17.5 C
Yogyakarta
22 Oktober 2021
BENTARA HIKMAH
KABAR

Hilangnya Aspek Politik dalam Program Pembangunan

Pembangunan Indonesia, baik oleh pemerintah pusat, daerah hingga desa, cenderung di desain secara top down. Peran ahli atau teknokrat sangat dominan yang cenderung fokus ke hal teknis dan mengabaikan politik.

Sejak Indonesia merdeka, sudah sangat banyak program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tak banyak yang berhasil. Pada masa orde baru, kita mengenal program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra), Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra), ada pula Koperasi Unit Desa (KUD), dan lain sebagainya. Kini kita mengenal pula Program Keluarga Harapan (PHK) yang menjadi andalan pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Upaya pembangunan, apabila kita menggunakan pandangan Michel Foucault, terletak pada gelanggang kepengaturan atau governmentality. Kepengaturan yakni ”pengarahan perilaku”, sebagai upaya untuk mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang telah dikalkulasi sedemikian rupa. Tujuannya untuk menjamin “kesejahteraan masyarakat, perbaikan keadaan hidup mereka, peningkatan kemakmuran, usia harapan hidup, kesehatan, dsb.” (Lihat: Li, Tania. The Will to Improve, Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia, 2007. Margin Kiri: Jakarta.)

Dalam kepengaturan itu ada dua praktek pokok yang dilakukan, yakni problematisasi, yaitu langkah pengenalan berbagai kekurangan yang perlu dibenahi. Serta teknikalisasi, yaitu serangkaian praktik untuk menampilkan urusan yang hendak diatur sebagai suatu ranah yang mudah dimengerti, yang tegas cakupannya, jelas ciri-cirinya, menentukan batas tepinya.

Proses teknikalisasi masalah ini biasanya menjadi domain para ahli, sehingga seringkali hasilnya berjarak dengan realitas yanga ada di masyarakat. Oleh karena peran ahli itu pula akibatnya membuat teknikalisasi masalah seringkali bercampur antara diagnosa, resep dan teknik tertentu. Tumpeng tindih ini pada akhirnya menyesuaikan kemampuan para ahli tersebut. Sehingga apapun masalahnya, program yang dirancang menyesuaikan stok kepakaran sang ahli.

Selanjutnya, proses teknikalisasi cenderung akan melucuti aspek-aspek politik suatu masalah menjadi gejala yang non-politis. Sebut saja masalah kemiskinan, seringkali ahli-ahli mengesampingkan persoalan kesenjangan ekonomi-politik dari diagnosa dan resep-resep mereka. Para ahli akan lebih memusatkan perhatian pada persoalan kapabilitas orang-orang miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Gejala ini sangat lumrah kita lihat dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Para ahli yang menyusun perencanaan pembangunan dilatih untuk membatasi permasalahan ke dalam kerangka teknis. Sehingga ahli perancang pembangunan juga disebut sebagai mesin antipolitik.

Sebagai contoh sebut saja program reforma agraria yang harusnya merupakan program redistribusi tanah bagi petani, buruh tani, masyarakat adat, terutama yang terus menghadapi konflik agraria. Sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan dan ketimpangan tidak semakin menganga. Namun, program reforma agraria kini dinilai tak menyentuh substansi, yang hanya sebatas bagi-bagi sertifikat.

Hal tersebut merupakan contoh, program yang lepas konteks politiknya dan hanya menjadi program teknis. Akibatnya program tidak dapat menyelesaikan problem sesungguhnya yang dihadapi masyarakat.

Kemiskinan tidak dapat diatasi hanya terbatas dengan peningkatan kapasitas, pelatihan dan berbagai pendampingan masyarakat, namun harus mengatasi problem yang sesungguhnya, yakni adanya struktur yang memiskinkan dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin.

Dalam perencanaan pembangunan yang coraknya developmentalism, apa yang digambarkan di atas sangat terlihat. Program-program pembangunan yang dilakukan dengan “mengebiri masalah politik” tak akan banyak memberikan dampak pada penyelesaian masalah rakyat.

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA