Ditulis oleh 11:56 pm MAKLUMAT

Dasar pendidikan dan maksud tujuan pengajaran

Pemerintah pada awal Republik (September 1945), dengan sangat jelas menekan pentingnya suatu pendidikan nasional yang menggantikan pendidikan kolonial. Suatu pendidikan bagi bangsa Indonesia yang merdeka, oleh sebab itulah jiwa pendidikan digariskan secara tegas.

Pengantar Redaksi

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini sangat “istimewa”, karena berada dalam ruang-waktu dimana bangsa dan umat manusia sedunia tengah menghadapi wabah Covid-19. Sebagai bangsa tentu kita harus selamat dan bahkan menjadi teladan dunia, oleh kemampuannya keluar dari kesulitan secara gemilang.

Paska Pandemi Global, bangsa akan dihadapkan pada tantangan yang lebih besar, yakni bagaimana bangkit dari keterpurukannya akibat wabah. Suatu kebangkitan baru, kebangkitan di abad XXI. Jika kebangkitan pada awal abad XX, melahirkan kemerdekaan bangsa pada pertengahan abad XX, maka kebangkitan abad XXI, selayaknya lebih meninggi dari segi kualitas, yang dalam hal ini kita bayangkan sebagai kemerdekaan dari segala ancaman yang membuat bangsa tidak mampu mewujudkan semua potensi yang dimilikinya, untuk tumbuh menjadi bangsa merdeka sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Langkah kebangkitan abad XXI tentu harus merupakan langkah yang strategis, suatu langkah yang didasarkan pada pendekatan yang lebih mampu berdialog dengan sejarah dan realitas sosial yang ada. Dalam konteks inilah kita memandang adanya kebutuhan untuk mengembangkan metode berpikir bangsa. Suatu cara berpikir yang dapat dengan jernih merumuskan pertanyaan strategis bangsa, yang daripadanya dapat disusun langkah-langkah sejarah yang tidak saja menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut, tetapi juga mampu menyodorkan strategi pembangunan yang dapat membawa bangsa kepada masa depannya yang baru.

Untuk itulah, pada edisi Hari Kebangkitan Nasional, diturunkan dua naskah lama, yakni: Pertama, Dasar Pendidikan dan Maksud Tujuan Pengajaran, yang keluarkan oleh Pemerintah Republik dalam hal ini Menteri Pengajaran K.H. Dewantara, pada 29 September 1945. Kedua, karya Dr. Kuntowijoyo (sejarawan), yang disampaikan pada acara Silaturahmi Pimpinan ABRI dengan Cendikiawan, di Yogyakarta, pada 17-18 Februari 1989, dengan Judul: Islam dan Agenda Nasionalisme Baru: Refleksi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Naskah tersebut pernah diterbitkan Jurnal Prospek tahun 1990, dan kemudian menjadi bagian dari buku Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi, yang kini diterbitkan oleh Penerbit Tiara Wacana, hal 225-233. Pemuatan karya Dr. Kuntowijoyo, telah beroleh ijin dari Ibu Susilaningsih Kuntowijoyo, MA dan penerbit Tiara Wacana.

Pada yang pertama, perihal dasar pendidikan di awal Republik. Dalam pendidikan, dinyatakan: Dasarkanlah segala usaha pendidikan dan pengajaran pada dasar kebangsaan Indonesia dalam arti yang luas, tinggi, dan dalam, dan hanya terbatas oleh syarat-syarat Adab Kemanusiaan, seperti yang dimaksudkan oleh segala pengajaran Agama. Hormatilah dalam pada itu segala adat istiadat yang kuat dan sehat, yang terdapat di daerah-daerah dan yang tidak mengganggu atau menghambat Persatuan Negara dan Bangsa Indonesia.

Pemerintah pada awal Republik (September 1945), dengan sangat jelas menekan pentingnya suatu pendidikan nasional yang menggantikan pendidikan kolonial. Suatu pendidikan bagi bangsa Indonesia yang merdeka, oleh sebab itulah jiwa pendidikan digariskan secara tegas. Adapun arah pengajaran dikatakan: Pengajaran harus memberikan segala imu pengetahuan dan kepandaian umum, yang perlu atau berguna bagi hidup lahir dan batin murid-murid dan pelajar-pelajar kelak sebagai warga negara dan sebagai anggota masyarakat dengan dasar Kekeluargaan.

Sedangkan pada yang kedua, menawarkan dialog tentang pendekatan dalam memahami masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebagaimana diketahui bahwa karya Dr. Kuntowijoyo tersebut, hadir sebagai respon terhadap peristiwa yang dipandang sebagai akibat dari cara pandang idealis, sehingga dianggap kurang mampu mengerti realitas sebagaimana adanya.

Pendekatan idealis (atau intelektualis, ideologis) mempunyai kecenderungan umum, yaitu melihat gejala-gejala sosial sebagai gejala pikiran, Apa yang dilupakan oleh para idealis ialah kenyataan sosial sebagai kenyataan sosial itu sendiri. Mereka tidak mampu atau tidak mau melihat kenyataan sosial secara realistis, kemudian lari kepada penjelasan idealistis tentang kenyataan. Pelarian semacam ini kiranya tidak banyak membawa manfaat, karena tidak akan menyelesaikan persoalan. Mereka tidak berusaha mencari latar belakang, akar dari permasalahan.

Bagi Dr. Kuntowijoyo, dalam masyarakat modern yang semakin rasional, kiranya kita harus dapat menghilangkan pendekatan tunggal semacam itu. Oleh karena itu ditawarkan alternatif, yakni pendekatan sosiologis atau struktural, agar kita dapat melihat kenyataan secara lebih realistis. Suatu reorientasi metodologis perlu dilakukan agar bangsa mampu menghadapi tantangan masyarakat industri yang akan datang. Sangat disadari keterbatasan sebuah pendekatan, oleh sebab itulah sebagai langkah awal untuk mengubah cara berpikir, tidak ada cara lain kecuali berpikir melalui alternatif baru. Pada bagian akhir dinyatakan: Program yang sangat mendesak ialah menciptakan sebuah kekuatan sosial yang merupakan exemplary center yang mampu menjadi panutan bangsa. … Exemplary center baru itu akan mengukuhkan kembali makna kesatuan dan persatuan bangsa, tidak hanya sebagai ideologi tetapi juga sebagai struktur.

Sangat diharapkan dunia naskah yang lalu tersebut dapat menjadi bahan kajian bersama dalam menatap masa depan baru paska Pandemi Global. Kajian bersama sebagai sebuah bangsa sangat dibutuhkan, karena hanya dengan itulah kita akan dapat menemukan format yang tepat atas apa yang dibayangkan sebagai: … mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat membaca.

Dasar pendidikan dan maksud tujuan pengajaran[1]

 

Berhubung dengan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa pemimpin pengajaran, kepala sekolah serta guru-guru dari berbagai daerah di seluruh Jawa, amak dengan ini kamui memberikan instruksi umum yang cukup kiranya untuk menjadi pedoman mutlak dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada waktu peralihan kedaulatan dari bangsa lain kepada bangsa kita sekarang ini.

  1. Tentang dasar pendidikan

Dasarkanlah segala usaha pendidikan dan pengajaran pada dasar kebangsaan Indonesia dalam arti yang luas, tinggi, dan dalam, dan hanya terbatas oleh syarat-syarat Adab Kemanusiaan, seperti yang dimaksudkan oleh segala pengajaran Agama. Hormatilah dalam pada itu segala adat istiadat yang kuat dan sehat, yang terdapat di daerah-daerah dan yang tidak mengganggu atau menghambat Persatuan Negara dan Bangsa Indonesia.

  1. Peliharalah dan kuatkanlah rasa cinta Nusa dan Bangsa dalam hati sanubari murid-murid dan pelajar-pelajar dengan memasukkan semangat kebangsaan dalam segala pelajaran, serta menghapuskan segala isi pelajaran yang dapat melemahkan semangat itu.
  2. Adakanlah upacara-upacara dan peraturan-peraturan, serta latihan-latihan dan pengajaran-pengajaran istimewa yang dapat menebalkan keinsyafan dan cinta bangsa pada umumnya dan khususnya merapatkan pemuda-pemuda sekolah pada gerakan rakyat pada waktu sekarang, teristimewa meneguhkan rasa cinta, bangga dan setia kepada Negara Kesatuan Republik. Sebaliknya hapuskanlah segala upacara dan peraturan atau cara-cara yang tidak sesuai dengan semangat kebangsaan. Hendaknyalah mengibarkan Sang Merah Putih dan melagukan ‘Indonesia Raya’ terus dipakai sebagai penjaga terpeliharanya semangat patriot Indonesia.
  3. Gunakanlah segala tenaga dan kekuatan badan-badan seperti Gakukotai, Seinendan dan lain-lain sebagainya untuk memperkuat usaha gerakan kebangsaan, setalh badan-badan tersebut disesuaikan bentuknya dengan suasana kebangsaan dan asalkan jangan merintangi kepentingan pengajaran.
  1. Tentang maksud dan tujuan pengajaran

Pengajaran harus memberikan segala imu pengetahuan dan kepandaian umum, yang perlu atau berguna bagi hidup lahir dan batin murid-murid dan pelajar-pelajar kelak sebagai warga negara dan sebagai anggota masyarakat dengan dasar Kekeluargaan.

  1. Meskipun cara penyelenggaraan pengajaran itu harus seimbang dengan kekuatan dan keadaan lain-lain dari pada masyarakat, akan tetapi hendaklah selalu diusahakan memperbaiki segala peraturan pengajaran, hingga dapat memenuhi syarat-syarat dan ukuran-ukuran internasional.
  2. Bahasa yang dipelajarkan pada sekolah rendah hanya bahasa Indonesia dan bahasa daerah, sedangkan untuk sekolah menengah selain bahasa itu perlu pula bahasa Inggris sebagai bahasa dunia internasional dan bahasa Jerman untuk keperluan perluasan ilmu pengetahuan, yang sebaik-baiknya diajarkan di sekolah menengah tinggi.
  3. Daftar pengajaran di sekolah menengah puteri harus tidak berbeda dengan yang dipakai di sekolah menengah laki-laki, yaitu mengenai pengajaran pengetahuan umum. Perbedaan hanya boleh dalam hal pekerjaan-pekerjaan keputerian.
  4. Sekolah menmengah umum laki-laki dan perempuan belajar bersama-sama dibolehkan, asal diadakan pengawasan kesosialan yang cukup, tetapi dilakukan menurut cara ‘tut wuri andayani’, yaitu dengan cara kekeluargaan, jangan dengan kekerasan.
  5. Untuk memajukan semangat pendidikan di dalam hidup keluarga, sebaiknyalah di sekolah-sekolah kepandaian puteri diadakan pelajaran ilmu pendidikan dan pengajaran, sehingga sekolah kepandaian puteri menjadi sekolah guru kanak-kanak juga.
  6. Hendaknyalah kerugian belajar murid-murid dan pelajar-pelajar di dalam 3 ½ tahun yang lampau ini, diperbaiki dengan berangsur-angsur, tetapi secepat mungkin, sehingga derajat tingkatan-tingkatan sekolah masing-masing lekas kembali sebagai sediakala.
  7. Mengingat persediaan guru dan buku-buku yang ada sekarang ini, untuk sementara waktu hendaknya pengajaran-pengajaran pada umumnya, teristimewa pengajaran bahsa asing dilakukan dengan cara yang praktis dan dengan syarat yang ada pada kita.

Sekianlah Pedoman Umum bagi sekalian Pemimpin Kantor Pengajaran di seluruh Jawa, para Kepala Sekolah dan Guru-guru, baik daripada sekolah negeri maupun partikelir di Daerah-daerah di seluruh Jawa.

 

Jakarta, 29 September 1945.

Atas nama pemerintah Republik,

MENTERI PENGAJARAN

Tertanda : K.H. Dewantara

[1] Instruksi Menteri Pengajaran Ki Hadjar Dewantara kepada sekalian Pemimpin Pengajaran, Kepala Sekolah dan Guru-guru di segenap daerah di seluruh Jawa.

(Visited 115 times, 1 visits today)
Tag: , Last modified: 21 Mei 2020
Close