Ditulis oleh 4:32 pm PENDIDIKAN

Dahsyatnya Anggaran Pendidikan di Indonesia, Sudah Benarkah Pengalokasiannya?

Masih banyak data-data yang menguatkan bahwa ada sesuatu yang salah dari penyelenggara negara dalam mengalokasikan-menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran pendidikan.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan positif yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan dunia pendidikan di Indoneisa. Data-data yang digunakan berdasarkan data riil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan memberikan pencerahan bertanggung jawab yang jauh dari budaya hoax.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dari 3 pilar pembangunan (pendidikan, ekonomi dan kesehatan). Jika masalah pendidikan di suatu bangsa dapat terselesaikan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan baik sekaligus kesehatan bagi warganya akan terwujud dengan baik pula. Sehingga pendidikan merupakan pilar utama bahkan menjadi lokomotif pembangunan suatu bangsa. Atas dasar tersebut, sangatlah beralasan jika suatu negara gagal atau belum dapat mewujudkan sektor ekonomi dan kesehatan dengan baik dikarenakan gagalnya pemerintah dalam menjalankan sektor pendidikan.

Bagaimana dengan dunia pendidikan di Indonesia? Bagaimana keberpihakan pemerintah dalam mendukung program pendidikan? Sudah cukupkah anggaran pendidikan dalam APBN kita?

Bila dilihat dari alokasi anggaran pendidikan terhadap besaran APBN, ternyata pemerintah sangat menaruh perhatian dan komit dengan dunia pendidikan, terlihat dari alokasi anggaran yang mencapai 20% dari APBN. Tahun 2018 saja mencapai 444 T, dan naik menjadi 492,5 T di tahun 2019 dari total APBN 2.461 T. Amerika, Inggris dan Belanda saja mengalokasikan diantara 17-18%. Bahkan Finlandia negara yang paling baik menerapkan sistim pendidikan di dunia hanya mengalokasikan 15% terhadap APBN nya.

Hanya sedikit negara di dunia yang mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 20%. Sehingga dalam hal ini pemerintah sudah sangat serius mendudukkan lokomotif pembangunan ini. Pertanyaannya, apakah sudah benar arah kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikan yg sangat besar ini?

Data riil menunjukan bahwa sektor pendidikan masih jauh dari harapan, terlihat belum bisa mengangkat sektor ekonomi dan kesehatan. Sektor ekonomi masih cukup memprihatinkan dimana jumlah masyarakat miskin saat ini masih berkisar 2 digit, yaitu bergerak diantara 10-12% (BPS, 2019), dimana angka kemiskinan di negara-negara makmur tidak melebihi dari 5-7%.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2018 masih mencapai 6,8 juta orang atau sekitar 5,13%. Sedangkan lulusan SLTA yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi hanya sekitar 30%. Dan angka kesenjangan ini semakin tinggi di tahun 2019 apalagi di tahun 2020 dimana terjadi pandemi Covid-19.

Begitupun dengan sektor kesehatan, masyarakat masih banyak yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Iuran BPJS yang naik cukup tinggi membuat masyarakat bawah dan menengah semakin susah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan ada kasus seorang ibu yang harus menggadaikan bayinya ke salah satu RS sebagai jaminan karena tidak mampu membayar biaya persalinannya (ditayangkan beberapa televisi swasta di berbagai tempat).

Data-data di atas hanyalah sebagaian kecil yang terjadi di negara tercinta ini. Masih banyak data-data yang menguatkan bahwa ada sesuatu yang salah dari penyelenggara negara dalam mengalokasikan-menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran pendidikan.

Alfakir melihat ada kesalahan yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan pada bangsa ini.

Kesalahan fundamental menurut alfakir adalah pengalokasian anggaran untuk pendidikan tinggi terlalu berlebih. Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) terlebih dahulu. Gelontorkan anggaran sebanyak mungkin untuk sarana prasarana dikdasmen, serta tingkatkan kesejahteraan para guru dan beri stimulus berupa pelatihan dan pemagangan agar para guru lebih kreatif inovatif dalam mendidik peserta didik.

Pendidikan dasar 7 sampai dengan 13 tahun diarahkan untuk pembentukan karakter (akhlak dan moral) pada anak melaui pendidikan agama dan budaya. Proses pendidikan harus menebar kecerian melalui program bermain pada anak, sehingga akan tumbuh jiwa yang bahagia, terbuka, saling menerima, toleransi dan keterbukaan wawasan karena keceriaan dan kebahagiaan akan lebih mudah membuka hal-hal tersebut di atas.

Selanjutnya untuk usia di atasnya, 13 sampai 20 tahun, pendidikan karakter melalui kompetensi-keterampilan.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Atas (SLTP-SLTA) seharusnya lebih diperbanyak melalui jalur kejuruan, Sekolah Menengah Pertama Kejuruan (SMPK) dan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMAK). Juga memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) dengan sarana prasarana pendukung baik perangkat lunak maupun kerasnya. Dilakukan kerjasama yang langsung terkonek dengan dunia industri. Program ini harus betul-betul menjadi prioritas dari pemerintah dengan alokasi dana yang besar serta diikuti aturan-aturan yang mengikat bagi dunia industri untuk selalu melibatkan BLK dalam program usahanya. Juga dibentuk badan pengawas untuk akselerasi keberhasilan program ini.

Bayangkan saja, jika lulusan SMK-terampil dengan jaminan kerja di industri, pastilah anak-anak bangsa akan berbondong-bondong mengambil pendidikan lanjutan atas melalui jalur kejuruan. Dan ini akan menjawab permasalahan bangsa saat ini. Dunia lapangan kerja akan tumbuh positif sehingga bonus demografi (lonjakan angkatan kerja di tahun 2024) akan terserap dengan baik. Jika bonus demografi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, pasti Indonesia akan menjadi negara kuat dari sektor ekonomi. Hal ini akan menghasilkan pendapatan perkapita masyarakat semakin tinggi, dan otomatis menaikan kelayakan hidup anak bangsa Indonesia.

Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah kebijakan dari hulu. Perlu kesadaran lebih dari senior-senior pelaku pendidikan, sedikit menghilangkan ego-ego pendidikan tingginya, yaitu pembatasan jumlah perguruan tinggi. Pembatasan ini dapat dilakukan dengan menutup kemungkinan perizinan PT baru. Bahkan kebijakan normalisasi terhadap kampus-kampus eksisting yang tidak layak, baik secara administratif maupun kualitatif. Tutup ruang gerak para kapitalis pencari rezeki melalui dunia pendidikan tinggi. Buat aturan atau kebijakan agar para kapitalis pendidikan mengarahkan syahwatnya untuk membidik segmentasi SLTA- KEJURUAN serta berlomba-lomba untuk membuat Balai Latihan Kerja (BLK).

Jika arah kebijakan diatas dapat dijalankan, akan mengarahkan pola pendidikan kita benar-benar siap pakai, tidak bertele-tele, tepat dan singkat waktu dan sekaligus akan menumbuhkan industri dimana-mana.

Saya yakin Indonesia akan menjadi media paling cocok untuk dunia industri yang mendunia, dimana biaya upah yg murah (low cost labour) yang dimiliki bangsa kita akan jauh bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia akan menjadi kekuatan industri yang mendunia, segala jenis produk akan bermunculan di NKRI ini.

Begitu senangnya jika anak bangsa mampu dan bisa menguasai produk-produk dunia. Kita akan menjadi kekuatan ekonomi dunia, minimal di bawah ekonomi Cina, dengan tetap tidak menjadi bawahan Cina, melainkan mitra yang bermartabat dan saling membutuhkan.

Ada hal yang perlu kita kaji dan sangat penting agar program di atas bisa berjalan dengan baik dan cepat. Yaitu, pengalokasian dana-dana perguruan tinggi untuk beasiswa keluar negeri baik utk S1, S2 dan S3. Menurut alfakir, harus dikurangi banyak, bahkan bila perlu ditutup dan dialokasikan untuk hal yang jauh lebih mendukung dalam pembentukan negara industri.

Adapun beasiswa kuliah dibatasi hanya untuk di dalam negeri saja, hanya sebagian kecil saja yang dikuliahkan ke luar negeri. Itupun untuk jurusan-jurusan tertentu sehubungan tuntutan yang benar-benar dibutuhkan. Ingat kampus-kampus di Indonesia, seperti UII, UI, ITB, UGM, dan kampus besar lainnya tidak jauh lebih jelek dibanding kampus di luar negeri sana!

Tambahan pemikiran saja. Ternyata, semakin banyak lulusan sarjana S1, S2 dan S3 bahkan Profesor, tidak terlalu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemajuan sektor ekonomi dan kesehatan bangsa dan negara ini.

Hitung-Hitungan

Mari kita berhitung. Satu orang untuk menyelesaikan S2 dan lanjut S3 di luar negeri, sebut saja negara di Eropa dan Amerika, akan menghabiskan dana 3-5 milyar rupiah. Bayangkan uang rakyat sebegitu banyaknya hanya diberikan kepada seseorang yang belum jelas konstribusinya bagi peradaban anak bangsa. Masa sih pertanggungjawaban uang rakyat milyaran hanya cukup dengan menyodorkan ijazah tok, enak temen. Maaf ini nampak kasar, tapi insyaAllah punya niat baik untuk peradaban bangsa. Walau tidak sedikit pula mereka yang benar-benar memahamkan bahwa beasiswa tersebut dibayar dengan uang rakyat sehingga sepulangnya mereka ke tanah air benar-benar berkontribusi untuk peradaban masyarakat. Salut bagi mereka yang demikian.

Untuk membandingkan uraian di atas, bayangkan seorang kepala desa (lurah) yang berjibaku mendampingi masyarakat siang dan malam. Dengan program dana desa yang hanya berkisar 800 jt sd 1,2 M saja harus berurusan dengan KPK. Padahal mereka benar-benar berjibaku dalam peradaban masyarakat, tetap saja kesalahan sebatas administratif saja menjebloskan dirinya ke sel penjara.

Bagaimana dengan kawan-kawan kita yang “terhormat”, mendapat beasiswa ke luar negeri, menghabiskan milyararan rupiah, hanya dengan menunjukan ijazah saja kelar lepas dari tuntutan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Apalagi setelah bergelar S2 dan S3, yang ada di kepalanya adalah mencari kedudukan, jabatan dan harta. Tak sedikitpun pola fikir dan hatinya untuk membayar atau mengembalikannya kepada rakyat dengan mensedekahkan kelebihan ilmu dan hartanya untuk masyarakat bawah, mengabdi langsung dalam peradaban bersama rakyat.

Maka ke depan, sebaiknya penerima beasiswa (apalagi keluar negeri) setelah kelar beasiswanya, diwajibkan mengabdi kepada masyarakat secara langsung untuk mengaplikasikan keilmuannya pada masyarakat. Setidaknya dapat mendampingi pemerintah desa setempat untuk akselesari pembangunan di daerahnya.

Untuk pencegahan penggunaan anggaran uang rakyat pada pendidikan tinggi khususnya beasiswa, semestinya Kepolisian, Kejaksaan bahkan KPK harus lebih serius melihat aliran uang rakyat yg digunakan orang-orang soleh-pintar tapi lugu dalam kesolehan umat.

Tidak cukup ijazah saja sebagai pertanggungjawaban uang rakyat, melainkan kebermanfaatan bagi masyarakat secara langsung dalam kehidupan.

___

Kondisi pandemi Covid-19 yg sedang kita alami bersama ini, sebenarnya dapat menyadarkan kepada kita, bahwa pendidikan selayaknya bisa dilaksanakan dengan biaya yang sangat hemat serta protokol pendidikan yang tidak berbelit-belit.

Memang hakikatnya pendidikan ini adalah hak dasar setiap manusia, sehingga seharusnya mampu dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Jika ada dan banyak masyarakat yang kesulitan untuk menjangkau pendidikan di negara tercinta ini, berarti ada yang salah dengan pengelolaan lokomotif pembangunan ini.

Pendidikan sudah menjadi ladang bisnis yg memprihatinkan.

Mari kita kembangkan pendidikan karakter kepada anak bangsa. Pendidikan dasar-menengah (dikdasmen) dengan bertumpu pada akhlak, moral dan keterampilan, serta pendidikan tinggi bertumpu pada akhlak, moral dan kompetensi.

Salam penuh berkah.

(Visited 122 times, 1 visits today)
Tag: , , Last modified: 20 Agustus 2020
Close