Ditulis oleh 10:59 am KALAM

Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019

Oleh: Bagus Sarwono (Ketua Bawaslu DIY)

A. PENGANTAR
Praktek politik uang (money politics) dalam Pemilu kita selama ini seolah telah menjadi praktek yang lazim terjadi. Apakah itu terjadi dalam bentuk bagi-bagi uang, pemberian barang atau lainnya, baik diberikan kepada individu maupun secara kolektif kepada kelompok tertentu. 

Tidak mudah memberantasnya, meskipun pada setiap event Pemilu telah ada upaya yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan stakeholder lainnya untuk mencegah atau menindaknya. Banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satunya adalah karena praktek politik uang ini telah menjadi budaya, baik dari warga pemilih maupun kontestan. Banyak warga pemilih yang permisif dengan menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah terjadi. Kalau tidak ada praktek semacam ini justru dianggap aneh dalam pesta demokrasi. Sementara bagi kontestan Pemilu juga meyakini menjadi hal biasa sebagai pelicin, pengikat atau cara yang instan dalam mendulang suara. Maka tak heran jika ada sebagian kalangan meyakini praktek politik uang ini salah satu penyumbang bagi  angka partisipasi pemilih.

Berkaca dalam setiap lanscap Pemilu politik uang selalu terjadi, maka hal ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi upaya membangun kualitas Pemilu. Seorang pemimpin atau wakil rakyat dapat terpilih sangat mungkin bukan karena trackrecord atau kualitas visi, misi, dan programnya melainkan karena seberapa besar dan massif melakukan politik uang. Jika ini yang terjadi maka, ujungnya pemimpin atau wakil rakyat yang menjabat cenderung kurang amanah dan tergoda melakukan praktek korupsi untuk mengembalikan modal politik uang tersebut.

Kehadiran Bawaslu dalam desain UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diantaranya ditugaskan untuk mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif. Tantangan mandat ini yang kemudian mendorong Bawaslu DIY untuk melakukan terobosan untuk mencegah sekaligus melawan politik uang tidak hanya dari atas tetapi dari bawah. Caranya yaitu dengan model membangun gerakan sosial berbasiskan desa/kelurahan yang dinamakan desa anti politik uang (Desa APU).  Gerakan ini mengasumsikan akan melibatkan makin banyak elemen desa alam pengawasan partisipatif khususnya dalam gerakan anti politik uang.

Desa/kelurahan dipilih sebagai basis gerakan ini ada beberapa alasan. Pertama, karena desa/kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil atau terendah yang bersentuhan dengan warga. Jika pemerintah desa berkomitmen atas politik uang maka sebagai unit pemerintahan terkecil, asumsinya organ Bawaslu dapat membangun kemitraan dengan pemerintah desa. Melalui kemitraan ini kinerja Desa APU dapat dikonsolidasikan dan termonitor. Kedua, warga desa selama ini dianggap sasaran yang empuk dalam melancarkan politik uang. Ketiga, tidak jarang tokoh desa baik tokoh dalam institusi formal maupun nonformal menjadi agen paling bawah bagi berjalannya praktek politik uang. Atas asumsi dasar tersebut, maka Bawaslu DIY membangun keyakinan  bahwa desa merupakan episentrum strategis dalam menolak dan melawan politik uang.

Dalam fase awal yang dilakukan oleh Bawaslu DIY, selain sharing gagasan dengan Bambang Eka Cahya (mantan ketua Bawaslu) juga membangun komunikasi dengan Desa Murtigading, Sanden, Bantul sebagai desa yang telah mempraktekan Desa APU dalam event Pilkades 2016.

 Selanjutnya, dalam menginstalasi program Desa APU ini, Bawaslu DIY dengan kewenangan yang dimiliki kemudian mewajibkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota di DIY untuk mencari mitra 1 (satu) desa/kelurahan untuk menjadi Desa APU selama perhelatan Pemilu 2019. Desa APU yang dipilih asumsinya akan dijadikan piloting atau percontohan dalam pengembangan Desa APU.

Bawaslu DIY juga membuat Buku Panduan Desa APU yang didalamnya diantaranya memuat pembagian peran pengawas pemilu serta penentuan kualifikasi desa/kelurahan yang dapat dipilih menjadi Desa APU. Kualifikasi itu bersifat alternatif. Namun demikian, semakin banyak terpenuhi kualifikasi itu maka semakin baik. Adapun kualifikasi itu antara lain:

  1. Adanya komitmen dari struktur pemerintah di Desa/Kelurahan setempat yang mendukung gerakan APU
  2. Adanya organisasi masyarakat sipil atau kelas menengah di Desa/Kelurahan setempat yang sadar dan mendukung gerakan desa/kelurahan APU;
  3. Track record desa/kelurahan yang mendukung bagi terbentuknya Desa/Kelurahan APU;
  4. Adanya kemauan dari stakeholders di desa/kelurahan setempat untuk membangun kemitraan dengan pengawas pemilu dalam menolak dan melawan praktek politik uang.
  5. Adanya kemauan membangun sistem yang menjadi konsensus bersama untuk menolak dan melawan praktik politik uang;

Sebagai sebuah ide gerakan sosial ternyata akhirnya Desa APU ini melampuai target awal yang dicanangkan yakni 5 Desa APU. Hingga menjelang tahapan kampanye usai telah ada 40 Desa APU terbentuk sebagaimana tabel berikut:

Urgensi dari penelitian ini, diantaranya pertama, untuk mendokumentasikan inovasi pencegahan politik uang dan pengawasan partisipatif melalui gerakan sosial Desa APU yang dilakukan di DIY. Kedua, sebagai sebuah pembelajaran untuk pengembangan bagi Desa APU selanjutnya untuk event Pilkada atau Pemilu selanjutnya. Ketiga, sebagai sumber inspirasi daerah lain untuk mereplikasi atau memodifikasi gerakan serupa untuk even Pilkada atau Pemilu selanjutnya.

Penelitian ini untuk melihat sejauhmana pola perorganisasian Gerakan Sosial Desa APU yang dilakukan di DIY dalam konteks Pemilu 2019. Cakupan penelitian ini adalah seluruh Desa APU di DIY. Kelemahan penelitian ini, tidak akan sangat mendalam untuk mengeksplorasi semua Desa APU mengingat jumlahnya cukup banyak. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualititatif. Metode penelitian ini adalah deskriftif-eksplanatif. Dimana peneliti menjelaskan gerakan sosial Desa APU ini. Wawancara dilakukan terhadap beberapa aktor kunci untuk mengkonfimasi lebih jauh terkait kinerja Desa APU tertentu untuk mengkonfirmasi data yang belum jelas atau yang dianggap menarik untuk kepentingan pembelajaran (lesson learned).

B. RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

  1. Bagaimana Gerakan Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019 di DIY?
  2. Apa hambatan yang dihadapi dalam membangun gerakan sosial Desa APU di DIY?

C. KAJIAN TEORI
1. Gerakan Sosial (Social Movement)
Diskursus soal gerakan sosial, tidak ada definisi tunggal mengenai konsep gerakan sosial sebagai suatu gejala sosial. Giddens (1993: 642) mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga yang mapan. Senada dengan definisi tersebut, Sydney Tarrow (1998: 4) mendefinisikan gerakan sosial adalah tanyangan kolektif yang didasarkan pada tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang.

Tarrow (1998) menempatkan gerakan sosial di dalam kategori yang lebih umum tentang politik perlawanan (contentius politics). Politik perlawanan bisa mencakup gerakan sosial, siklus penentangan dan revolusi. Politik perlawanan terjadi ketika rakyat biasa sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan didukung oleh jaringan sosial yang kuat, dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial. Masih menurut Tarrow (1998 : 4-7), konsep gerakan sosial harus memiliki empat properti dasar.[1]

Pertama, tantangan kolektif (collective challenge). Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas pihak lain. Dalam sistem yang represif, tantangan kolektif disimbolisasikan lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru obyek-obyek yang familiar dengan simbol yang berbeda atau baru.

Kedua, tujuan bersama (common purpose). Ada banyak alasan yang bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun jika ada alasan yang palung jelas mengapa orang terikat bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dan kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

Ketiga, solidaritas dan identitas kolektif. Sesuatu yang menggerakan secara bersama-sama dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Debgan cara menggerakan konsensus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsensus semacam itu.

Keempat, memelihara politik perlawanan. Dengan memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individual, atau berubah menjadi sekte religius, atau mungkin menarik diri  ke dalam isolasi. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran di mana suatu penentangan berubah menjadi suatu gerakan sosial.[2]

2. Politik Uang

Pada awal reformasi, istilah Politik Uang digambarkan sebagai : (i) praktik suap di kalangan lembaga legislatif –dalam pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD; (ii) pembelian suara dalam kongres Partai Politik; dan (iii) penggelapan uang proyek pemerintah atau penerimaan suap dari pengusaha. Namun demikian, saat ini istilah Politik Uang digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Sebagaimana kesimpulan yang disampaikan oleh Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, Politik Uang digambarkan sebagai praktik yang merujuk pada distibusi uang –tunai maupun bentuk barang- dari kandidat kepada pemilih pada saat Pemilu.[3]

Lebih lanjut, Aspinal & Sukmajati memfokuskan definisi Politik Uang pada konsep Patronase dan Klientelisme. Pendefinisian istilah tersebut sebenarnya didasarkan pada standar yang ada dalam berbagai studi komparasi tentang politik elektoral di berbagai negara. Menurutnya, patronase –merujuk pada Martin Shefter- didefinisikan sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuai secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Dengan demikian, disimpulkan bahwa patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung.[4]

Sedangkan, Klientelisme diartikan sebagai karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Pendefinisian ini salah satunya didasarkan pada pendapat Allen Hicken yang menjelaskan bahwa klientelisme setidaknya mengandung 3 (tiga) hal diantaranya : (i) kontingensi atau timbal balik; pemberian barang atau jasa dari satu pihak, merupakan respon langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain; (ii) hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dan klien; (iii) aspek pengulangan; pertukaran klientelistik berlangsung secara terus menerus.[5]

Ada banyak variasi bantuk Patronase. Hasil eksplorasi[6] yang dilakukan oleh Aspinal menyimpulkan bahwa bentuk politik Patronase terdiri dari:

  1. Pembelian Suara (Vote Buying). Pembelian suara diartikan sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang Pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.
  2. Pemberian Pribadi (Individual Gifts). Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial (social lubricant) misalnya, anggapan bahwa barang pemberian sebagai kenang-kenangan.
  3. Pelayanan dan Aktivitas (Service and Activities). Bentuk aktivitas dan pelayanan yang umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Bentuk lainnya misalnya penyelenggaraan olahraga, pengajian, dan acara hiburan lainnya.
  4. Barang-Barang Kelompok (Club Goods). Tipologi ini didefinisikan sebagai praktik patronase yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual.
  5. Proyek Gentong Babi (Pork Barrel Projects). Proyek pork barrel didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari pork barrel  adalah kegiatan ini ditujukan kepada publik yang didanai dengan dana publik dengan harapan publik memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Lain halnya dengan Aspinal dan Sukmajati, Muhtadi –sebagaimana mengutip pendapat Stokes dan Nitcher- berpendapat bahwa menurut Stokes, Politik Uang ditargetkan oleh Partai Politik pada kalangan pendukung lawan yang lemah iman pilihan politiknya (swing voters).  Sedangkan Nitcher berpandangan sebaliknya, partai justru menyasar basis pemilih mereka sendiri untuk meningkatkan partisipasi dalam memilih.[7]

Masih menurut Muhtadi, patron-klien adalah penyebab utama merebaknya praktik Politik Uang di negara-negara berkembang. Studi tentang Klientelismen dibagi menjadi tiga aliran. Pertama, aliran determinis yang pararel dengan teori modernisasi. Menurut aliran ini, klientelisme digambarkan sebagai warisan zaman pramodern dalam relasi sosial politik. Asumsi yang dibangun adalah patron-klien dapat diatasi jika negara itu sudah modern –baik ekonomi maupun politik. Oleh karenanya, praktik jual beli suara menjadi endemik karena jaringan patron-klien berjasa menyuburkan dan memelihara politik uang demi keberlangsungan status quo mereka.[8]

Kedua, argumen kebudayaan. Patron-klien dinilai sebagai produk sosial-budaya di mana kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu (patrons) memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya (clients). Aliran ini cenderung mengabaikan perkembangan sosial, budaya, dan politik. Padahal, patron-klien juga dipengaruhi variabel historis yang bersifat temporal seperti kasus Swedia yang mampu mengeliminasi “budaya” patron-klien dalam kontestasi politik dan birokrasi mereka. Bahkan, pada tahun 1700-1800 Inggris mampu melawan patronase dan korupsi. [9]

Ketiga, aliran institusionalis. Aliran ini menekankan pada desain institusi politik yang berjasa menyebarkan praktik patron-klien, misalnya Pemilu yang kompetitif dan sistem multipartai ditengarai menjadi penyebab maraknya patronase politik dalam sistem pemilu, desentralisasi, dan proses pengambilan keputusan. Bagi aliran ini, patron-klien makin menarik bagi politisi di negara yang integrasi sistem politiknya masih buruk, pembelahan etnik yang kuat, dan performa ekonomi yang lemah.[10]

D. GERAKAN SOSIAL DESA APU
1. Embrio Gerakan

a. Kesadaran Kolektif Pemuda
Gerakan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat desa untuk berkomitmen menolak praktik politik uang dalam setiap kontestasi demokrasi. Ada ragam alasan mengapa kesadaran ini dapat tumbuh bersama meski tertatih pelan. Satu alasan misalnya, praktik jual beli suara dalam Pemilu memiliki dampak yang sangat buruk bagi pembangunan. Alasannya sederhana, kontestan Pemilu yang melakukan praktik jual beli suara hanya akan berorientasi pada pengembalian modal melalui cara-cara koruptif ketika sudah menduduki jabatan yang diembannya. Paradigma semacam ini bukan hanya disadari oleh segelintir orang saja. Bahkan bagi sebagian kalangan masyarakat sangat permisif dengan praktik jual beli suara. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah,  kesadaran macam apa yang terbangun? Apakah kesadaran untuk menolak atau hanya sekedar menyadari itu perbuatan buruk lalu membiarkan saja?

Memang sebagian masyarakat Indonesia, termasuk di Yogyakarta masih permisif terhadap praktik politik uang. Namun dibalik itu, masih ada kesadaran kolektif di tingkat Desa (Murtigading[11]) yang secara tegas menolak dan melawan politik uang dalam Pemilu 2019. Jika merujuk pada Dhurkeim, kesadaran kolektif (collective conciusness) ini berada di luar individu, namun memiliki daya paksa terhadap individu-individu sebagai bagian dari masyarakat tersebut.

Kesadaran ini sebetulnya sudah muncul sejak adanya gelaran Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 di Desa Murtigading. Pada perhelatan pergantian kepemimpinan Kepala Desa, masyarakat Desa Murtigading memiliki komitmen untuk menolak dan melawan politik uang. Terbukti, Kepala Desa terpilih adalah kontenstan yang tidak melakukan jual-beli suara dalam Pilkades.

Masih terekam dalam memori Kepala Desa Murtigading, pada Pilkades Tahun 2016 muncul inisiasi dari kelompok pemuda yang mengatasnamakan diri sebagai Tim 11[12] melakukan komunikasi kepada masing-masing calon Kepala Desa untuk tidak melakukan praktik politik uang. Tindak lanjut dari komunikasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam komitmen bersama warga masyarakat dengan mendeklarasikan diri untuk tidak melakukan praktik politik uang pada Pilkades Desa Murtigading Tahun 2016. Secara khusus, dalam kacamata Tim 11, tujuan dari gerakan tersebut meliputi 3 (tiga) hal, diantaranya :

  1. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait Pilkades Murtigading Tahun 2016;
  2. Melakukan penyadaran kepada masyarakat terkait bahaya dari politik uang atau jual beli suara yang kemungkinan dilakukan saat Pilkades di Murtigading;
  3. Mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa masih ada sebagian warga yang menginginkan pemilihan secara jujur, bersih, dan adil.

Selain tujuan tersebut, gerakan masyarakat tolak politik uang dalam Pilkades dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, diantaranya :

  1. Membentuk Tim 11 sebagai forum masyarakat yang peduli dalam mengawal Pilkades secara jujur dan adil;
  2. Melaksanakan debat kandidat calon kepala desa dengan mengundang masyarakat umum untuk hadir;
  3. Mengikat komitmen bersama calon Lurah dan masyarakat untuk tidak melakukan politik uang;
  4. Kampanye anti politik uang melalui pembuatan kaos;
  5. Memanfaatkan sosial media sebagai media untuk menjangkau masyarakat secara cepat dan efektif;
  6. Melakukan pemantauan melalui Tim Independen pemantau Pilurdes Murtigading.

Pada perjalanannya, menurut penuturan Kepala Desa Murtigading (Drs. Sutrisno), setelah adanya deklarasi tersebut bukan berarti tidak ada indikasi politik uang. Berdasarkan temuan warga, terdapat salah satu calon kepala desa –bagian dari dinasti politik Kepala Desa sebelumnya- ketahuan melakukan politik uang. Dengan adanya kejadian ini selanjutnya warga masyarakat melaporkan kepada Tim 11. Setelah dilakukan klarifikasi, ternyata memang benar terjadi politik uang oleh salah satu peserta Pilkades. Atas dasar itu, berdasarkan komitmen yang telah dibangun sebelumnya, Tim 11 mengekspos tindakan politik uang tersebut di jaringan media sosial Desa Murtigading. Dengan kejadian ini, masyarakat Murtigading memberikan sanksi dengan tidak memilihnya. Dengan kata lain, jumlah uang yang dikeluarkan tidak sebanding lurus perolehan suara, namun berlaku sebaliknya. Pada akhirnya, Kepala Desa terpilih adalah salah satu peserta yang tidak melakukan politik uang dalam Pilkades 2016.

Meminjam teori konsensus yang dikembangkan Emil Dhurkeim, solidaritas yang dibangun oleh masyarakat Murtigading dalam menolak Politik Uang itu bersifat mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional (Campbel, 1994:179-180). Hal tersebut sekurang-kurangnya dikarenakan gerakan tersebut mengandaikan satu tingkat konsensus terhadap prinsip moral yang menjadi dasar dari gerakan tersebut.

Bak gayung bersambut, kesadaran kolektif yang telah terbangun dalam sebuah gerakan tolak politik uang Pilkades 2016 tersebut menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu DIY. Sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas mencegah politik uang dalam Pemilu, Bawaslu DIY seakan menemukan angin segar untuk berinovasi dalam rangka menjalankan ketugasan tersebut.

Pada tataran praktis, kesadaran kolektif masyarakat Desa Murtigading ini kemudian direplikasi melalui sebuah deklarasi Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019. Secara singkat, perjalanan menuju deklarasi tersebut dimulai dengan adanya komitmen bersama antara Bawaslu DIY beserta jajaran di bawahnya dengan Tim 11 yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Murtigading untuk mendeklarasikan APU.

Bermodal komitmen bersama antara Bawaslu DIY, Bawaslu Kabupaten Bantul, Panwaslu Kecamatan Sanden, Tim 11, Pemerintah Desa Murtigading, LSM/NGO, Ormas, dan seluruh lapisan masyarakat, pada tanggal 22 April 2018 deklarasi Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019 sukses ditunaikan. Selain dihadiri oleh kurang lebih 3000 warga masyarakat, kegiatan deklarasi ini juga diikuti oleh Partai Politik peserta Pemilu 2019.

Dalam kacamata Bambang Eka Cahya (Dosen Fisipol UMY), gerakan Desa Anti Politik Uang ini memiliki tujuan :

  1. Mengembalikan sikap kritis masyarakat terhadap relasi sosial yang tidak seimbang dan hierakhis.
  2. Memperkuat kemandirian masyarakat dan menumbuhkan daya tawar (bargaining position) masyarakat di hadapan penguasa;
  3. Mengembalikan kekuasaan menjadi urusan publik dimana kekuasaan harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel;
  4. Mengembalikan kehidupan politik sebagai hubungan sosial yang didasarkan saling percaya (trust) bukan manipulasi transaksional;
  5. Menumbuhkan tradisi diskusi, dialog dan debat dalam merumuskan kebijakan publik;
  6. Menghapus budaya koruptif dan budaya suap dalam masyarakat.
  7. Mendidik penguasa untuk responsif dan tanggap terhadap persoalan masyarakat.

Meski terbilang sukses, bukan berarti gerakan ini nir-kendala. Masih dalam kacamata Bambang Eka Cahya, berdasarkan fakta di lapangan, kendala-kendala dalam gerakan ini setidaknya terbagi ke dalam tiga isu besar, diantaranya :

Pertama, Kuatnya budaya neo patrimonialisme, dalam politik patrimonialisme, sang klien (masyarakat) dengan sadar mengimajinasikan posisinya sebagai inferior, tersubordinasi oleh kedigdayaan sang patron yang karismatik.  Akibatnya, pola relasi patron-klien berjalan tak berimbang. Bandul pendulum lebih banyak bergerak ke arah sang patron ketimbang sang klien. Kedua, Perlawanan terhadap praktik politik uang tidak semata persoalan menolak pemberian dalam urusan pemilu tapi juga persoalan mengubah budaya patronase politik menjadi budaya yang egaliter. Mereka yang menolak mempunyai resiko tidak ringan yakni bisa menghadapi pengucilan, dianggap tidak lazim atau bahkan dituduh pengacau. Ketiga, Perubahan budaya ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu sebentar, memerlukan upaya terus menerus berkelanjutan dan pada saat yang sama menanamkan nilai-nilai baru dalam demokrasi yakni kesetaraan dan solidaritas.

Pasca deklarasi dilakukan, gerakan Desa APU di desa Murtigading ini memiliki beragam agenda sebagai wujud dari implementasi gerakan, diantaranya:

  1. Pembentukan Tim Relawan hingga tingkat dusun (18 dusun);
  2. Sosialiasi masif kepada masyarakat;
  3. Sosialiasi melalui radio komunitas Desa Murtigading;
  4. Workshop dan penandatanganan dukungan anti politik uang dari Caleg Provinsi dan Kabupaten khususnya Dapil 5;
  5. Pemasangan stiker di setiap rumah penduduk;
  6. Pembagian kaos Anti Politik Uang;
  7. Pengadaan dan pemasangan spanduk “Desa Anti Politik Uang” sebanyak 20 buah.
  8. Pembuatan naskah Kutbah Anti Politik Uang

Selain melalui kegiatan tersebut, ada kegiatan khusus yang dilakukan melalui pintu keagamaan, yaitu melalui khutbah jum’at yang pada intinya mengajak jamaah untuk menolak politik uang dalam Pemilu 2019. Penyampaian khutbah ini dilakukan secara serentak seminggu sebelum hari pemungutan suara di 23 Masjid se-Murtigading dengan menggunakan naskah kutbah di atas.[13]

Sebagai sebuah gerakan sosial yang fokus utamanya memerangi praktik politik uang, tentu gerakan Desa APU memiliki dampak terhadap paradigma masyarakat. Lalu apa level perubahan yang terjadi di masyarakat? Menurut penuturan Kepala Desa Murtigading, level perubahan yang terjadi di masyarakat terdiri dari 2 (dua) hal.

Pertama, mental masyarakat berubah, dari yang sebelumnya terbuka dan terang-terangan permisif terhadap politik uang kini menjadi tertutup. Pada Pemilu sebelum-sebelumnya, penawaran politik uang dari Caleg atau Tim Sukses sangat terbuka dengan metode pendataan penduduk. Kedua, kuantitas politik uang menurun, meski masih banyak terjadi. Faktanya, pasca Pemilu baru diketahui praktik politik uang masih ditemukan berupa pembagian uang tunai sebesar 100 ribu/orang. Bahkan di dusun Kurahan II terdapat pembagian kambing kepada sekitar 40 Kepala Keluarga, setiap 2 Kepala Keluarga mendapatkan 1 ekor kambing dengan kisaran harga 800 ribu. Namun kejadian tersebut luput dari perhatian Pengawas dan Tim Relawan APU, karena tampaknya pemberian itu telah disiapkan dengan rapi dan tertutup.”

Untuk mengukur apakah dampak tersebut cukup atau tidak sebenernya ada berbagai ukuran. Mengutip Della Porta dan Diani (1999:233), hal pertama untuk melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh gerakan sosial adalah adanya perubahan kebijakan yang ditimbulkannya. Bambang Eka Cahya mengaggap bahwa salah satu kendala Desa APU yaitu: 

“Desa telah terkooptasi budaya patronase. Kepala Desa menjadi figur sentral di desa, budaya patronase dikukuhkan untuk menguatkan sentralisme kekuasaan kepala desa. Semua akses terkumpul melalui kepala desa, sebab kepala desa adalah jembatan yang memfasilitasi semua kepentingan supra desa di desa. Dalam persoalan politik uang tidak jarang kepala desa dan perangkat desa menjadi fasilitator berlangsungnya politik uang di desa.”

Namun fakta di Desa Murigading berkata lain. Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa sangat mendukung gerakan Desa APU tersebut dengan berbagai ragam cara : 1) memfasilitasi pertemuan-pertemuan warga; 2) mengeluarkan anggaran untuk deklarasi; 3) memfasilitasi publikasi melalui radio komunitas Desa Murtigading. Artinya, level perubahan yang timbul dari gerakan APU ini telah ada.

b. Jaringan Sosial yang Kuat
Serupa dengan Desa Murtigading, gerakan menolak Politik Uang tingkat Desa juga dilakukan oleh masyarakat Desa Sardonoharjo. Sebagaimana Murtigading, kesadaran Kolektif untuk menolak dan melawan politik uang telah ada sejak penyelenggaraan  Pilkades Desa Sardonoharjo. Walhasil, Kepala Desa yang saat ini menjabat pada periode kedua kalinya ini tidak melakukan politik uang dalam mengikuti kontestasi Pilkades Desa Sardonoharjo. Berangkat dari kesadaran kolektif ini, ide untuk membangun gerakan Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019 mulai terbangun.

Sekedar menyegarkan ingatan publik, bahwa salah satu kunci keberhasilan pengorganisasian suatu gerakan adalah adanya modal sosial. Meminjam konsep Nan Lin, modal sosial terdiri dari 3 (tiga) sumber prinsip, diantaranya : (i) posisi struktur/aktor di dalam stuktur hierarkhi; (ii) lokasi jejaring yang sifatnya erat atau terbuka; (iii) fungsi dari aksi untuk memelihara kebersamaan dan kelekatan, soliditas dan kesejahteraan sosial bersama.[14]

Pada kapasitas ini, keberhasilan gerakan Desa APU yang dibangun oleh masyarakat Desa Sardonoharjo setidaknya ditentukan oleh 3 (tiga) hal, diantaranya:

Pertama, posisi struktur/aktor gerakan. Kesepahaman yang terbangun antara Tokoh Masyarakat (Wasingatu Zakiyah) dengan Kepala Desa (Harjuno Wiwoho) serta Sekretaris Desa Sardonoharjo untuk memerangi politik uang dalam Pemilu 2019 menjadi modal awal gerakan. Implementasi dari kesepahaman tersebut kemudian dituangkan dalam suatu rencana aksi untuk mendeklarasikan diri sebagai Desa APU.

Kedua, lokasi jejaring yang sifatnya erat atau terbuka. Sebagai sebuah gerakan, sangat mustahil jika tidak ada keterlibatan berbagai pihak. Dalam hal ini, gerakan Desa APU Sardonoharjo melibatkan 5 (lima) komponen jaringan, yaitu: Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Kelompok Warga Strategis dan lembaga Pemerintah.

  1. Lembaga Swadaya Masyarakat terdiri dari: Aliansi Perempuan Sleman, Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI), Ide dan Analitika Indonesia (IDEA), dan Institute Research and Empowerment (IRE).
  2. Perguruan Tinggi terdiri dari : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran (STAIS Pandanaran), dan Unversitas Sanata Dharma.
  3. Organisasi Masyarakat terdiri dari : Muslimat, Aisyah, Fatayat, dan Nasyiatul Aisyah.
  4. Kelompok Warga Strategis: Indro Suprobo (Dusun Dayakan), Suwardi (Dusun Candi Winangun), Susi (Dusun Jetis), dan Wasingatu Zakiyah (Dusun Jetis Baran)
  5. Lembaga Pemerintah: Pemerintah Desa Sardonoharjo, Bawaslu Kabupaten Sleman, dan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketiga, tujuan bersama untuk membangun soliditas dan kesejahteraan sosial. Komitmen membangun sebuah gerakan memerangi politik uang ini disadari bersama bahwa praktik jual beli suara dalam Pemilu memiliki dampak buruk bagi pembangunan, khususnya di Desa Sardonoharjo. Dengan gerakan ini pula masyarakat memiliki harapan bahwa kontestan Pemilu yang terbiasa bermain politik uang tidak berani masuk untuk melakukan politik uang di Desa Sardonoharjo.

Dengan modal 3 (tiga) elemen tersebut, sebuah gerakan Desa APU secara simbolis dideklarasikan pada tanggal 16 Februari 2019 bertempat di Kantor Pemerintah Desa Sardonoharjo. Deklarasi ini dihadiri oleh Bawaslu RI (Fritz Edward Siregar), Bawaslu DIY, Bawaslu Kabupaten Sleman, perwakilan NGO, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, dan Perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu 2019.

Deklarasi bukanlah tujuan akhir dari gerakan ini, melainkan sebagai batu pijakan bagi agenda-agenda besar memerangi politik uang. Pada praktiknya, deklarasi dilakukan untuk mengikat komitmen bersama antara Peserta Pemilu, Masyarakat Pemilih dan berbagai kalangan untuk bersama-sama melawan politik uang. Tujuan akhir dari deklarasi adalah berkurangnya kuantitas politik uang di Desa Sardonoharjo dalam Pemilu 2019. Tujuan tersebut kemudian diejawantahkan melalui program maupun kegiatan yang secara khusus meminimalisir praktik politik uang, diantaranya:

  1. Penerbitan Peraturan Kepala Desa Sardonoharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Desa Anti Politi Uang;
  2. Penerbitan Keputusan Kepala Desa Sardonoharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Desa Anti Politik Uang. Tim Desa APU yang dibentuk mulai tingkat RT, Dukuh, dan Desa. Tim ini memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi “tolak politik uang” dalam setiap forum warga;
  3. Sosialiasi “Tolak Politik Uang” pada saat Khutbah Jum’at yang dilakukan secara serentak selama 3 minggu menjelang pemungutan suara. Sosialisasi ini dilakukan oleh Forum Kerohanian Islam (Rohis) dengan anggota sebanyak 50 orang.
  4. Sosialisasi “Tamu Jamak” dengan mengundang Caleg untuk sosialisasi program;
  5. Workshop Sarasehan Hukum Money Politik;
  6. Penempelan stiker “tolak politik uang” di setiap rumah;
  7. Sosialisasi “tolak politik uang” melalui Buletin Desa.

Dengan adanya deklarasi dan tindakan menolak politik uang tersebut, lalu muncul pertanyaan, apakah gerakan tersebut cukup efektif menekan praktik politik uang? Atau dengan bahasa lain, apakah gerakan tersebut mampu merubah paradigma masyarakat terhadap politik uang khususnya di Desa Sardonoharjo?

Dalam catatan Tim Desa APU yang disampaikan Sekdes setempat, sebanyak 20% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya secara terang mendukung untuk menolak politik uang. Di samping itu, aksi nyata dari gerakan ini adalah adanya forum komunikasi melalui grup media sosial untuk melaporkan adanya indikasi politik uang kepada Bawaslu Kabupaten Sleman. Artinya, gerakan Desa APU ini memiliki dampak positif terhadap kehidupan berdemokrasi, khususnya di Desa Sardonoharjo. Hingga pasca Pemilu belum didengar adanya Politik Uang yang terjadi di Desa Sardonoharjo.

2. Replikasi Gerakan Desa APU

Keberhasilan membangun gerakan Desa APU di kedua Desa tersebut tentu menjadi cambuk pelecut bagi desa-desa lainnya. Bukan lantaran latah, melainkan kesadaran individual dalam menolak politik uang yang selama ini terpendam pada diri individu bak ‘gayung bersambut’ untuk turut serta melakukan gerakan serupa.

Merespon kesadaran kolektif masyarakat terhadap sikap menolak politik uang tersebut, Bawaslu DIY beserta jajaran di bawahnya terus berusaha untuk memperluas gerakan serupa berupa deklarasi Desa Anti Politik Uang di 5 Kabupaten/Kota se-DIY. Perluasan gerakan ini tidak serta dilakukan secara sepihak oleh Bawaslu DIY. Bagaimanapun disadari bahwa suatu gerakan mustahil berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, antara lain: Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, KKN Mahasiswa UMY dan Pengawas Pemilu hingga level terbawah.

Pada bagian ini, akan dipetakan karakter gerakan Desa APU berdasarkan partisipasi Pemerintah Desa selaku pemangku kepentingan tingkat Desa dalam mensukseskan gerakan Desa APU.

a. Peran Aktif Pemerintah Desa
Corak dari gerakan Desa APU pada kelompok ini yaitu keterlibatan aktif pemerintah Desa dalam mensukseskan gerakan. Pada tataran praktis, keterlibatan Pemerintah Desa tidak hanya selesai pada saat deklarasi, namun berlanjut pada kegiatan-kegiatan yang mendukung gerakan. Dalam catatan penulis, ada 12 (dua belas) desa yang masuk dalam kelompok ini.

Dari 12 desa yang masuk dalam kategori ini, selanjutnya penulis melakukan pendalaman terhadap 4 (empat) desa, yaitu:

1) Desa Nglanggeran

Dalam sejarahnya, gerakan Desa APU di Desa ini berawal dari inisiasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul beserta jajarannya. Pemilihan Desa ini menjadi pilot project Desa APU adalah adanya kesadaran masyarakat dalam menolak politik uang pada saat Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016.

Bahkan, Desa ini menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan deklarasi Desa APU serentak oleh 18 Desa se-Kabupaten Gunungkidul. Selain dukungan dari Pemdes, Pemkab Gunungkidul dalam hal ini Bupati (Badingah) turut memberi dukungan dengan menghadiri kegiatan deklarasi bersama pada 23 Februari 2019.

Tidak berhenti pada deklarasi saja, Kepala Desa membentuk Tim Desa APU –terdiri dari Pemerintah Desa, Pengawas Pemilu, PPS, dan KKN Tematik UMY- yang bertugas melakukan sosialiasi kepada masyarakat terkait gerakan Anti Politik Uang. Tim Desa APU tersebut kemudian dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang bertugas melakukan sosialisasi di 5 (lima) dusun se-Desa Nglanggeran.

Dengan adanya kegiatan pasca deklarasi ini, setidaknya terdapat dampak yang cukup mampu menekan politik uang, dianranya: (i) tidak ada tim sukses caleg yang melakukan pendataan penduduk yang akan digunakan sebagai dasar jual beli suara; (ii) tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan Pemilu menjadi meningkat.[15]

2) Desa Ngloro

Gerakan Desa APU di Desa Ngloro sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat sangat mudah untuk diarahkan kepada hal yang sifatnya positif. Selain itu, sikap anti politik uang Kepala Desa Ngloro yang diwujudkan dengan mendukung gerakan APU merupakan modal yang tak kalah penting. Bahkan, sikap anti politik uang Kepala Desa sudah ada sejak mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 yang tidak menggunakan politik uang. Atas dasar itu, berdasarkan musyawarah di tingkat Kecamatan Saptosari, Desa Ngloro dipilih menjadi salah satu pilot project Desa APU yang diinisiasi oleh Pengawas Pemilu.

Pasca deklarasi, Pemdes membentuk Tim Desa APU yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang APU. Tim Desa APU yang dibentuk terdiri dari Pemerintah Desa, PPS, Panwaslu Desa, dan KKN UMY yang akan melakukan sosialisasi terhadap 6 padukuhan se-Desa Ngloro. Selain itu, Tim Desa APU juga melakukan pendekatan kepada Tim Sukses Caleg yang pada Pemilu sebelumnya menjadi operator politik uang di Desa. Pendekatan dilakukan agar Tim Sukses Caleg tidak melakukan politik uang. Hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Ngloro, (Warsidin) sebagai berikut:

“Untuk penerapan program APU tidak serta merta dapat berlangsung karena butuh proses panjang. Fokus penekanan bukan hanya kepada masyarakat, namun juga kepada peserta pemilu. Adapun dampak dari Desa APU yaitu membuat peserta politik tidak masuk sama sekali, tidak ada bendera dan promosi politik sama sekali, pada intinya Desa APU membuat peserta Pemilu lebih hati-hati masuk ke Desa Ngloro. Meski demikian, tidak adanya politik uang tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.”

Di Desa ini, Kepala Desa memiliki pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan selain bekerja dengan baik, Kepala Desa dianggap masyarakat mudah bergaul. Oleh karenanya, ketika Kepala Desa memiliki program pasti selalu didukung dan diikuti oleh masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penting keberhasilan Desa APU di Desa Ngloro.

3) Desa Candibinangun

Sejarah Desa APU di Desa Candibinangun berawal dari inisiasi Kepala Desa yang ingin ketika ada pemilihan tidak ada politik uang. Tujuan yang ingin dicapai untuk merubah cara pandang masyarakat bahwa Pemilu tidak harus menggunakan politik uang. Komitmen ini kemudian disambut oleh Pengawas Pemilu yang kemudian mendorong Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Deklarasi Desa APU.

Selain melibatkan lembaga pemerintah, gerakan APU di Desa Candibinangun juga melibatkan tokoh masyarakat, lembaga desa, karang taruna. Pada praktiknya Kepala Desa sendiri turun langsung secara aktif dalam gerakan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Candibinangun, berikut pandangannya terkait gerakan APU:

“Tingkat politik uang berkurang tetapi tidak 100%, ada yang berpikiran sesaat uang diterima, tetapi ada juga yang berpikiran kedepan tidak menerima uang tersebut. Kaitannya degan perubahan paradigma, pelan-pelan berubah tidak seperti dulu, mereka berpikiran dari pada dapat uang tetapi kedepannya desanya tidak maju, maka mereka tidak mau menerima uang tersebut”.[16]

Perubahan paradigma ini memang belum dikatakan dapat menghilangkan praktik politik uang di Desa Candibinangun. Namun demikian, adanya perubahan cara pandang di kalangan masyarakat yang awalnya menganggap lazim politik uang dalam Pemilu menjadi sadar untuk menolak merupakan satu tingkat ukuran keberhasilan bagi gerakan Desa APU.

4) Desa Hargomulyo

Gerakan Desa APU di Desa Hargomulyo diawali oleh Keprihatinan Kepala Desa tentang maraknya praktik politik uang. Hal ini kemudian disambut oleh Pengawas Pemilu yang selanjutnya akan dilakukan deklarasi Desa APU. Setelah dilakukan deklarasi, Kepala Desa membentuk Tim Desa APU yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tim Desa APU yang dibentuk terdiri dari Pengawas Pemilu, Kelompok Masyarakat, Relawan Pemilu, Pemerintah Desa dan KKN Tematik UMY.

Namun, menurut penuturan Pemerintah Desa yang paling berperan dalam gerakan ini adalah Panwaslu Desa. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi tatap muka, pemasangan spanduk dan stiker. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Hargomulyo, Desa APU telah memiliki dampak positif meski belum mampu menghilangkan politik uang:

“Adanya gerakan Desa APU di Desa Hargomulyo tidak serta merta  menghilangkan praktik politik uang selama Pemilu 2019. Namun, dari sisi mental telah ada perubahan pada masyarakat dari yang dulunya minta atau terbuka terhadap politik uang sekarang menjadi tertutup.”[17]

b. Terbatasnya Dukungan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa, terutama Kepala Desa, merupakan patron bagi warga masyarakatnya. Oleh karenanya, apa yang menjadi komitmen ataupun keinginan dari kepala desa kecenderungannya akan diikuti oleh masyarakat, termasuk sikap menolak dan melawan politik uang.

Pada bagian ini, penulis tidak berusaha untuk mengatakan bahwa Pemerintah Desa tidak memberi dukungan terhadap deklarasi gerakan Desa APU. Namun, penulis berusaha untuk memetakan terkait desa mana saja yang Pemerintah Desanya mendukung deklarasi namun tidak sepenuhnya memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan pasca deklarasi. Pada kelompok ini, terdapat 26 Desa/Kelurahan yang telah mendeklarasikan diri menolak politik uang, namun dalam perjalanannya kurang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Desa.

Dari 26 Desa/Kelurahan tersebut, selanjutnya penulis melakukan pendalaman terhadap 2 (dua) desa/kelurahan.     

2) Desa Panggungharjo

Kesadaran terhadap anti politik uang di Desa Panggungharjo sudah terbangun sejak Pemilihan Kepala Desa Tahun 2012. Pada momen tersebut, Kepala Desa terpilih (Wahyudi Anggoro Hadi) tidak menggunakan politik uang. Padahal, pada Pemilihan Kepala Desa saat itu 5 (lima) calon Kepala Desa lainya melakukan politik uang. Desa ini pernah menerima penghargaan tingkat Nasional sebagai Desa Terbaik I se-Nasional. Atas dasar itu, Pengawas Pemilu mengajak Desa ini untuk turut serta mendeklarasikan diri sebagai Desa APU.

Namun demikian, pasca deklarasi tidak ada kegiatan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa belum begitu menaruh perhatian serius terhadap gerakan Desa APU. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yang mengatakan: “Paradigma masyarakat belum terlalu tepengaruh dengan adanya deklarasi desa APU di Panggungharjo. Hal ini dikarenakan tidak ada tindakan atau agenda yang berkelanjutan dari Pemerintah Desa tentag gerakan ini.”[18]

3) Kelurahan Kadipaten

Kesadaran untuk mendeklarasikan diri sebagai kelurahan Anti Politik Uang ini sebenarnya didasari oleh komitmen Bawaslu Kota Yogyakarta untuk mereplikasi gerakan Desa APU sebelum-sebelumnya. Namun lain di Desa, lain pula di Kelurahan. Di Kelurahan Kadipaten Kota Yogyakarta, gerakan yang dibangun bukan hanya menolak politik uang semata. Melainkan juga menolak terkait adanya ujaran kebencian dan Berita Hoax dalam Pemilu. Adapun nama gerakannya yaitu Kelurahan Anti Money Politik, Ujaran Kebencian, dan Hoax –yang disingkat dengan Kelurahan AMPUH.

Berdasarkan penuturan Lurah Kadipaten, pihak Kelurahan tidak memberikan izin terkait penggunaan tempat umum untuk kegiatan yang mengandung unsur politik. Oleh karena itu, hampir dipastikan bahwa tidak ada kegiatan sosialiasi gerakan AMPUH yang difasilitasi oleh pihak kelurahan. Dengan kondisi demikian, kegiatan pasca deklarasi tidak melibatkan pihak Kelurahan. Kegiatan pasca deklarasi hanya dilakukan oleh KKN UMY dan Pengawas Pemilu.

Ikthiar bersama untuk memerangi politik uang ini bukan berarti tanpa hambatan. Batu sandungan dalam setiap perjalanannya merupakan suatu keniscayaan bagi pengorganisasian gerakan. Dalam catatan penulis, setidaknya terdapat kendala dalam membangun gerakan ini, diantaranya: 1) kultur masyarakat yang telah membudaya dengan menganggap politik uang adalah hal yang lazim tidak mudah untuk diubah, 2) caleg ataupun tim sukses yang biasa melakukan praktek politik uang, akan mencoba cara baru dan terus menggoda warga pemilih untuk menerima politik uang. Caleg atau Tim Sukses yang terbiasa melakukan politik uang inilah yang paling resisten terhadap Gerakan Sosial Desa APU.

Keberhasilan gerakan Desa APU tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor pendukung, diantaranya: Pertama, peran aktif jejaring aktor lokal; Kedua, adanya kesadaran kolektif di tingkat masyarakat Desa; Ketiga,  dukungan Pemerintah Desa; Keempat, peran Pengawas Pemilu.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan
a. Berdasarkan pola gerakan di atas, penulis memiliki kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan Desa APU dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) strata.

  1. Pola gerakan yang paling ideal atau progressive ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat yang terorganisir (kelompok masyarakat atau NGO) yang didukung oleh pemangku kepentingan –Pengawas Pemilu, UMY, dan Pemerintah Desa. Artinya, ketiga elemen ini telah memiliki pemahaman yang sama dan saling bersinergi untuk memerangi politik uang. Bagaimanapun, politik uang merupakan kejahatan terorganisir, maka melawannya juga harus dengan cara terorganisir. Hal ini tercermin kuat terjadi di Desa Murtigading dan Desa Sardonoharjo.
  2. Gerakan yang termasuk dalam kategori cukup ideal atau middle class adalah adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk menyadarkan masyarakat agar menolak politik uang. Dengan bahasa lain, kesadaran masyarakat belum terorganisir namun pemangku kepentingan memiliki komitmen untuk mengorganisir masyarakat. Hal ini terjadi di 12 Desa sebagaimana diuraikan di atas.
  3. Gerakan yang kurang ideal atau stagnan. Pola ini ditandai dengan adanya komitmen dari pihak eksternal desa seperti Pengawas Pemilu dan UMY untuk membangun gerakan bersama masyarakat namun daya dukung Pemerintah Desa masih terbatas. Dengan bahasa lain, 26 Desa/Kelurahan sebagaimana disebutkan di atas masih sebatas pilot project dari Pengawas Pemilu dan UMY. Kelompok ini memang melakukan deklarasi, namun tidak ada kegiatan yang berkelanjutan.

b. Gerakan Desa APU belum bisa menghilangkan praktik Politik Uang secara keseluruhan, namun tetap memiliki dampak yang positif. Pertama, munculnya perubahan di level paradigma masyarakat dari yang sebelumnya aktif atau terbuka dengan politik uang telah berubah menjadi masyarakat pasif dan tertutup. Kedua, dari segi kuantitas, praktik jual beli suara menjadi berkurang meski hanya sedikit. Ketiga, masyarakat makin berani menolak dengan tegas Politik Uang. Berdasarkan fakta di lapangan, sebanyak 20% pemilih di Desa Sardonoharjo menyatakan bahwa mereka tegas menolak politik uang dalam Pemilu 2019.

c. Secara keseluruhan dengan adanya 40 Desa/Kelurahan yang mau terlibat dalam gerakan Desa APU, tetap perlu diapresiasi ditengan ratusan desa/kelurahan lainnya di DIY yang belum terlibat sama sekali dalam gerakan Desa APU.

2. Saran

a. Perlu menjalin hubungan erat bersama pemerintah desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta elemen masyarakat untuk membangun gerakan Desa APU;

b. Perlu adanya pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula yang belum terkontaminasi dengan politik uang untuk melawan segala bentuk politik uang.

c. Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan untuk memerangi politik uang baik pada event pemilu, Pilkada bahkan Pilkades.  


Disampaikan dalam diskusi buku Yayasan Abdurrahman Baswedan, Partai Advokasi: Menghapus Dominasi Uang dalam Politik, Jum’at, 13 Maret 2020.

[1] Sydney Tarrow, 1998, Power in Movement, Social Movements and Contentius Politics, Cambridge : Cambridge University Press, hlm, 4-7.

[2] Ibid.

[3] Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, 2015. Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, Yogyakarta : Penerbit Polgov, hlm, 3.

[4] Berdasarkan pendapat Shefter tersebut, Aspinal dan Sukmajati selanutnya menyimpulkan bahwa patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya –seperti pekerjaan atau kontrak proyek- yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan pada individu (misalnya amplop berisi uang tunai) dan pada kelompok (misalnya lapangan sepak bola baru untuk pemuda kampung). Ibid.,hlm, 3.

[5] Menurut Hicken, tidak semua patronase didistribusikan dalam relasi yang benar-benar bersifat klientelistik. Misalnya seorang kandidat memberikan barang untuk pemilih yang belum pernah dia temui dan yang mungkin tidak akan pernah dia temui lagi. Relasi semacam ini tidak bisa disebut sebagai relasi yang berulang karena relasi ini merupakan relasi tunggal. Ibid.,hlm, 4-5.

[6] Eksplorasi dilakukan terhadap Pemilu Legislatif Tahun 2014. Ibid., hlm, 23.

[7] Burhanuddin Muhtadi, 2013. Politik Uang dan Dinamika Eletoral di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “Party-Id” dan Patron-Klien, Jurnal Penelitian Politik, Volume 10 No. 1 Juni 2013, hlm, 45-46.

[8] Ibid., hlm, 43.

[9] Ibid., hlm, 44.

[10] Ibid. Hlm, 44.

[11] Merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul

[12] Dinamakan Tim 11 karena berjumlah 11 orang yang berasal dari Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah.

[13] Naskah Kutbah Anti Politik Uang dalam Bahasa Jawa

[14] Nan Lin, A Network theory of Social Capital, dalam Handbook of Social Capital, Dario Castiglione et.al. (editors), Oxford University Press, 1st Published, New York, USA., 2008, hal. 51 – 52.

[15] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nglanggeran (Bapak Senen) pada 22 Oktober 2019. Menurut Kepala Desa, praktik politik uang bahkan tidak terdengar gaungnya seperti pada Pemilu-Pemilu sebelumnya.

[16] Wawancara dengan Yuni Cahyana, S.IP (Kaur Perencanaan Desa Candibinangun)

[17] Hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Hargomulyo.

[18] Wawancara dengan Sekretaris Desa Panggungharjo (Yuli Trisniati) dan Kaur Perencanaan (Sunardiono)

(Visited 355 times, 1 visits today)
Tag: Last modified: 16 Maret 2020
Close