29.8 C
Yogyakarta
19 September 2021
BENTARA HIKMAH
COVID-19

Data

Pergi ke kamus merupakan cara baik untuk menemukan arti suatu kata atau istilah. Apakah kamus selalu benar? Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan akademik, bukan pertanyaan publik. Bayangkan jika setiap orang yang mengakses kamus membawa serta pertanyaan tersebut. Atau menyertakan pertanyaan sejenis mengapa kamus? Bukankah isi kamus adalah hasil penapsiran penulisnya? Pertanyaan pasti akan terus berlanjut, tidak bisa dipastikan, apakah akan berujung ataukah tidak. Barangkali disana para filsuf telah duduk di bangku masing-masing, dengan pose khas.

Katakan saja, dengan dalih yang tidak jelas, publik mengakses kamus – tentu dengan asumsi bahwa apa yang dinyatakan oleh kamus sepenuhnya benar, kecuali yang salah. Apa kata kamus tentang data (jamak, tunggal datum)? Dikatakannya, adalah adalah keterangan yang benar dan nyata; keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data bisa berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Kamus mengatakan bahwa data kuantitatif dinyatakan sebagai data berbentuk angka yang diperoleh dari perhitungan data kualitatif.

Ada tiga hal yang dapat diambil dari ujaran kamus tersebut, yakni (1) keterangan; (2) benar dan nyata; (3) bahan kajian atau analisa. Jadi dapat dikatakan bahwa data merupakan keterangan apa adanya, yang berbeda dengan analisis. Misalnya, hari ini diumumkan bahwa harga jahe satu kilo 120 ribu rupiah (Rp. 120.000/kg). Angka tersebut merupakan keterangan yang benar dan nyata. Jika pergi ke pasar, angka itulah yang ada. Angka tersebut belum punya makna, kecuali kedudukannya sebagai keterangan.

Ketika media menulis, harga jahe tembus Rp. 120.000/kg, maka mulai terasa ada makna yang diselipkan. Pilihan kata tembus, tentu punya maksud dan makna. Salah satu kemungkinan adalah membandingkan dengan harga sebelumnya. Proses membandingkan inilah yang layak disebut sebagai proses analisa. Dan dengan itu, angka yang semula hanya data, telah berubah kedudukannya, sebagai hasil analisa. Angka tidak berubah, namun keterangan yang menyertai angka tersebut atau cara meletakkan angka tersebut, telah mengubah hakekatnya.

Data akan tetap menjadi data jika diucapkan dengan benar, pada tempat dan waktu yang benar.

Ada jarak lebar antara data dan analisa. Data akan tetap menjadi data jika diucapkan dengan benar, pada tempat dan waktu yang benar. Dengan syarat yang demikian itu, tentu sangat sulit mengucapkan data dengan benar. Bahkan, menghimpun data sebagai unit informasi, dapat dikatakan punya potensi mengubah kedudukan data. Cara menghimpun barangkali dapat dikategorikan sebagai penafsiran. Yakni hanya mengambil data yang sesuai dengan argumentasi yang sedang disusun. Data dengan demikian berganti rupa menjadi elemen penguat dalih, dia bukan lagi keterangan, tetapi pembenaran atau sebaliknya.

Apakah keseluruhan ini merupakan hal yang begitu saja disadari? Sambil melirik pada para filsuf atau para pakar, kata-kata mengatur kembali langkah. Yang disebelah memberi kode, agar arah diubah. Maksudnya jangan masuk ke wilayah yang ada di sana, karena penghuninya sedang leyeh-leyeh, alias tidak ingin diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan, lantaran sedang WFH (work from home).

Arah yang dianjurkan oleh kode tersebut adalah wilayah publik. Yakni wilayah yang dianggap tidak digenangi pertanyaan-pertanyaan. Tetapi. Benarkah anggapan itu? Benarkah publik tidak memproduksi pertanyaan? Apakah karena “tidak tampak” lantas bisa dikatakan “tidak ada”? Yang disebelah matanya menjulur, seakan hendak maju dua tiga langkah.

Ada pertanyaan yang tidak mau dihalangi untuk tampil: apakah publik berhak atas data? Mengapa masih ada pertanyaan seperti itu? Dan bahkan seperti menyeruak dari kerumunan? Tentu sulit dijawab. Paling moderat menjawab dengan cara bertanya: apakah yang sekarang dikunyah publik merupakan data? Ataukah jenis opini, atau analisa terhadap data? Bagaimana cara membedakan? Apakah publik punya bekal metode berpikir, sedemikian rupa sehingga dapat membedakan data dan opini? Kalau dikatakan tidak punya, mengapa tidak punya? Bukankah kaum cerdik pandai demikian berlimpah? Kalau dikatakan punya, mengapa harus resah sehingga pertanyaan perlu diajukan? Belum lagi selesai bergulat dengan pertanyaan tersebut, muncul lagi pertanyaan-pertanyaan baru. Mengapa ada yang gelisah dengan pertanyaan publik, jika hanya bertanya apakah publik punya hak atas data?

(t.red)

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA