14.8 C
Yogyakarta
23 Oktober 2021
BENTARA HIKMAH
KALAM

Disfemisme Kemiskinan Desa

Kemiskinan merupakan persoalan pelik yang kerap melanda negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Masalah kemiskinan ini sering muncul akibat dari adanya kondisi ekonomi dan demografi yang tidak dibangun secara baik. Sehingga memicu terjadinya kelangkaan sumberdaya dan menimbulkan aktivitas sosial yang tidak teratur.

Desa menjadi wilayah yang kerap disandingkan dengan persoalan kemiskinan. Bahkan, desa lekat dengan julukan daerah tertinggal dan terbelakang. Situasi ini terjadi karena desa selalu dibandingkan dengan daerah kota yang notabene lebih maju dan mengalami pembangunan yang masif. Padahal jika ditelisik kembali, desa memiliki sumber daya alam yang cukup untuk memasok kebutuhan dasar dari masyarakatnya. Data dari KLHK pada tahun 2018, Indonesia memiliki hutan seluas 120,6 juta hektar yang sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat dan BPS mencatat bahwa ada 7,1 juta hektar sawah yang dikelola oleh masyarakat desa.

Disamping itu, desa menjadi daerah yang pembangunannya kerap terabaikan dan tersubordinat. Terutama dalam pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang mobilitas masyarakat. Rendahnya pembangunan sumber daya manusia ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat. Dimana, masih minim sekali dari mereka yang dapat merasakan jenjang pendidikan formal. TNP2K mencatat setidaknya ada 4,5 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah. Hal ini semakin diperparah dengan rendahnya jumlah pengajar yang ada di daerah terpencil.

Sedangkan, dalam pembangunan infraktruktur, desa mengalami subordinasi wilayah. Artinya, desa selalu medapatkan perlakuan yang berbeda dengan daerah kota, dimana pembangunan infrastruktur acapkali diabaikan. Hal inilah yang kemudian menghambat mobilitas masyarakat dalam mengembangkan perekonomian desa, yang notabene sangat membutuhkan infrastruktur – jalan, jembatan, dan lumbung tani — yang baik dan fungsional. Padahal menurut Menteri PDTT, Eko Putro Sandjojo pembangunan infrastruktur daerah sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kemajuan ekonomi.

Meskipun dana desa telah dikucurkan oleh pemerintah selama kuran waktu lima tahun terakhir, dampak yang dirasakan masih kurang signifikan. Pasalnya, keberadaan dana desa bagi pembangunan desa belum bisa dikawal dengan baik oleh pemerintah dan masyarakatnya. Tentu hal ini terjadi karena keterbatasan pemerintah yang tidak bisa memantau dana desa hingga ke akar rumput dan sumber daya masyarakat yang dirasa belum cukup mumpuni dalam mengelola dana tersebut. Ditambah dengan tingkat kesadaran dan tanggung jawab yang masih minim, sehingga dana desa banyak diselewengkan oleh para pejabat. BNNP setidaknya telah mencatat selama tahun 2015-2019 ada 473 kepala desa yang tersandung masalah hukum akibat penyalahgunaan dana desa.

Menurut Dr. Sunyoto Usman, dalam bukunya “Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat”, terdapat 3 konsep kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subyektif. Konsep kemiskinan absolut sendiri dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkret dan biasanya berorientasi pada basic needs (kebutuhan dasar) minimum masyarakat – seperti sandang pangan, dan papan. Konsep ini merupakan konsep yang kerap digunakan oleh banyak negara dalam menentukan tingkat kemiskinan masyarakatnya. Indonesia sendiri melalui BPS, dalam mengukur angka kemiskinan menggunakan konsep basic needs approach atau konsep absolut. Dimana pengklasifikasian masyarakat miskin didasarkan pada rata-rata pengeluaran mereka per bulan.

Namun, konsep kemiskinan absolut kerap mendapatkan kritik. Dikarenakan setiap masyarakat diukur dengan satuan ukur yang sama – garis batas kemiskinan tertentu –, sedangkan kebutuhan dasar mereka berbeda-beda. Hal tersebut yang akhirnya mengakibatkan terpinggirnya masyarakat desa karena pendapatan mereka berada di bawah garis batas kemiskinan – BPS menetapkan pada 2019 garis kemiskinan rata-rata nasional sebenar 1,9 juta per rumah tangga per bulan. Padahal kebutuhan dasar mereka banyak dipenuhi oleh hasil alam sekitar, baik itu hutan maupun pertanian.

Seperti yang telah diungkapkan diawal, bahwa desa lekat dengan masalah kemiskinan. Namun, jika dilihat secara detail, sebenarnya setiap desa, masyarakatnya memiliki jumlah kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Sehingga tidak bisa apabila mereka dimasukkan ke dalam klasifikasi masyarakat miskin berdasarkan satuan angka tertentu seperti halnya yang dilakukan oleh BPS.

Perlu disadari bahwa banyak masyarakat desa yang menggantungkan kecukupan kebutuhan dasarnya dari hasil alam. Artinya, seluruh kebutuhan dasar mereka tidak dipenuhi dengan uang atau melakukan transaksi jual beli. Seperti halnya masyarakat desa di Papua yang memanfaatkan hasil hutan, salah satunya sagu untuk memenuhi kebuthan pangan. Hal serupa juga dilakukan oleh masyarkat Baduy yang juga memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya sehari-hari mulai dari pangan hingga papan. Kemudian kedaulatan pangan juga dicontohkan oleh masyarakat di Halmahera yang menanam berbagai jenis tanaman – kelapa, sayuran, dan tanaman obat — di atas lahan perkebunannya, sehingga mereka tidak pernah mengalami krisis ekonomi karena kebutuhan mereka sudah dicukupi oleh hasil kebun yang mereka kelola dengan sistem tumpang sari.

Dapat dipahami bahwa sumber daya alam begitu penting bagi warga desa dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Sebab, banyak desa di indonesia yang warganya hidup dari hasil alam dan bukan dari kegiatan jual beli menggunakan uang. Disamping itu, kedudukan mereka sebenarnya tidak bisa diukur dengan ukuran tertentu agar mereka terlihat kaya atau miskin. Bagi mereka yang terpenting adalah alam yang telah mencukupi kebutuhan hidup mereka tetap terjaga dengan baik dan dapat diwariskan kepada generasi mereka selanjutnya.

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA