Jalan Menuju Kedaulatan Pangan

daulat_pangan_003_aa
Konsep agribisnis tidak cocok diterapkan dalam pertanian dengan lahan sempit dan berskala rumah tangga di Indonesia. Dalam agribisnis, petani menghasilkan produk pertanian untuk ditukar dengan uang

Konsep agribisnis tidak cocok diterapkan dalam pertanian dengan lahan sempit dan berskala rumah tangga di Indonesia. Dalam agribisnis, petani menghasilkan produk pertanian untuk ditukar dengan uang, karena dengan uang itulah mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun petani menanam menanam cabe, bawang, padi, bisa jadi 100 persennya dijual. 

“Soal makan nanti bisa beli beras, beli cabe, dan lain-lain. Semua petani menanam yang laku dipasaran, itulah kenapa petani kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri, terutama ketika harga cabe, bawang naik, karena tidak menanam lagi,” jelas Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA. Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, dalam Kuliah Kedaulatan Pangan yang diselenggarakan Yayasan Abdurrahman Baswedan, Senin, 17 Februari 2020, di sekretariat yayasan, Perumahan Timoho Asri IV, Yogyakarta.

Konsep yang cocok di Indonesia adalah agriculture. Konsep pertanian yang menyesuaikan dengan sistem sosial dan kebudayaan masyarakat. “Populasi sapi di DIY terbesar ada di Gunungkidul, karena disana sebagian besar lahannya kering, kesulitan air. Sehingga petani untuk bertahan harus punya sapi. Begitu juga dengan Madura, Blora, Wonogiri, menjadi tempat-tempat dimana populasi sapi tingga, karena lahan pertanian yang kurang,” ujar Prof. Ali.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Ali juga menyampaikan tiga jalur perjuangan yang harus dilalui untuk mencapai kedaulatan pangan, selain perubahan konsep dari agribisnis ke agriculture. Pertama jalur politik, harus ada perubahan dalam politik pangan, dimana tidak selalu menjadikan beras sebagai bahan pokok utama, tetapi juga mengembangkan non beras seperti jagung, ubi-ubian, sagu dan sebagainya sesuai budaya setempat. Politik pangan juga terkait dengan pengembangan produksi lokal dibanding impor pangan.

Selain itu jalur politik juga terkait dengan politik agraria. Reforma agraria sangat penting dijalankan agar penguasaan lahan diberikan kepada petani-petani kecil. Selanjutnya adalah politik keberpihakan dan berimbang antara produsen dan konsumen. Artinya pemerintah jangan hanya berpihak kepada konsumen namun menekan petani sebagai produsen. “Sebut saja dengan penetapan harga gabah yang rendah sehingga menanam padi sebenarnya sudah tidak menarik,” ujar Prof. Ali. 

Jalur kedua adalah On Farm yang menyangkut produsen pangan baik perseorangan, kelompok swasta maupun korporasi. Prof Ali menyampaikan jalur perjuangan on farm dilakukan agar bangsa ini dapat mewujudkan kemandirian bibit, kemandirian pupuk, kemandirian sarana produksi, kemandirian teknologi dan SDM serta kemandirian cadangan pangan baik komunitas maupun nasional. 

Jalur ketiga dalam mewujudkan kedaulatan pangan adalah off farm yang dilakukan oleh konsumen. “Konsumen kita harus diberikan pendidikan mengenai pangan nusantara agar ada nasionalismenya. Selain itu konsumen juga harus berperilaku memihak, yakni lebih memilih pangan lokal dibanding produk impor,” tandas Prof Ali yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DI Yogyakarta.

Berikut merupakan materi lengkap Kuliah Kedaulatan Pangan yang disampaikan Prof. Ali Agus.

(Visited 67 times, 1 visits today)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Official Website YAYASAN ABDURRAHMAN BASWEDAN Dikelola oleh Sekretariat ©2020