31.4 C
Yogyakarta
22 September 2021
BENTARA HIKMAH
MAKLUMAT

Islam dan Agenda Nasionalisme Baru: Refleksi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pengantar Redaksi.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini sangat “istimewa”, karena berada dalam ruang-waktu dimana bangsa dan umat manusia sedunia tengah menghadapi wabah Covid-19. Sebagai bangsa tentu kita harus selamat dan bahkan menjadi teladan dunia, oleh kemampuannya keluar dari kesulitan secara gemilang.

Paska Pandemi Global, bangsa akan dihadapkan pada tantangan yang lebih besar, yakni bagaimana bangkit dari keterpurukannya akibat wabah. Suatu kebangkitan baru, kebangkitan di abad XXI. Jika kebangkitan pada awal abad XX, melahirkan kemerdekaan bangsa pada pertengahan abad XX, maka kebangkitan abad XXI, selayaknya lebih meninggi dari segi kualitas, yang dalam hal ini kita bayangkan sebagai kemerdekaan dari segala ancaman yang membuat bangsa tidak mampu mewujudkan semua potensi yang dimilikinya, untuk tumbuh menjadi bangsa merdeka sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Langkah kebangkitan abad XXI tentu harus merupakan langkah yang strategis, suatu langkah yang didasarkan pada pendekatan yang lebih mampu berdialog dengan sejarah dan realitas sosial yang ada. Dalam konteks inilah kita memandang adanya kebutuhan untuk mengembangkan metode berpikir bangsa. Suatu cara berpikir yang dapat dengan jernih merumuskan pertanyaan strategis bangsa, yang daripadanya dapat disusun langkah-langkah sejarah yang tidak saja menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut, tetapi juga mampu menyodorkan strategi pembangunan yang dapat membawa bangsa kepada masa depannya yang baru.

Untuk itulah, pada edisi Hari Kebangkitan Nasional, diturunkan dua naskah lama, yakni: Pertama, Dasar Pendidikan dan Maksud Tujuan Pengajaran, yang keluarkan oleh Pemerintah Republik dalam hal ini Menteri Pengajaran K.H. Dewantara, pada 29 September 1945. Kedua, karya Dr. Kuntowijoyo (sejarawan), yang disampaikan pada acara Silaturahmi Pimpinan ABRI dengan Cendikiawan, di Yogyakarta, pada 17-18 Februari 1989, dengan Judul: Islam dan Agenda Nasionalisme Baru: Refleksi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Naskah tersebut pernah diterbitkan Jurnal Prospek tahun 1990, dan kemudian menjadi bagian dari buku Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi, yang kini diterbitkan oleh Penerbit Tiara Wacana, hal 225-233. Pemuatan karya Dr. Kuntowijoyo, telah beroleh ijin dari Ibu Susilaningsih Kuntowijoyo, MA dan penerbit Tiara Wacana.

Pada yang pertama, perihal dasar pendidikan di awal Republik. Dalam pendidikan, dinyatakan: Dasarkanlah segala usaha pendidikan dan pengajaran pada dasar kebangsaan Indonesia dalam arti yang luas, tinggi, dan dalam, dan hanya terbatas oleh syarat-syarat Adab Kemanusiaan, seperti yang dimaksudkan oleh segala pengajaran Agama. Hormatilah dalam pada itu segala adat istiadat yang kuat dan sehat, yang terdapat di daerah-daerah dan yang tidak mengganggu atau menghambat Persatuan Negara dan Bangsa Indonesia.

Pemerintah pada awal Republik (September 1945), dengan sangat jelas menekan pentingnya suatu pendidikan nasional yang menggantikan pendidikan kolonial. Suatu pendidikan bagi bangsa Indonesia yang merdeka, oleh sebab itulah jiwa pendidikan digariskan secara tegas. Adapun arah pengajaran dikatakan: Pengajaran harus memberikan segala imu pengetahuan dan kepandaian umum, yang perlu atau berguna bagi hidup lahir dan batin murid-murid dan pelajar-pelajar kelak sebagai warga negara dan sebagai anggota masyarakat dengan dasar Kekeluargaan.

Sedangkan pada yang kedua, menawarkan dialog tentang pendekatan dalam memahami masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebagaimana diketahui bahwa karya Dr. Kuntowijoyo tersebut, hadir sebagai respon terhadap peristiwa yang dipandang sebagai akibat dari cara pandang idealis, sehingga dianggap kurang mampu mengerti realitas sebagaimana adanya.

Pendekatan idealis (atau intelektualis, ideologis) mempunyai kecenderungan umum, yaitu melihat gejala-gejala sosial sebagai gejala pikiran, Apa yang dilupakan oleh para idealis ialah kenyataan sosial sebagai kenyataan sosial itu sendiri. Mereka tidak mampu atau tidak mau melihat kenyataan sosial secara realistis, kemudian lari kepada penjelasan idealistis tentang kenyataan. Pelarian semacam ini kiranya tidak banyak membawa manfaat, karena tidak akan menyelesaikan persoalan. Mereka tidak berusaha mencari latar belakang, akar dari permasalahan.

Bagi Dr. Kuntowijoyo, dalam masyarakat modern yang semakin rasional, kiranya kita harus dapat menghilangkan pendekatan tunggal semacam itu. Oleh karena itu ditawarkan alternatif, yakni pendekatan sosiologis atau struktural, agar kita dapat melihat kenyataan secara lebih realistis. Suatu reorientasi metodologis perlu dilakukan agar bangsa mampu menghadapi tantangan masyarakat industri yang akan datang. Sangat disadari keterbatasan sebuah pendekatan, oleh sebab itulah sebagai langkah awal untuk mengubah cara berpikir, tidak ada cara lain kecuali berpikir melalui alternatif baru. Pada bagian akhir dinyatakan: Program yang sangat mendesak ialah menciptakan sebuah kekuatan sosial yang merupakan exemplary center yang mampu menjadi panutan bangsa. … Exemplary center baru itu akan mengukuhkan kembali makna kesatuan dan persatuan bangsa, tidak hanya sebagai ideologi tetapi juga sebagai struktur.

Sangat diharapkan dunia naskah yang lalu tersebut dapat menjadi bahan kajian bersama dalam menatap masa depan baru paska Pandemi Global. Kajian bersama sebagai sebuah bangsa sangat dibutuhkan, karena hanya dengan itulah kita akan dapat menemukan format yang tepat atas apa yang dibayangkan sebagai: … mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat membaca.

Islam dan Agenda Nasionalisme Baru:

Refleksi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pada 6 Februari 1989 bagi desa Talangsari, kecamatan Way Jepara, Lampung Tengah, Propinsi Lampung, waktu berputar kembali ke abad kesembilanbelas. Segerombolan orang bersenjata panah beracun dan golok menyerang komandan militer dan pejabat pemerintah setempat. Mereka menamakan diri “Mujahidin fi Sabilillah”, nama yang mengingatkan pada perlawanan perang sabil para petani, dengan cita-cita, organisasi, dan persenjataan sederhana seratus tahun yang lalu. Perlawanan primitif – untuk mengambil istilah Hobsbawm – semacam itu juga terjadi beberapa waktu yang lalu di Aceh, dengan pasukan Jubah Putih yang menyandang panji-panji Islam dan bersenjata pedang di tangan. Mereka pun ingin mengubah dunia dengan kekerasan. Kedua drama itu kemudian diselesaikan dengan cara yang berbeda, tetapi semuanya dapat dipahami.

Pernyataan para pejabat mengenai peristiwa itu hampir semuanya sama. Kita mendengar pendapat bahwa mereka yang melakukan perlawanan tidak memahami Pancasila. Majelis Ulama Indonesia, setelah diterima oleh Presiden, menyatakan bahwa para perusuh memahami agama secara sepotong-sepotong, sehingga mereka mencari ayat-ayat yang membenarkan tindakan mereka. Apa yang dilakukan oleh para perusuh itu bertentangan dengan Islam yang benar. Menteri Harmoko kemudian menganjurkan supaya usaha-usaha dakwah dilakukan dengan penuh kesejukan dan jangan menimbulkan keresahan semacam dakwah para pimpinan “Mujahidin fi Sabilillah”. Sebaliknya, mantan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Setijana mensinyalir bahwa para perusuh yang kebanyakan berasal dari Jawa Tengah itu adalah bekas G-30-S/PKI. Baik mereka yang merujuk ke Pancasila, Islam, atau komunisme rupanya semuanya sepakat bahwa latar belakang ideologilah yang penting dalam kerusuhan. Kiranya belum ada pejabat yang berpikir lain. Mengapa para perusuh di Lampung dan di Aceh pada abad ke-20 ini jatuh pada cita-cita utopianisme? Kita belum mendengar keterangan dari para tawanan “Mujahidin fi Sabilillah” mengenai cita-cita mereka yang sebenarnya, demikian juga dengan kaum Jubah Putih. Namun, jika ternyata benar mereka menggunakan Islam sebagai symbol, pastilah mereka ingin mendirikan “negara Islam”, apa pun juga pemahaman mereka mengenai masalah itu.

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA