Ditulis oleh 7:44 pm KABAR

Internet, Ruang Publik dan Demokrasi

Di era informasi seperti saat ini, muncullah internet yang telah digadang-gadang menjadi ruang publik baru dalam berdemokrasi.

Kualitas demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran, ditambah lagi kondisi pandemi Covid-19 yang membuatnya dalam ancaman. Salah satu penyebabnya adalah kurang kondusifnya ruang publik untuk mendiskusikan masalah-masalah bersama secara berkualitas.

Demokrasi yang berkualitas menuntut adanya ruang publik yang berkualitas pula. Negara demokratis menempatkan kekuasaan berada ditangan rakyat, yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, suara rakyat harus didengar, sehingga ruang publik sangat diperlukan.

Jurgen Habermas mengatakan ruang publik merupakan area sosial dimana individu-individu berkumpul dan secara bebas mengartikulasi kepentingan bersama yang kemudian berkembang menjadi opini publik. Kemudian opini publik itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Ruang publik digunakan oleh warganegara untuk berunding dan mendiskusikan mengenai hal-hal yang menjadi perhatian publik atau kepentingan bersama.

Ruang publik juga ditujukan sebagai mediasi antara masyarakat dan negara. Informasi mengenai jalannya fungsi negara dibuat agar dapat diakses masyarakat secara luas dan menjadi subyek untuk dikritisi. Media massa, seperti koran, televisi, majalah merupakan bentuk-bentuk ruang publik.

Di era informasi seperti saat ini, muncullah internet yang telah digadang-gadang menjadi ruang publik baru dalam berdemokrasi. Banyak kanal-kanal yang dapat dibuat sebagai saluran diskursus publik. Kanal tersebut ada yang dibuat oleh negara dalam bentuk portal lembaga-lembaga negara. Dan yang terpopuler media sosial, baik Facebook, Twitter, maupun Instagram. Pejabat publik pun banyak yang memiliki akun di media sosial tersebut untuk menjalin komunikasi dengan warganya.

Berbagai keunggulan menjadikan internet sebagai ruang publik, antara lain kemudahan akses. Pengguna internet dan media sosial Indonesia terus bertumbuh. Menurut riset platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk “Global Digital Reports 2020“, hampir 64 persen atau 175,4 juta penduduk penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Riset yang dipublikasikan Januari 2020 itu juga mendapati jumlah pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 160 juta orang (lihat Kumparan.com). Dengan demikian keterlibatan publik dalam mendiskusikan masalah-masalah bersama semestinya memiliki jangkauan yang sangat luas.

Namun internet menjadi ruang publik memiliki berbagai tantangan. Alih-alih berisi perdebatan yang sehat dan substansial, opini yang berkembang di media sosial kadang telah dibingkai oleh elit politik. Hal ini menyebabkan muncul istilah elasticity of reality (Baum & Potter: 2018). Elasticity of reality terjadi ketika elit politik berhasil membingkai suatu kejadian atau fakta-fakta yang ada sehingga menguntungkan pihak mereka dalam proses formulasi kebijakan publik melalui pengiringan opini dan manipulasi terhadap realita.

Dalam membingkai suatu permasalahan elit politik akan menggunakan perspektif atau sisi yang menguntungkannya, serta mengabaikan bahkan menutup perspektif yang lain. Dalam kasus tertentu, pembingkaian persoalan juga dilakukan dengan menggunakan berita bohong atau hoax.

Agar menjadi opini publik yang dominan, berbagai isu tersebut didengungkan secara terus menerus di media sosial. Pada bagian ini peran para pendengung (buzzer) menjadi sangat besar. Apabila ada pandangan yang berbeda dengan wacana yang mereka sampaikan, maka para pendengung yang jumlahnya banyak itu, akan melakukan “serangan” dengan komentar maupun statemen yang kadang di luar substansi.

Akhirnya informasi yang telah didesain oleh elit politik ini seakan-akan menjadi sebuah kebenaran dan wacana mayoritas masyarakat. Sehingga dapat menjadi referensi pemerintah untuk mengambil kebijakan.

Riset yang digelar oleh ahli teknologi dan demokrasi Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard dari Universitas Oxford Inggris tahun 2017-2018 mengkonfirmasi hal ini. Hasil studinya mengatakan bahwa informasi palsu sengaja dibuat dan disebar untuk menipu banyak orang. Ada elit politik di Indonesia yang melakukan manipulasi informasi di ruang media sosial dengan membentuk pasukan siber, terutama untuk kepentingan pemilihan umum (lihat theconversation.com). 

Menjadikan internet sebagai ruang publik versi Habermas yang memungkinkan terjadinya diskursus rasional antara rakyat dan penguasa secara langsung, masih menghadapi tantangan besar. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini, kita membutuhkan suatu ruang untuk mendiskusikan berbagai persoalan bersama agar benar-benar dapat bangkit dan tidak terperosok dalam krisis. Mungkin kita butuh tatanan “new normal” dalam berinternet dan bermedia sosial, dengan menerapkan protokol demokrasi, yaitu kebebasan, transparansi, akuntabel, dan saling menghargai.

(Visited 34 times, 1 visits today)
Tag: , , Last modified: 2 Juni 2020
Close