selain mereka yang usia 60an tahun dan memiliki penyakit bawaan, orang yang memiliki mobilitas tinggi dan abai terhadap protocol Covid-19 adalah rentan terpapar virus tersebut.

Gamangnya pemerintah dalam hal ini tentu tidak diharapkan. Perang statemen antar kementerian jangan sampai terjadi lagi. Itu semua hanya menunjukkan rapuhnya koordinasi antar lini sekaligus menunjukkan banyak kepentingan yang berseliweran, baik bersifat terang ataupun gelap (transaksi). Bahkan pada level yang lebih ekstrim jika kebijakan nasional secara substantif tidak ingin memutus rantai hidup Covid-19 bisa menimbulkan pembangkangan di daerah-daerah. Satu, dua daerah sudah ada yang demikian. Ini bisa menjadi indikator bahwa keresahan di tingkat Pemda sebenarnya sudah ada.

Apakah kemudian penulis tak percaya dengan kesungguhan Pemerintah dalam menangani Covid-19. Tentu bukan itu masalahnya, namun lebih pada cara. PSBB sudah benar, namun harus konsisten pada semua level jangan memakai standar ganda dalam memberlakukan. Sikap dan pelaksanaan yang tidak konsisten hanya akan memunculkan kecemburuan sosial dan ekonomi akan stag untuk waktu yang lebih lama. Kedua hal ini berbahaya karena akan memicu krisis yang lebih dalam, semua rencana pemerintah akan berantakan, banyak terjadi penyesuaian anggaran negara yang bisa memicu gejolak selain sosial juga moneter. Maka ini tinggal menghitung waktu, seberapa tahan rakyat di semua lini berada di rumah tanpa aktivitas ekonomi yang berarti. Beberapa perusahaan juga tutup, pabrik tutup dengan pengecualian adalah hal yang ikut mendorong secara tidak langsung beban sosial tinggi.

Maka harus ada prediksi yang akurat akan daya tahan rakyat di semua level. Artinya pemerintah harus paham akan ambang batas kemarahan rakyat.

Penulis: Pegiat Sosial Keagamaan & Property

(Visited 42 times, 1 visits today)
Tag: Last modified: 20 April 2020
Close