Ditulis oleh 11:59 pm MAKLUMAT

Islam dan Agenda Nasionalisme Baru: Refleksi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dalam tulisan ini akan dikemukakan tipologi nasionalisme kita sepanjang sejarah, sehingga akan tampak bagaimana pendekatan-pendekatan terhadap permasalahan nasional dilahirkan, bagaimana cara orang pada suatu periode sejarah memberi makna kepada konsep kesatuan dan persatuan bangsa

Pengantar Redaksi

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini sangat “istimewa”, karena berada dalam ruang-waktu dimana bangsa dan umat manusia sedunia tengah menghadapi wabah Covid-19. Sebagai bangsa tentu kita harus selamat dan bahkan menjadi teladan dunia, oleh kemampuannya keluar dari kesulitan secara gemilang.

Paska Pandemi Global, bangsa akan dihadapkan pada tantangan yang lebih besar, yakni bagaimana bangkit dari keterpurukannya akibat wabah. Suatu kebangkitan baru, kebangkitan di abad XXI. Jika kebangkitan pada awal abad XX, melahirkan kemerdekaan bangsa pada pertengahan abad XX, maka kebangkitan abad XXI, selayaknya lebih meninggi dari segi kualitas, yang dalam hal ini kita bayangkan sebagai kemerdekaan dari segala ancaman yang membuat bangsa tidak mampu mewujudkan semua potensi yang dimilikinya, untuk tumbuh menjadi bangsa merdeka sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Langkah kebangkitan abad XXI tentu harus merupakan langkah yang strategis, suatu langkah yang didasarkan pada pendekatan yang lebih mampu berdialog dengan sejarah dan realitas sosial yang ada. Dalam konteks inilah kita memandang adanya kebutuhan untuk mengembangkan metode berpikir bangsa. Suatu cara berpikir yang dapat dengan jernih merumuskan pertanyaan strategis bangsa, yang daripadanya dapat disusun langkah-langkah sejarah yang tidak saja menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut, tetapi juga mampu menyodorkan strategi pembangunan yang dapat membawa bangsa kepada masa depannya yang baru.

Untuk itulah, pada edisi Hari Kebangkitan Nasional, diturunkan dua naskah lama, yakni: Pertama, Dasar Pendidikan dan Maksud Tujuan Pengajaran, yang keluarkan oleh Pemerintah Republik dalam hal ini Menteri Pengajaran K.H. Dewantara, pada 29 September 1945. Kedua, karya Dr. Kuntowijoyo (sejarawan), yang disampaikan pada acara Silaturahmi Pimpinan ABRI dengan Cendikiawan, di Yogyakarta, pada 17-18 Februari 1989, dengan Judul: Islam dan Agenda Nasionalisme Baru: Refleksi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Naskah tersebut pernah diterbitkan Jurnal Prospek tahun 1990, dan kemudian menjadi bagian dari buku Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi, yang kini diterbitkan oleh Penerbit Tiara Wacana, hal 225-233. Pemuatan karya Dr. Kuntowijoyo, telah beroleh ijin dari Ibu Susilaningsih Kuntowijoyo, MA dan penerbit Tiara Wacana.

Pada yang pertama, perihal dasar pendidikan di awal Republik. Dalam pendidikan, dinyatakan: Dasarkanlah segala usaha pendidikan dan pengajaran pada dasar kebangsaan Indonesia dalam arti yang luas, tinggi, dan dalam, dan hanya terbatas oleh syarat-syarat Adab Kemanusiaan, seperti yang dimaksudkan oleh segala pengajaran Agama. Hormatilah dalam pada itu segala adat istiadat yang kuat dan sehat, yang terdapat di daerah-daerah dan yang tidak mengganggu atau menghambat Persatuan Negara dan Bangsa Indonesia.

Pemerintah pada awal Republik (September 1945), dengan sangat jelas menekan pentingnya suatu pendidikan nasional yang menggantikan pendidikan kolonial. Suatu pendidikan bagi bangsa Indonesia yang merdeka, oleh sebab itulah jiwa pendidikan digariskan secara tegas. Adapun arah pengajaran dikatakan: Pengajaran harus memberikan segala imu pengetahuan dan kepandaian umum, yang perlu atau berguna bagi hidup lahir dan batin murid-murid dan pelajar-pelajar kelak sebagai warga negara dan sebagai anggota masyarakat dengan dasar Kekeluargaan.

Sedangkan pada yang kedua, menawarkan dialog tentang pendekatan dalam memahami masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebagaimana diketahui bahwa karya Dr. Kuntowijoyo tersebut, hadir sebagai respon terhadap peristiwa yang dipandang sebagai akibat dari cara pandang idealis, sehingga dianggap kurang mampu mengerti realitas sebagaimana adanya.

Pendekatan idealis (atau intelektualis, ideologis) mempunyai kecenderungan umum, yaitu melihat gejala-gejala sosial sebagai gejala pikiran, Apa yang dilupakan oleh para idealis ialah kenyataan sosial sebagai kenyataan sosial itu sendiri. Mereka tidak mampu atau tidak mau melihat kenyataan sosial secara realistis, kemudian lari kepada penjelasan idealistis tentang kenyataan. Pelarian semacam ini kiranya tidak banyak membawa manfaat, karena tidak akan menyelesaikan persoalan. Mereka tidak berusaha mencari latar belakang, akar dari permasalahan.

Bagi Dr. Kuntowijoyo, dalam masyarakat modern yang semakin rasional, kiranya kita harus dapat menghilangkan pendekatan tunggal semacam itu. Oleh karena itu ditawarkan alternatif, yakni pendekatan sosiologis atau struktural, agar kita dapat melihat kenyataan secara lebih realistis. Suatu reorientasi metodologis perlu dilakukan agar bangsa mampu menghadapi tantangan masyarakat industri yang akan datang. Sangat disadari keterbatasan sebuah pendekatan, oleh sebab itulah sebagai langkah awal untuk mengubah cara berpikir, tidak ada cara lain kecuali berpikir melalui alternatif baru. Pada bagian akhir dinyatakan: Program yang sangat mendesak ialah menciptakan sebuah kekuatan sosial yang merupakan exemplary center yang mampu menjadi panutan bangsa. … Exemplary center baru itu akan mengukuhkan kembali makna kesatuan dan persatuan bangsa, tidak hanya sebagai ideologi tetapi juga sebagai struktur.

Sangat diharapkan dunia naskah yang lalu tersebut dapat menjadi bahan kajian bersama dalam menatap masa depan baru paska Pandemi Global. Kajian bersama sebagai sebuah bangsa sangat dibutuhkan, karena hanya dengan itulah kita akan dapat menemukan format yang tepat atas apa yang dibayangkan sebagai: … mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat membaca.

Islam dan Agenda Nasionalisme Baru: Refleksi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pada 6 Februari 1989 bagi desa Talangsari, kecamatan Way Jepara, Lampung Tengah, Propinsi Lampung, waktu berputar kembali ke abad kesembilanbelas. Segerombolan orang bersenjata panah beracun dan golok menyerang komandan militer dan pejabat pemerintah setempat. Mereka menamakan diri “Mujahidin fi Sabilillah”, nama yang mengingatkan pada perlawanan perang sabil para petani, dengan cita-cita, organisasi, dan persenjataan sederhana seratus tahun yang lalu. Perlawanan primitif – untuk mengambil istilah Hobsbawm – semacam itu juga terjadi beberapa waktu yang lalu di Aceh, dengan pasukan Jubah Putih yang menyandang panji-panji Islam dan bersenjata pedang di tangan. Mereka pun ingin mengubah dunia dengan kekerasan. Kedua drama itu kemudian diselesaikan dengan cara yang berbeda, tetapi semuanya dapat dipahami.

Pernyataan para pejabat mengenai peristiwa itu hampir semuanya sama. Kita mendengar pendapat bahwa mereka yang melakukan perlawanan tidak memahami Pancasila. Majelis Ulama Indonesia, setelah diterima oleh Presiden, menyatakan bahwa para perusuh memahami agama secara sepotong-sepotong, sehingga mereka mencari ayat-ayat yang membenarkan tindakan mereka. Apa yang dilakukan oleh para perusuh itu bertentangan dengan Islam yang benar. Menteri Harmoko kemudian menganjurkan supaya usaha-usaha dakwah dilakukan dengan penuh kesejukan dan jangan menimbulkan keresahan semacam dakwah para pimpinan “Mujahidin fi Sabilillah”. Sebaliknya, mantan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Setijana mensinyalir bahwa para perusuh yang kebanyakan berasal dari Jawa Tengah itu adalah bekas G-30-S/PKI. Baik mereka yang merujuk ke Pancasila, Islam, atau komunisme rupanya semuanya sepakat bahwa latar belakang ideologilah yang penting dalam kerusuhan. Kiranya belum ada pejabat yang berpikir lain. Mengapa para perusuh di Lampung dan di Aceh pada abad ke-20 ini jatuh pada cita-cita utopianisme? Kita belum mendengar keterangan dari para tawanan “Mujahidin fi Sabilillah” mengenai cita-cita mereka yang sebenarnya, demikian juga dengan kaum Jubah Putih. Namun, jika ternyata benar mereka menggunakan Islam sebagai symbol, pastilah mereka ingin mendirikan “negara Islam”, apa pun juga pemahaman mereka mengenai masalah itu. Sementara kebenaran faktual masih tersembunyi, kita dapat menarik kesimpulan yang mengejutkan: Para pejabat dan para perusuh mempunyai pendekatan yang mirip, yaitu pendekatan idealis. Para pejabat merujuk kepada ideologi, para perusuh kepada utopia. Para pejabat kepada ideologi “negara kesatuan”, para perusuh kepada utopia “negara Islam”.

Rupanya pendekatan idealis menjadi pelarian terakhir pada waktu kita dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan sejarah. Jargon politik kita, “ekstrem kanan”, “ekstrem kiri”, “liberal”, “Barat”, semuanya menunjukkan bahwa cara berpikir kita sungguh-sungguh dikuasai oleh pendekatan idealis. Pendekatan idealis (atau intelektualis, ideologis) mempunyai kecenderungan umum, yaitu melihat gejala-gejala sosial sebagai gejala pikiran, Apa yang dilupakan oleh para idealis ialah kenyataan sosial sebagai kenyataan sosial itu sendiri. Mereka tidak mampu atau tidak mau melihat kenyataan sosial secara realistis, kemudian lari kepada penjelasan idealistis tentang kenyataan. Pelarian semacam ini kiranya tidak banyak membawa manfaat, karena tidak akan menyelesaikan persoalan. Mereka tidak berusaha mencari latar belakang, akar dari permasalahan. Dalam masyarakat modern yang semakin rasional, kiranya kita harus dapat menghilangkan pendekatan tunggal semacam itu. Oleh karena itu di bawah ini kita ingin menyampaikan pendekatan sosiologis atau struktural, agar kita dapat melihat kenyataan secara lebih realistis. Reorientasi metodologis ini kami anggap penting supaya kita mampu menghadapi tantangan masyarakat industri yang akan datang. Kita menyadari sepenuhnya keterbatasan sebuah pendekatan, tetapi sebagai langkah awal untuk mengubah cara berpikir kita, tidak ada cara lain kecuali berpikir melalui alternatif baru. 

Dalam tulisan ini akan dikemukakan tipologi nasionalisme kita sepanjang sejarah, sehingga akan tampak bagaimana pendekatan-pendekatan terhadap permasalahan nasional dilahirkan, bagaimana cara orang pada suatu periode sejarah memberi makna kepada konsep kesatuan dan persatuan bangsa, dan bagaimana dalam praktek, pikiran pikiran itu dilaksanakan. Dalam bagian akhir dari tulisan ini akan saya kemukakan sebuah agenda yang saya sebut sebagai “nasionalisme baru”. Keinginan untuk sebuah nasionalisme baru timbul karena nasionalisme sekarang terlalu berat pada pendekatan idealis atau ideologis.

Nasionalisme Pra-Kemerdekaan

Kebangkitan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa atau nasionalisme pada awal abad ke-20, secara sosiologis, tidak terlepas dari struktur sosial yang melahirkan. Kita dapat membuat tipologi nasionalisme pra-kemerdekaan dengan melihat pada kelas-kelas sosial yang dominan pada periode sejarah itu. Secara kasar, kita dapat melihat bahwa kelas sosial yang dominan pada awal abad ke-20 ialah kaum priyayi. Mereka ialah orang-orang terpelajar yang bekerja dalam profesi-profesi yang terbuka pada waktu itu. Mereka yang bekerja dalam pemerintahan biasa disebut sebagai ambtenaar atau priyayi tinggi, sedangkan mereka yang bekerja dalam profesi di luar pemerintahan biasa terdiri atas priyayi yang berasal dari lapisan lebih bawah. Kelompok kedua dapat disebut sebagai inteligensia profesional, seperti dokter dan ahli hukum. Kita akan mengaitkan dua tradisi berpikir kita, idealis dan realis, atau ideologis dan sosiologis, dengan kedua jenis kelompok sosial itu.

Pada mulanya kita mempunyai gerakan kaum priyayi hampir di semua kota, termasuk kota-kota kabupaten. Di Surakarta, pada 1904, sudah berdiri perkumpulan kaum priyayi, Abipraya, yang memelopori gerakan kebudayaan untuk bangsa Jawa. Cita-cita mereka ialah “memajukan bangsa Jawa” atau kemajenganipun bangsa Jawi. Mereka mendirikan asosiasi lengkap dengan kepengurusan, penerbitan, dan gedung pertemuan. Sebagai priyayi mereka terpanggil untuk melawan kebodohan, kebiasaan-kebiasaan jelek, termasuk di dalamnya kawin muda dan poligami di kalangan priyayi sendiri. Mula-mula gerakan mereka adalah etnosentris dengan melihat “bangsa” Jawa sebagai suku yang dominan. Gerakan kaum priyayi ini mendapat bentuknya yang baru yang polisentris ketika Budi Utomo berdiri pada tahun 1908. Budi Utomo yang semula mempunyai kepemimpinan dari kalangan pemuda kemudian jatuh ke tangan kaum priyayi pemerintahan sehingga kehilangan kepeloporannya. Namun sebagai gerakan budaya, Budi Utomo tetap penting karena banyak memberikan sumbangan dalam merumuskan cita-cita kemajuan. Dalam Kongres di Yogyakarta pada 1908 sudah tersurat polemik mengenai apa yang disebut sebagai kemajuan, dan ke mana kiblat kemajuan. Kita menyebut gerakan kultural ini sebagai pendekatan idealis, karena mereka melihat bahwa perubahan dalam cara berpikirlah yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam buku karya Padmasusastra, Subasita, yang diterbitkan oleh Budi Utomo pada 1914, bahkan dirinci bagaimana seorang yang “maju” seharusnya berbuat. Etiket-etiket Jawa tradisional yang berlaku di kalangan priyayi tidak lagi memenuhi persyaratan kemajuan. Dengan alasan bahwa yang dominan adalah budaya Barat, maka budaya Jawa yang “memalukan” seperti meludah, menghitami gigi, harus dihapuskan. Dalam pertemuan-pertemuan perkumpulan mereka menciptakan suasana baru dunia priyayi.

Ketika gerakan-gerakan priyayi muncul, kita belum melihat perbedaan cara berpikir yang jelas antara priyayi tinggi dengan priyayi rendah, antara para bupati yang menjadi pengurus Budi Utomo dengan para wartawan, dokter, dan guru. Mereka secara keseluruhan dapat disebut sebagai priyayi. Tetapi, kemudian para priyayi rendahan yang terdiri atas kaum inteligensia mempunyai cara berpikir lain. Jika keterbelakangan orang Indonesia dianggap sebagai akibat dari budaya, maka para inteligensia melihatnya sebagai akibat dari struktur sosial. Di sinilah mereka berbeda. Jika tradisi idealis diletakkan oleh Budi Utomo, maka tradisi realis diletakkan oleh Syarekat Islam (SI). Rupa-rupanya kedua tradisi itu hidup hingga kini, tetapi tidak selalu secara linear. Mereka yang semula berpikir secara sosiologis dapat mengubah pikiran mereka menjadi idealis pada waktu mereka mencapar tingkat sosial lainnya, Tradisi idealis dapat ditemukan basis sosialnya pada mereka yang secara sosial sudah mapan, dan tradisi realis pada merekaang sedang mengalami mobilitas. Oleh karena itu pendekatan sosiologis dalam makalah ini mempunyai tujuan ganda. Pertama, melacak secara sosiologis munculnya cara berpikir idealis dan realis dalam konteks perkembangan cita-cita nasional, dan kedua, mencoba menjelaskan mengapa orang sekarang ini berpikir secara idealis atau realis dalam konteks sosial masa kini. Selanjutnya kita ingin melihat bagaimana jika sekarang ini kita berpikir sosiologis dan tidak ideologis mengenai permasalahan nasional.

Pendekatan idealis yang semula dipelopori kaum priyayi dilanjutkan oleh mereka yang tidak selalu masuk dalam kategori priyayi. Mereka yang bergerak dalam bidang pendidikan ialah kaum idealis yang berusaha mengubah cara berpikir bangsa. Pergulatan Muhammadiyah adalah perjuangan kaum idealis yang mencoba memecahkan masalah ketegangan antara agama dan kemajuan, sedangkan pergulatan Taman Siswa ialah usaha memecahkan ketegangan antara budaya Timur dan Barat. Kedua lembaga pergerakan nasional ini mempersoalkan masalah budaya dengan mencari rumusan apa sebenarnya yang dapat “membudayakan” manusia. Gerakan pembaharuan atau tajdid Muhammadiyah mempersoalkan masalah abadi yang tidak akan terbatas pada pergerakan nasional pra-kemerdekaan. Masalah yang digarap oleh Muhammadiyah bersifat universal, dan tentulah hasilnya akan merupakan sumbangan terhadap kemanusiaan. Sementara itu Taman Siswa mempunyai sumbangan besar dalam pencarian identitas budaya bangsa. Dengan kegelisahannya dalam merumuskan budaya nasional, Taman Siswa menjadi gerakan yang penting dalam periode pra-kemerdekaan. Sikapnya yang mandiri menjadikannya sungguh-sungguh bersifat nasional. Demikianlah pendekatan kultural atau idealis pada zaman pra- kemerdekaan.

Siapa yang memelopori gerakan realis atau sosiologis pada zaman pra-kemerdekaan? Kita dapat melihat gerakan S1 dan Indische Part sebagai gerakan dengan pendekatan realis. Mereka mempersoalkan struktur sosial yang dilahirkan oleh masyarakat kolonial. Gerakan mereka menjadi gerakan antikolonial, antirasial, dan sering antifeodal. Jika dalam kamus gerakan idealis kemajuan menjadi tujuan utama, maka dalam kosakata kaum realis kemerdekaan menjadi tujuan utama.

Kartu banteng SI yang bersemboyan “kemenangan”, “kekoewatan”, “kemaocan” menunjukkan keinginan untuk mengubah struktur masyarakat. Di banyak tempat, gerakan SI menjadi gerakan antidominasi ekonomi Cina, dan antidominasi priyayi. Gerakan antikolonial muncul dalam gerakan SI Afdeeling-B, gerakan anti-Cina meletuskan kekacauan di Kudus dan banyak tempat lainnya, dan gerakan antifeodal muncul dengan gerakan Jawa Dipo di Jawa dan Madura serta melahirkan gerakan anti-ambtenaar di Madura pada 1918. Pendekatan realis, struktural, atau sosiologis SI ini selanjutnya mengilhami gerakan-gerakan dari Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia.

Ciri-ciri yang paling menonjol dari gerakan realis ialah adanya keinginan kuat untuk mobilisasi massa, integrasi nasional, dan semangat mesianistis. Mereka yang tertarik dengan gerakan struktural ialah kaum priyayi rendahan yang secara luas disebut sebagai inteligensia, para ulama, santri, pedagang, buruh, dan tani. Mereka semua dalam tatanan masyarakat kolonial adalah kaum underdog yang tidak memiliki hak-hak istimewa. Cita-cita kemerdekaan yang akan memberikan keadilan sosial pada semua yang tertindas – cita-cita mesianistis – memperoleh pendukung terkuat selalu dari mereka yang berada di bawah.

Nasionalisme Pasca-Kemerdekaan

Dalam sejarah dapat dicatat bahwa kaum realis-struktural-sosiologis yang dahulu memelopori cita-cita kemerdekaan kemudian menjadi kaum elit penguasa setelah kemerdekaan. Rupanya, bersamaan dengan perubahan status itu perubahan pikiran juga terjadi. Mereka sekarang sudah mempunyai kedudukan yang mapan, dan seperti kaum mapan lainnya mereka menjadi para idealis dalam pendekatan masalah-masalah nasional. Integrasi nasional, yang dahulu mempunyai konotasi anti- kolonial, antirasial, antifeodal, tidak lagi mendapat tempat dalam nuang pikiran mereka. Mereka menjadi idealis yang berpikir secara ideologis. Dari tempat mereka yang tinggi, mereka tidak lagi gelisah mengenai struktur. Dari sinilah mulai segala aib nasional kita.

Di bawah ini akan dibuat taksonomi historis perjalanan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menunjukkan betapa cita-cita idealis atau ideologis menjadi semakin kuat, dan cita-cita realis atau struktural semakin lemah. Kurun waktu 1945-1950 adalah fase transitif, pada waktu kita tidak banyak mempersoalkan perbedaan-perbedaan pandangan, meskipun patut dicatat bahwa pergulatan ideologis meja sangat menonjol, bahkan dalam tubuh Angkatan Bersenjata. Cita-cita kesatuan ideologis juga lebih menonjol daripada cita-cita perubahan struktural, sekalipun kita menyaksikan adanya revolusi sosial di Sumatera Timur, Aceh, dan Jawa Tengah Utara, Masa transisi dari cara berpikir realis ke idealis dapat berjalan selamat berkat adanya músuh bersama, yaitu kekuatan tentara Belanda.

Kurun berikutnya, 1950-1960, adalah masa disruptif, ketika partai-partai politik sungguh-sungguh terlibat dalam pergulatan ideologis yang semakin keras. Pendekatan idealis sudah merasuk sedemikian rupa, sehingga tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain yang masuk akal selain ideologi. Pada tahun 1954, ketika pabrik gula Madukismo akan didirikan, bukan pertimbangan lokasi dan ekonomi yang menentukan, tetapi politik. Di mana pabrik itu akan didirikan menjadi rebutan keras antara Masyumi dan PKI yang masing-masing melihat keuntungan dari segi ideologis bagi partai. Pergulatan ideologis menjadi semakin keras, sehingga masalah-masalah pemerataan pembangunan dilupakan dan menimbulkan pemberontakan-pemberontakan daerah. Model konflik lebih didahulukan daripada model konsensus. Untunglah, kita mempunyai birokrasi dan angkatan bersenjata yang satu, sehingga perpecahan ideologis tidak menjatuhkan bangsa secara fatal. Masa-masa percobaan dengan demokrasi ini sebenarnya dapat merupakan masa belajar bagi masyarakat, andaikata sejarah tidak tiba-tiba mengubah jalannya persatuan dan kesatuan bangsa.

Kurun 1960-1965 dapat disebut sebagai masa agresif. Kita berpikir semata-mata secara ideologis dengan pimpinan tunggal setelah munculnya Manipol-Usdek. Agresi internal dilakukan oleh pusat kekuasaan terhadap lawan-lawan politik yang juga berpikir secara ideologis. Di sinilah muncul kesempatan bagi PKI yang kemudian juga lebih banyak bersifat idealis dengan tema konflik kelas. Agresi eksternal juga dilakukan terhadap negara tetangga, Malaysia. Demikian juga, cita-cita lama iredentisme teritorial untuk memasukkan Irian Barat memperoleh momentum yang tepat. Kemajuan-kemajuan politik yang diperoleh PKI dalam kurun ini sungguh sangat mengesankan, sehingga di permukaan partai itu tampak sebagai partai yang paling dominan. Suhu pendekatan ideologis begitu tinggi, sehingga pada periode ini pembangunan ekonomi hampir-hampir terlupakan, sekalipun ada perencanaan-perencanaan di atas kertas.

Kurun waktu 1965 sampai sekarang dapat disebut sebagai fase integratif. Dalam fase integratif ini kekuatan-kekuatan sosial dapat dirujukkan dalam konsensus nasional, karena pembawa ideologi konflik, yaitu PKI, tidak ada lagi. Tetapi, kita juga belum melihat bergesernya alam pikiran ideologis. Cita-cita untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen tidak membawa perubahan struktural, hanya mempunyai dampak ideologis. Dari tahun 1965-1970, kita mempunyai ideologi modernisasi, suatu alat yang tepat untuk melegitimasikan munculnya kaum teknokrat yang dipersangkakan membawa cita-cita modernisasi. Mereka sebenarnya adalah kaum intelektual yang sebelumnya mempunyai pemikiran struktural atau sosiologis, tetapi setelah mendapatkan tempat dalam pusat kekuasaan juga berpikir sebagai idealis. Persekutuan yang muncul antara teknokrat dan politisi militer merambah jalan baru dalam integrasi nasional, dengan menyingkirkan kaum idealis dari tatanan lama yang berideologi politik. Modernisasi menggantikan ideologi politik, satu gejala yang mengingatkan kita kepada cita-cita kemajuan kaum priyayi pada awal abad ke-20. Modernisasi adalah idealisme kultural, sama seperti cita-cita perkumpulan priyayi, Budi Utomo, Muhammadiyah, dan Taman Siswa. Barangkali kita heran melihat bagaimana sejarah dapat terulang kembali, bagaimana paralelisme historis dapat terjadi.

Tahun-tahun berikutnya, 1970-1985, laju pendekatan idealis masih berjalan terus, sekalipun sudah memakai bumbu-bumbu ekonomis. Dengan mulainya Pelita I, masuklah kaum bisnis dalam pusat kekuasaan. Sejak itu kita mengenal banyak nama-nama baru di kalangan bisnis, yang sebelumnya tidak dikenal. Periode ini juga periode idealis, dengan pembangunan sebagai ideologi. Di sinilah kita mulai mendengar istilah subversi dikaitkan dengan penggagalan pembangunan, padahal subversi sebelumnya selalu terkait dengan ideologi nasional. Ketika pembangunan menjadi ideologi, maka ekonomi menjadi norma untuk mengukur sektor-sektor kehidupan lainnya, sehingga kita dapat mengalami pemiskinan dalam sektor lainnya.

Kita sebenarnya mengharapkan bahwa setelah diterimanya satu-satunya asas, yaitu Pancasila, akan ada perubahan yang terjadi. Pancasila sebagai ideologi murni jangan sampai disusutkan menjadi satuan yang lebih kecil, seperti halnya manipol di masa lalu, atau modernisasi dan pembangunan di masa kini. Melaksanakan Pancasila dengan konsekuen, berarti pendekatan menyeluruh, ideologis dan sosiologis sekaligus. Pemahaman idealis mengenai Pancasila hanya menumbuhkan witch-hunting musuh-musuh Pancasila yang tak kunjung habis, sedangkan pemahaman realis-struktural-sosiologis akan menumbuhkan kebijakan- kebijakan baru. Di sinilah sekarang kita sepatutnya memikirkan kembali apakah makna persatuan dan kesatuan bangsa, apakah hanya mempunyai arti ideologis atau juga struktural?

Agenda Nasionalisme Baru

Jika kita menyadari bahwa pendekatan idealis kita selama ini sudah merupakan langkah yang menyimpang karena telah menyusutkan makna ideologi murni Pancasila menjadi ideologi praktis para pemegang kekuasaan politik, ekonomi, sosial, kita harus mengambil langkah baru. Orientasi baru dengan pendekatan sosiologis itu akan mempunyai akibat:

(1)    digantikannya cara berpikir ekonomisme oleh cara berpikir berdasarkan keadilan sosial;

(2)     digantikannya individualisme oleh cita-cita kemasyarakatan;

(3)     orientasi elitis digantikan oleh orientasi massa;

(4)     cara berpikir yang melihat negara dan ideologi nasional secara cara mitis digantikan oleh budaya ilmiah yang melihat negara dan ideologi secara rasional; dan

(5)     digantikannya kesadaran teknokratis oleh kesadaran “hati nurani”.

Adapun program-program yang dapat kita kembangkan di masa mendatang ialah:

(1)     menumbuhkan kekuatan demokratis di kalangan masyarakat untuk mewujudkan demokrasi politik yang mampu menangani permasalahan masyarakat industri yang akan datang
(2) menumbuhkan kekuatan demokrasi ekonomi yang mampu melakukan delegitimasi terhadap monopoli, oligopoli, dan oligarki ekonomi;

(3)     memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan diri dalam konteks kesatuan dan persatuan bangsa; dan

(4)     memobilisasi kecerdasan bangsa dan hati-nurani bangsa tujuan-tujuan nasional yaitu menciptakan Indonesia sebagai sebuh keluarga besar.

Program yang sangat mendesak ialah menciptakan sebuah kekuatan sosial yang merupakan exemplary center yang mampu menjadi panutan bangsa. Hal ini kita perlukan karena elit nasional kita yang sekarang sudah banyak kehilangan legitimasinya sebagai panutan. Adanya Pengawasan Melekat (Waskat) sudah menunjukkan bahwa ada krisis kepercayaan terhadap para pejabat bereselon kita. Exemplary center baru itu akan mengukuhkan kembali makna kesatuan dan persatuan bangsa, tidak hanya sebagai ideologi tetapi juga sebagai struktur.

(Sumber: Buku Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi. Dr. Kuntowijoyo. Bandung: Mizan, Cetakan Pertama. 1991. Halaman 207-2

(Visited 150 times, 1 visits today)
Tag: Last modified: 30 Mei 2020

Selanjutnya »

Close