Hari Kebangkitan Nasional: Mengoptimalkan Jaring Pengaman Sosial dan Menggapai Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Gotong royong dapat dimaknai sebagai sarana untuk mempersatukan berbagai macam perbedaan. Berbagai perbedaan yang ada pada teritorial suatu bangsa sepatutnya dapat disatukan melalui penyatuan visi dan misi yang berlandaskan kebenaran yang diterima bersama.

Setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal tersebut mengambil dari kelahiran organisasi Budi Utomo (Boedi Oetomo). Budi Utomo sendiri didirikan oleh para pelajar di School Tot Opleiding Van Inlands Artsen (STOVIA) di tahun 1908. Pada tahun 1948 Bung Karno selaku Presiden Indonesia menetapkan 20 Mei sebagai hari bangkitnya nasionalisme (hari kebangkitan nasional).

Latar belakang penetapan tersebut adalah pada awal kemerdekaan, Rebuplik Indonesia membutuhkan pemersatu. Bung Karno menilai bahwa kelahiran Budi Utomo merupakan simbol yang tepat untuk menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia mulai bangkit untuk melawan penjajah. Budi Utomo menjadi penanda bahwa bangsa Indonesia pertama kali menyadari arti penting dari persatuan dan kesatuan yang kemudian menjadi isyarat strategis Presiden pertama Indonesia Sukarno untuk mengkampanyekan nasionalisme Indonesia yang berujung pada semangat persatuan dan kesatuan, dan gotong royong sebagai dasar dari perjuangan Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajah.

Dalam konteks Hari Kebangkitan Nasional 2020 ini, Indonesia sedang mengalami pandemi corona. Virus corona atau yang lebih dikenal dengan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) merupakan sebuah penyakit yang muncul pertama kali di China pada awal Desember 2019. Penyakit ini diumumkan secara resmi pada tanggal 31 Desember 2019. Penyakit ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru di China hingga Eropa, Amerika Serikat, Asia Tenggara, dan belahan bumi lainnya.

Covid-19 menyebar melalui droplet (partikel) yang keluar melalui mulut manusia ketika berbicara dengan orang lain. Virus ini dapat menginfeksi setiap orang jika orang tersebut kontak dengan penderita yang positif covid-19. Gejala covid-19 ditunjukkan dengan adanya infeksi saluran pernafasan yang akan memicu pneumonia (infeksi saluran pernafasan yang mengenai jaringan paru di paru-paru) Individu yang tidak menggunakan masker, usia tua, dan memiliki penyakit lain seperti hipertensi, diabetes melitus, dan sebagainya menjadi individu yang rentan terkena covid-19.

Di Indonesia sendiri sudah lebih dari 14.000 orang dinyatakan positif covid-19. Sementara yang meninggal akibat penyakit ini sudah lebih dari 900 orang. Fakta tersebut membuat kita sebagai bagian dari Indonesia harus berperan dalam upaya memerangi covid-19, maka hari kebangkitan nasional 2020 bisa menjadi momentum untuk bersatu padu dan berbagi peran dalam menghadapi pandemi covid-19.

Mengefektifkan Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Selama masa pandemi covid-19, tujuan utama setiap kebijakan harus bertumpu pada bagaimana menyelematkan rakyat. Kementerian keuangan sendiri mengumumkan stimulus ekonomi untuk menangani dampak penyebaran covid-19 di Indonesia melalui alokasi APBN sebesar Rp 401,1 triliun. Dalam anggaran tersebut, terdapat alokasi untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp 110 triliun. Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk masing-masing program bantuan sosial, seiring dengan meningkatnya rumah tangga golongan miskin.

Terdapat setidaknya empat sektor yang paling terpukul akibat pandemi corona yaitu sektor rumah tangga, pekerja informal, UMKM dan Korporasi. Pertama pekerja informal. Kerja dari rumah dan physical distancing menyebabkan penurunan permintaan terhadap jasa pekerja informal. Misalnya saja sopir transportasi daring, sopir taksi, buruh harian, dan pedangang kaki lima. Sebagian pekerja informal tersebut mengandalkan upah harian untuk memenuhi kebutuhannya, hal tersebut mengindikasikan bahwa pekerja informal tidak memiliki tabungan sebagai jarring pengaman di tengah pandemi.

Kedua, para pekerja yang di PHK selama masa pandemi. Sektor yang paling rentan terdampak covid-19 di Indonesia adalah sektor-sektor yang terlibat pada rantai pasokan global atau aktivitasnya memerlukan kehadiran fisik yang meliputi sektor pariwisata, transportasi, restoran, retail, dan manufaktur. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang disampaikan pada 7 April 2020, pekerja yang paling banyak di PHK dan dirumahkan datang dari sektor formal, di mana sebanyak 1.010.579 pekerja dirumahkan dan PHK tersebut dilakukan oleh 39.977 perusahaan. Sementara, 189.452 pekerja sektor informal di PHK dan rumahkan oleh 34.453 perusahaan.

Pemerintah perlu mencatat bahwa korban PHK dan dirumahkan tidak memiliki sumber pendapatan untuk waktu yang belum bisa ditentukan, setidaknya hingga perekonomian mulai bangkit. Tidak adanya pendapatan, membuat kelompok ini rentan masuk dalam kategori masyarakat miskin. Ketidakpastian ekonomi, serta tidak adanya lapangan pekerjaan baru di tengah pandemi membuat adanya ketergantungan terhadap bantuan sosial dari pemerintah dan donasi.

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilakukan oleh pemerintah selama pandemi covid-19 mencakup beberapa program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembakau, Subsidi Listrik, dan Subsidi Insentif Perumahan Murah. Sebagai antisipasi melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi covid-19, pemerintah berencana menambah penyaluran PKH dari 9.2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. Sasaran utama program ini adalah individu, keluarga, maupun masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial, dengan kriteria tambahan seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pada anggaran JPS, indeks bantuan program Sembakau naik dari Rp 150.000,-/KPM menjadi Rp 200.000/KPM. Pemerintah juga menambahkan target penerima KPM dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Penambahan KPM ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan didasarkan kepada 30 persen rumah tangga dengan kesejahteraan terendah di Indonesia. Guna mempung pertambahan tersebut, pemerintah menambah anggaran program Sembakau yang awalnya Rp 28,02 triliun menjadi Rp 43, 73 triliun.

Kemudian Kartu Prakerja, pemerintah menyasar pekerja yang di-PHK dan bisnis mikra yang kesulitan usaha. Total peserta akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 3.550.000. Rincian dari data tersebut adalah Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan yang secara total berjumlah Rp 150.000.

Selanjutnya subsidi listrik. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembagian token listrik gratis bagi pelanggan prabayar golongan listrik 450 VA dan golongan subsidi 900 VA, pelanggan akan mendapatkan fasilitas gratis biaya listrik selama tiga bulan, sedangkan untuk golongan listrik 900 VA akan mendapat diskon tarif listrik sebesar 50 persen dari biaya penggunaan listrik selama 3 bulan terakhir.

Program insentif perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Tujuan bantuan ini agar masyarakat mendapatkan rumah layak huni dan terjangkau. Total anggaran untuk program ini sebesar 1.5 trilliun. Insentif diberikan untuk 175.000 unit dalam bentuk penambahan subsidi Bungan sebesar 0.8 trilliun dan subsidi uang muka sebesar 0.7 triliun.

Program-program di atas masih dapat dimaksimalkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya memperkecil dampak covid-19 dengan beberapa cara. Pertama, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan mekanisme self-reporting bagi yang terdampak dan membutuhkan bantuan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan lembaga lain atau pihak swasta dalam upaya pemberdayaan kelompok-kelompok rentan. Kedua, sisi suplai seperti produk pangan dalam negeri harus diperhatikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga, persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial perlu dilonggarkan sesuai kondisi terkini. Keempat, diperlukan komunikasi public yang jelas dan regular agar masyarakat paham mengenai bantuan yang akan diberikan serta mekanisme perununan bantuan sosial tersebut. Kelima, setiap kementerian harus bersinergi karena bantuan sosial JPS sifatnya harus koordinasi multi-stakeholder.

Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19

Di tengah pandemi covid-19, segala aspek kehidupan cenderung mengarah pada situasi yang serba baru termasuk mengenai pangan. Pola rantai pasok pangan berubah secara signifikan di tengan pandemi, mulai dari proses produksi hingga konsumsi, dari hulu hingga hilir. Dari perspektif produksi atau hulu, para petani dan produsen makanan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input dan juga harus menyesuaikan protokel produksi untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengan pandemi covid-19.

Mobilisasi bahan pangan juga mengalami penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis online. Sementara dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya social physical distancing atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah, pola transaksi juga mulai berubah yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya transaksi digital atau online.

Peran produsen, khususnya petani dalam rantai pasok pangan sangat penting. Produksi dalam negeri menjadi tumpuan utama bagi setiap negara saat ini, termasuk Indonesia. Hal itu dikarenakan terganggunya perdagangan internasional semenjak pandemi covid-19 mulai menyebar. Fasilitas produksi, seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainnya, perlu menjadi prioritas bagi peningkatan produksi pangan dalam negeri.

Komoditas primer, seperti bahan pangan, yang menjadi komoditas utama pada saat ini tentunya harus memperoleh perlakuan khusus melalui protokol logistic atau distribusi yang berbeda dibandingkan komoditas lainnya karena daya tahan dan sterilisasinya harus tetap terjaga sampai tujuan. Salah satu prosedur yang harus dijalankan adalah sterilisasi dengan menggunakan disinfektan untuk komoditas, pekerja logistic, serta perlengkapan dan peralatan logistic. Alat pelindung diri (APB) standar, seperti masker, sarung tangan, seragam steril, dan hand sanitizer juga harus digunakan oleh pekerja logistik.

Dua persoalan mendasar di atas yaitu bagaimana mengoptimalkan jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan program turunan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembakau, Subsidi Listrik, dan Subsidi Insentif Perumahan Murah perlu di efektifkan. Sedangkan persoalan pangan yang menjadi perhatian di tengah pandemi juga harus dioptimalkan ketersediannya sehingga ketahanan pangan selama pandemi bisa tercapai.

Kunci untuk mencapai dua hal besar di atas adalah dengan gotong royong, persatuan, dan kesatuan dari semua elemen bangsa sesuai dengan semangat hari kebangkitan nasional. Gotong royong dapat dimaknai sebagai sarana untuk mempersatukan berbagai macam perbedaan. Berbagai perbedaan yang ada pada teritorial suatu bangsa sepatutnya dapat disatukan melalui penyatuan visi dan misi yang berlandaskan kebenaran yang diterima bersama. Maka dari itu, memaknai hari kebangkitan nasional di tengah pandemi covid-19 adalah dengan bergotong royong sesuai perannya baik itu bagi pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan yang tidak kalah penting bagi masyarakat itu sendiri.

Fitroh Wijaya

Fitroh Wijaya

Ketua KNPI DIY

Terbaru

Ikuti