George Floyd, Eyyad Al Halaq, dan Diskriminasi terhadap Minoritas

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Dan kezhaliman yang berbentuk penindasan etnis mayoritas ke etnis minoritas bisa kita temukan di banyak tempat.

Martin Luther King Jr., tokoh perjuangan hak-hak sipil AS yang ditembak mati pada 1968 pernah berkata, “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.”, alias ketidakadilan dimanapun adalah ancaman bagi keadilan dimanapun.

Ungkapan Martin ini bisa jadi mewakili keresahan para pengunjuk rasa kasus George Floyd (yang kemudian kondang dengan tagar #BlackLivesMatter) yang menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. George adalah pria kulit hitam warga AS yang tewas karena kekerasan polisi di Minneapolis, Minnesota – USA pada 25 Mei 2020. Ia diduga mengedarkan uang palsu senilai USD 20.

Kekerasan polisi AS (yang bukan kebetulan berkulit putih) terhadap George bukanlah semata-mata bagian dari penegakan hukum. Ada kekerasan bernuansa SARA dan diskriminasi di dalamnya.

Dan kezhaliman yang berbentuk penindasan etnis mayoritas ke etnis minoritas bisa kita temukan di banyak tempat. Di Amerika Serikat utamanya yang dilakukan oleh pemerintah yang didominasi oleh ras kulit putih lewat ratusan tahun kolonialisme. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal yang sama juga terjadi di Palestina. Beberapa aksi protes mendukung #BlackLivesMatter yang terjadi di Israel dan Tepi Barat (West Bank – Palestine) juga mengedepankan tagar #PalestinianLivesMatter. Pengunjuk rasa mengangkat serius kasus pembunuhan Eyad al-Hallaq, seorang warga Palestina, oleh polisi Israel.

Eyyad Al Hallaq, 32 tahun, pria Palestina, ditembak mati oleh Polisi Israel di Jerusalem pada 30 Mei 2020. Ia dianggap mencurigakan ketika melewati checkpoint Lions Gate, jalur yang dilewatinya setiap hari menuju sekolah siswa berkebutuhan khusus. Polisi Israel menembak Eyyad dengan tujuh peluru menembus tubuhnya. Padahal Eyyad adalah pria berkebutuhan khusus (autism) dan ia tidak membawa senjata apapun yang dapat dikatagorikan ancaman.

Apakah kasus Eyad al-Hallaq dan George Floyd mirip? Serupa tapi tak sama.

Keduanya terlahir sebagai etnis minoritas yang terus menjadi korban ketidakadilan yang sistemik. Polisi juga sering memandang kedua kelompok ras mereka sebagai berbahaya dan sering berlaku sewenang-wenang yang mengakibatkan kematian keduanya. Dan ini bukan pula kasus yang pertama. Sudah banyak kasus-kasus kekerasan sebelumnya terhadap Black American dan warga Palestine di daerah pendudukan Israel.

Walaupun George Floyd adalah warga negara Amerika, tetapi seperti dijelaskan oleh Chris Hayes (2017), Black Americans hidup layaknya orang terjajah di negara sendiri. Perbudakan dan marginalisasi turun temurun membuat mereka tertinggal di sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hampir semua indikator kesejahteraan. Sementara Eyad dan warga Palestina memang hidup terpisah dari warga Israel, tapi hak untuk mengatur kehidupan mereka sendiri dirampas oleh Israel. Tanah air mereka diduduki secara paksa oleh Israel sejak 1948. Dan mereka menjadi pengungsi dan terusir dari tanah air-nya sendiri.

Di Amerika kendati secara resmi Jim Crow Laws (undang-undang AS yang melegalisasi segregasi antara kulit putih dan kulit hitam sejak tahun 1896) sudah dihapus sejak tahun 1965, tapi masih banyak penegak hukum yang mempunyai mentalitas rasis dan diskriminatif. Sementara itu perlakuan pemerintah dan penegak hukum Israel terhadap Palestina di kertas dan di lapangan adalah setali tiga uang. Selama puluhan tahun warga Palestina mengalami penderitaan yang sebanding, bahkan lebih mengerikan, dengan korban-korban apartheid.

Kemiripan lain adalah peranan pemerintah AS dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi buruk di kedua negara tersebut. Sejarah kelam pemerintah AS dalam ketidakadilan berbasis ras dan berbagai perbaikan yang harus mereka lakukan di dalam negeri sudah cukup banyak dikupas sejak akhir Mei 2020 ini. Bagaimana dengan kebijakan luar negerinya?

Data menunjukkan bahwa militarisasi polisi Amerika membuat mereka lebih ringan tangan dalam menggunakan senjata ke penduduk sendiri yang mereka anggap menakutkan karena prasangka rasis. Mcelrath dan Turbervile (pogo.org, 09/06/2020) menyebutkan bahwa : Militerisasi tidak membunuh George Floyd, tetapi itu tidak diragukan lagi bahwa (militerisasi) berkontribusi pada pola pikir banyak organisasi kepolisian Amerika. Dan ketika publik Amerika bereaksi terhadap kekerasan polisi, lingkaran setan terungkap: Polisi menggunakan lebih banyak kekerasan untuk memadamkan protes, yang mengakibatkan lebih banyak kematian.

Di saat yang sama, persenjataan dan dana juga mengalir ke Israel untuk kemudian mereka gunakan untuk mencaplok tanah dan membunuh banyak rakyat Palestina. Sebagian besarnya tidak bersalah seperti Eyad, atau kesalahan mereka adalah karena mereka orang Palestina bukan Israel yang menginginkan kemerdekaan dan kesejahteraan. Uang pajak Amerikalah yang mendanai polisi dan sistem penjara yang zalim di kedua negara.

Situs US Campaign for Palestinian Rights (uscpr.org/ military funding) menyebutkan bahwa para pembayar pajak AS (US taxpayers) akan memberikan kepada Israel total senjata senilai US $ 38 miliar selama sepuluh tahun ($ 3,8 miliar setiap tahun dari 2019 hingga 2028). Menurut perjanjian pada 2016 antara kedua negara, pemerintah Israel menggunakan senjata-senjata tersebut, yang notabene melanggar undang-undang AS untuk melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Palestina yang hidup di bawah penjajahan selama 50 tahun lebih di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Ini termasuk melukai dan membunuh warga Palestina, menahan dan melecehkan anak-anak, menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan pertanian, dan menyangkal kebebasan bergerak dan berekspresi warga Palestina..

Kalau kembali kepada sejarah, pendatang dari Eropa datang ke benua Amerika sejak akhir abad 15 untuk merampas tanah dari penduduk asli (orang Indian alias Native Americans), dan memusnahkan keberadaan, budaya dan bahasa mereka untuk kemudian mendirikan Amerika Serikat. Ratusan tahun kemudian, Amerika Serikat juga membiayai Israel untuk melakukan hal yang sama terhadap penduduk lokal. Maka sejarahpun berulang.

Sistem peradilan di AS hampir tidak pernah menghukum polisi yang main hakim sendiri. Bukan karena apa yang polisi lakukan itu benar, namun karena konflik kepentingan dari sang investigator yang juga sesama polisi, dan juga alat bukti yang lemah. Yaitu saksinya rata-rata hanya sang korban saja. Maka, dari banyaknya dakwaan kepada polisi, hanya sedikit yang kemudian benar-benar dihukum (German Lopez, vox.com, 14/11/2018).

Seperti halnya pemerintah AS selalu membela Israel ketika PBB atau lembaga lain ingin memberi sanksi ketika Israel melanggar aturan internasional. Bahkan Trump mengeluarkan executive order pada Desember 2019 (chronicle.com, 11/12/2019) untuk menahan bantuan bagi universitas yang membiarkan muridnya mengkritik Israel secara berlebihan yang dijustifikasinya secara sembrono sebagai propaganda Anti-Semit.

Maka tagar #BlackLivesMatter adalah jeritan warga Black Americans yang selalu dipinggirkan, dicurigai, atau dibunuh tanpa adanya kepedulian dari pemerintah. Bahkan sedikit banyak pemerintah AS berkontribusi pada kekejaman itu. Pemerintah AS juga berkontribusi pada penindasan sistemik terhadap berbagai golongan minoritas yang terjadi di luar negeri termasuk di Palestina.

Oleh karena itu, usaha perbaikan sistem hukum yang menyeluruh untuk memperbaiki kondisi dalam negeri AS (yang tengah terpuruk juga akibat pandemic covid-19 dalam skala massif) harus disertai dengan perbaikan kebijakan luar negeri yang lebih adil. Dan keduanya bukan hal yang mudah. Polisi adalah bagian integral dari pemerintah lokal dan lobi Israel merupakan bagian sangat penting dalam politik nasional AS.

Terakhir, usaha perbaikan juga tidak cukup hanya pada penghentian tindakan kekerasan. Harus ada usaha-usaha juga untuk meningkatkan ekonomi, termasuk peningkatanan kesejahteraan segmen masyarakat minoritas. Apabila tidak, maka mereka akan terus tertinggal, menganggur dan miskin. Yang akan berujung pada meningkatnya kecurigaan pihak yang berwenang bahwa mereka akan terus melanggar hukum.

Abu Zahra & Heru Susetyo

Abu Zahra & Heru Susetyo

Abu Zahra: Pengamat Politik Amerika Serikat. Alumnus Universitas di Midwest, USA. Heru Susetyo: Pengamat Hukum Amerika Serikat. Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Indonesia.