DPRD DIY Godok Perda Perpustakaan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Dengan adanya regulasi berupa Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan tersebut diharapkan perpustakaan benar-benar menjadi gudang ilmu, gudang referensi, serta gudang literasi.

Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Salah satu point penting dalam pembahasan Raperda tersebut terkait dengan digitalisasi perpustakaan serta perpustakaan yang lebih aksesibel. Hal tersebut dikabarkan dalam surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR), edisi Sabtu Wage, 5 September 2020 di halaman 9.

Dalam harian KR tersebut tertulis bahwa di DIY saat ini terdapat 4.500 perpustakaan yang tersebar di 5 kabupaten/kota, yaitu Sleman, Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Untuk memudahkan masyarakat mengakses bahan pustaka/literatur, maka semua perpustakaan di DIY harus terkoneksi. Yang tidak kalah penting yaitu pelestarian naskah kuno, termasuk bagi penyandang disabilitas agar perpustakaan lebih aksesibel, dengan cara memperbanyak koleksi buku dalam huruf braille.

Terkait dengan berita tersebut, bahwasannya perpustakaan memang tidak hanya berfungsi sebagai gudang buku saja. Namun lebih dari itu, pada umumnya perpustakaan memiliki fungsi yaitu:

  1. Fungsi penyimpanan.
    Bertugas menyimpan koleksi (informasi) karena tidak mungkin semua koleksi dapat dijangkau oleh perpustakaan.
  2. Fungsi informasi.
    Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai informasi untuk masyarakat.
  3. Fungsi pendidikan.
    Perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik dilingkungan formal maupun non formal.
  4. Fungsi rekreasi.
    Masyarakat dapat menikmati rekreasi kultural dengan membaca dan mengakses berbagai sumber informasi hiburan seperti : Novel, cerita rakyat, puisi, dan sebagainya.
  5. Fungsi kultural.
    Perpustakaan berfungsi untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat melalui berbagai aktifitas, seperti : pameran, pertunjukkan, bedah buku, mendongeng, seminar, dan sebagainya.

Dengan adanya regulasi berupa Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan tersebut diharapkan perpustakaan benar-benar menjadi gudang ilmu, gudang referensi, serta gudang literasi. Perpustakaan diharapkan bisa turut mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Raperda ini bukan semata-mata wacana, karena DPRD DIY tengah menggodoknya supaya sempurna. Perda ini nantinya juga memungkinkan perpustakaan-perpustakaan di DIY mengakses dana keistimewaan (Danais). Dengan adanya Danais ini perpustakaan bisa berkembang semakin pesat, sehingga bisa mengembangkan fungsi rekreatifnya, karena pada dasarnya perpustakaan bukan hanya tempat meminjam dan mengembalikan buku saja.

Parameter pesat dan tidaknya pemanfaatan perpustakaan tidak hanya dilihat dari jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan saja. Dengan adanya internet memungkinkan pengunjung mengakses perpustakaan cukup dari rumah saja. Sehingga indikator keberhasilan sebuah perpustakaan tidak cukup hanya dengan melihat pengunjung yang berkunjung langsung ke perpustakaan, apalagi di tengah Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, dimana ada pembatasan jumlah pengunjung. Orang yang mengakses perpustakaan melalui Web-site bisa dikatakan merupakan pengunjung yang secara virtual mengakses perpustakaan, sehingga bisa dimasukkan dalam statistik pengunjung.

Semoga Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan tersebut cepat selesai digodok dan lekas disahkan dan disajikan agar masyarakat Indonesia semakin literate, karena saat ini kita sudah sampai pada tahap melek informasi, bukan lagi melek huruf.

Baca juga: Minim, Sosialisasi UU No. 43 Tahun 2007

Dwi Astutiningsih, S.I.Pust.

Dwi Astutiningsih, S.I.Pust.

Pustakawan SMP Negeri 1 Bantul. Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI) Kecamatan Pundong, Bantul. Founder Ajang Kreasi Pustakawan Bantul Menulis (Annelis)