Ditulis oleh 7:50 am MAKLUMAT

Diskusi Buku Minggu ini: Kekuasaan Presiden dalam Pemberantasan Korupsi

Diskusi buku rutin Yayasan Abdurrahman Baswedan minggu ini akan mengangkat tema mengenai Kekuasaan Pesiden dalam Pemberantasan Korupsi, pada Jum’at, 1 November 2019 pukul 15.30 Wib di Sekretariat Yayasan Abdurrahman Baswedan Perumahan Timoho Asri IV, No. B9C, Muja Muju, Yogyakarta. Tema kali ini diangkat dari disertasi yang disusun oleh Mustafa Fakhri dari Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam disertasi tersebut dikatakan bahwa tiada demokrasi tanpa rule of law yang ditunjukkan dalam riuh rendahnya fenomena pemberantasan korupsi setelah runtuhnya orde baru. Presiden selaku pimpinan tertinggi pemegang kekuasaan eksekutif adalah aktor utama yang dipilih secara langsung yang dipercaya publik untuk memastikan proses penegakkan hukum. Sebagai kepala negara ia juga memegang otoritas untuk mengkoordinasi dan mengawasi lembaga-lembaga independen yang bergerak di ranah eksekutif, utamanya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Namun, karena doktrin pemisahan kekuasaan yudisial, apapun tindakan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif terkait perkara yang sedang ditangani oleh institusi penegak hukum, dapat saja ditenggarai sebagai bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum yang harus dijaga independensinya. Disertasi ini mengelaborasi relasi antara Presiden dengan institusi penegak hukum untuk memastikan hukum benar-benar ditegakkan, khususnya dalam pemberantasan korupsi.

Melalui studi komparasi, dengan menggunakan metode perbandingan konstitusi, penelitian ini menemukan bahwa kekuasaan presiden Indonesia sangat besar dibandingkan dengan kekuasaan presiden di 15 negara (penganut presidentialism pada puncak teratas dari indeks persepsi korupsi versi Transparancy International) yang diperbandingkan. Kekuasaan presiden Indonesia bahkan lebih besar meskipun telah dilakukan beberapa pembatasan kekuasaan konstitusional presiden melalui amandemen konstitusi.

Diskusi ini akan menghadirkan dua pembicara yakni Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., MH, Guru Besar Fakultas Hukum UGM dan Ahmad Sadzali, LC., MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.  

(Visited 44 times, 1 visits today)
Tag: Last modified: 10 Februari 2020
Close