Ditulis oleh 2:14 am KABAR

Demokrasi (Mesir dan Turki)

Turki yang selama ini dikenal sebagai kiblat demokrasi di kawasan Timur-Tengah dan Dunia Islam pada umumnya, lamat-lamat sedang berada di ujung tanduk. Pasalnya, pada pemilu lokal yang digelar pada 31 Maret lalu, secara mengejutkan…

Oleh: Dr. Muhammad Zuhaery, S.Ag., MA

Demokrasi meupakan sebuah system pengelolaan organisasi, kelompok dan negara yang diyakini sebagai system politik terbaik yang di kenal dewasa ini. Meskipun baru sebagian negara di dunia meneraokannya, akan tetapi seiring berkembangnya zaman banyak negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokratis, termasuk yang bependuduk mayoritas Muslim yang bersifat kerajaan. Meskipun demikian, sampai saat ini tidak sedikit pula negara yang masih enggan menerima system demokrasi.

Mengukur kadar demokrasi bukanlah persoalan dikotomis yakni persoalan negara itu demokrasi atau bukan. Menurut prosedural oleh Dahl dengan menenpatkan demokrasi sebagai variabel yang dipilah menjadi tiga yakni 1) sispol dikatakan demokrasi apabila memenuhi kriteria kompetisi, partisipasi dan kebebasan; 2) semi demokrasi atau demokrasi terbatas yang dicirikan oleh tingkatan kompetisi antar partai sangat terbatas dibatasi dan kebebasan sipil dan politik sangat terbatas dimana orientasi dan kepentingan politik tidak bisa mengorganisir dan mengekspresikan kebebasan itu; 3) nondemokrasi yaitu saat rezim yang tidak memberi kesempatan kompetisi, partisipasi dan kebebasan politik. 

MESIR

Pasca jatuhnya Hosni Mubarak, terdapat empat kekuatan politik yang sangat berpengaruh di Mesir. Pertama, adalah kalangan militer yang terselamatkan dari keruntuhan Mubarak; kedua, pejabat-pejabat tinggi birokrasi pemerintahan Mesir serta kroni-kroni Mubarak yang disebut Feloul yang menggunakan Partai National Democratic (NDP) sebagai kendaraan politiknya; dan ketiga, kelompok Ikhwanul Muslimin, yang memiliki struktur dan jaringan organisasi yang luas, serta kepemimpinan politik dan ideologi yang jelas; serta keempat, adalah massa rakyat yang berasal dari berbagai aliran politik, organisasi, dan ideologi yang tumpah-ruah di Tahrir Square.

Ketika Mohamed Morsi terpilih sebagai presiden melalui sebuah arena pemilu demokratis, ada begitu besar harapan yang membuncah padanya. IM sebagai kekuatan politik yang relatif marjinal posisinya di masa Mubarak, diharapkan bisa memenuhi tuntutan-tuntutan Revolusi Julid I: breed, freedom, and social justice. Bagi para pemerhati pergolakan di Mesir yang teliti, harapan besar ini sebenarnya terlalu berlebihan bahkan mustahil dilaksanakan Morsi, Partai Keadilan dan Kebebasan (FJP), serta IM. Di sini, saya akan menunjukkan kolaborasi politik dan ekonomi dari IM dan Militer.

Sisi  dan Potensi Revolusi

Setelah kemenangan Sisi, tak ada parade kemenangan, baik dari militer maupun rakyat sipil. Tampaknya, rakyat Mesir sadar bahwa lambat ataupun cepat Sisi akan kembali meneguhkan takhta sebagai penguasa Mesir selama dua periode. Kampanye dengan slogan “For the love of Egypt” atau “We are all with you for the sake of Egypt” tampaknya dianggap oleh masyarakat hanya sebagai kampanye bias. Toh, nyatanya tak ada perubahan berarti dari Mesir.

Perekonomian Mesir biasa saja. Tak ada yang spesial. Tak ada peningkatan yang signifikan. Infrastruktur berjalan sekenanya. Justru, ada slogan “New Cairo” yang terletak di gurun-gurun. Di sana akan dibangun perumahan yang nantinya terbebas dari tumpukan sampah dan bau tak sedap yang biasa turis temukan di kota Kairo. Kejahatan seksual acap kali terjadi. Bahkan, Kairo dinobatkan sebagai tempat paling tidak aman bagi kaum perempuan, mengalahkan kota-kota besar seperti Tokyo atau Jakarta.

Namun begitu, kemenangan Sisi dinilai positif oleh dunia internasional. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Secara khusus, Trump mengucapkan selamat kepada Sisi karena telah berhasil memenangkan pemilu. Trump menilai Sisi mampu menjaga kawasan perdamaian di Timur Tengah. Sejatinya ucapan selamat dari Trump adalah bias makna. Dengan kemenangan Sisi, penjualan senjata kepada Mesir tetap langgeng. Global Firepower merilis laporan tahun 2017 bahwa kekuatan militer Mesir termasuk dalam daftar sepuluh besar terbaik dunia. Bahkan, jika ukuran Timur Tengah, Mesir menempati urutan kedua setelah Turki.

Lalu, apakah rakyat Mesir diam saja? Apakah Sisi akan tetap melenggang dengan kekuasaan (yang mungkin) absolut? Ini menjadi pertanyaan rumit.

TURKI

Sejak ribuan tahun yang lalu, leluhur dari bangsa Turki yang tumbuh berkembang maju pada masa Kesultanan Turki Usmani atau Kesultanan Usmaniyah pada tahun 1299 pernah menjadi kekuatan utama dunia. Wilayahnya mencakup sepertiga luas dunia. Kecuali benua Amerika Serikat, wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Usmani yang resminya bernama Negara Agung Usmaniyah itu meliputi sebagian daratan Eropa, Afrika, dan Asia. Setelah menjalankan ekspansi hingga akhirnya berhasil menaklukan RomawiTimur yang dikenal dengan nama Bizantium, yang terletak pada ibukota Konstantinopel yang selanjutnya dimamai dengan Istanbul pada tahun 1453.

Seiring berjalannya waktu dan zaman ada tiga pilar ideologi politik besar yang hidup dan berkembang di Turki selalu bergerak pasang surut. Ketiga ideologi itu adalah Nasionalisme dan Sekularisme Turki (Kemalisme), Islamisme, dan Militerisme. Faksi tangsi militer seringkali menjadi kekuatan penyeimbang di antara tarikan ideologi Islamisme dan Kemalisme, kendati faksi tangsi militer lebih sering merapat dan mendukung ideologi Kemalisme ketika nilai nilai Sekulerisme Turki terancam.

Republik Turki berdiri pada tahun 1924 (pascapembubaran khilafah islamiyah) dan menjadi pijakan Partai Rakyat Republik (kemudian disingkat menjadi PRR, pent.) yang didirikan oleh Ataturk. Kekuasaan tunggal partai ini bertahan hingga tahun 1950, dengan penurunan citra dan popularitasnya di tahun itu, karena amandemen terhadap UUD yang dilakukan pada tahun 1946 membolehkan adanya multi partai.

Turki, negara yang berada di kawasan Asia sekaligus Eropa, mengalami serangkaian kudeta militer. Kudeta itu berlangsung pada tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997. Kudeta pada 28 Februari 1997 menggulingkan Perdana Menteri Necmetin Erbakan yang berhaluan Kanan (Baca: Islam) dipandang sebagai son darbe (kudeta terakhir) di Turki.

Dan yang terakhir kudeta militer Turki terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan berlangsung pada 2017 yang berujung kegagalan. Pada konteks kudeta terakhir di Turki tersebut, resistensi politik rakyat Turki via media sosial sangat kuat, sehingga rakyat di akar rumput bergerak turun jalan untuk menghalangi militer menduduki sejumlah kantor penting pemerintahan di ibukota Ankara.

Ending kudeta militer ini makin mengukuhkan posisi politik Erdogan di lanskap politik Turki modern. Pascakudeta dilakukan langkah pembersihan politik besar-besaran di Turki oleh Erdogan. Ratusan perwira militer diberhentikan dan dipecat, birokrasi sipil dibersihkan, sejumlah media massa tak diizinkan terbit, peradilan dibersihkan dari anasir-anasir yang membahayakan kekuasaan Erdogan, dan lainnya. Banyak pengikut Fethullah Gulen, tokoh gerakan spiritual politik yang mulanya bersekutu dengan Erdogan dan kini mengasingkan diri di Amerika Serikat, di birokrasi pemerintahan Turki dibersihkan dan dicopot dari jabatannya.

Turki yang selama ini dikenal sebagai kiblat demokrasi di kawasan Timur-Tengah dan Dunia Islam pada umumnya, lamat-lamat sedang berada di ujung tanduk. Pasalnya, pada pemilu lokal yang digelar pada 31 Maret lalu, secara mengejutkan partai oposisi mampu merontokkan kedigdayaan Erdogan di wilayah-wilayah simbolik, khususnya Istanbul dan Ankara. Kedua kota tersebut mempunyai makna simbolik yang luar biasa, karena dapat dipahami sebagai “lonceng kematian” bagi Erdogan dan AKP. Sementara Erdogan hanya memliki kekuatan di partainya AKP, sebagian Turki dan mayoritas bangsa Kurdi.  


Disampaikan dalam Diskusi Buku Yayasan Abdurrahman Baswedan berjudul Jalan Demokrasi, Pengalaman Indonesia, Mesir dan Turki, Jum’at, 6 Desember 2019, di Sekretariat Yayasan Abdurrahman Baswedan.

(Visited 317 times, 1 visits today)
Tag: , , , Last modified: 24 Februari 2020
Close