Kapitalisme Regulatif Dalam Pembangunan Infrastruktur

udin_pembicara_002
Infrastruktur fisik di Indonesia terkenal bobrok, ini yang dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi. Banyak proyek jalan tol yang sudah dicanangkan lama tetapi mangkrak, bahkan yang sudah dimulai pun ada yang mangkrak.

Sebagian besar pengkaji masalah infrastruktur memandang infrastruktur sebagai tumpuan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus dengan kualitas infrastruktur di negara tersebut.  Makin baik infrastrukturnya, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin baik. 

“Infrastruktur fisik di Indonesia terkenal bobrok, ini yang dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi. Banyak proyek jalan tol yang sudah dicanangkan lama tetapi mangkrak, bahkan yang sudah dimulai pun ada yang mangkrak. Ini yang banyak dibahas Jamie dalam bukunya,” papar Achmad Choirudin penerjemah buku dari INSISTPress. 

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi buku Menaja Jalan: Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Indonesia Jamie S. Davidson seorang dosen Departemen Ilmu Politik di National University of Singapore, Jum’at, 28 Februari 2020, di Sekretariat Yayasan Abdurrahman Baswedan, Perumahan Timoho Asri IV, Muja Muju Yogyakarta.

Menurut Jamie kajian infrastruktur selama ini arus utama didekati dengan new institutional economic. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan infrastruktur faktor penting dan kunci sukses tidaknya terletak dari tata kelembagaan yang mengkerangkai pembangunan tersebut. Lebih khusus lagi, yakni kelembagaan formal, pemerintahan dan segala aturannya. 

Jamie mengkritik pendekatan ini, karena dinilai kelembagaan informal juga penting sepenting kelembagaan formal. Misalnya lobi-lobi di luar jalur resmi, yang dilakukan elit-elit yang berpengaruh. Selain itu, protes masyarakat juga berpengaruh besar dalam pembangunan infrastruktur. 

“Dalam bab enam, bagaimana protes masyarakat, ketika proses pembebasan lahan. Ada yang menolak, setuju, dan ada pula yang setuju dengan negosiasi. Kajian Jamie ini kacamata besarnya ekonomi politik, pisau analisisnya sosiologi politik, dia menekankan tata kelembagaan informal, kroni, lobi,” jelas Choirudin.

Kajian dalam buku ini juga memperlihatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia telah menggeser haluan negara. Pendekatan pembangunan infrastruktur pun berubah. Ketika orde lama, pembangunan dilakukan dengan komando negara. Ketika orde baru bergeser ke liberalisasi, sebagai kritik negara tidak berhasil melakukan pembangunan, sehingga dominasi  swasta terjadi. Pasca reformasi, menuju ke tengah yang sering kita dengar dengan istilah kerjasama publik swasta atau public private partnership.

“Jamie mengajukan satu konsep untuk mengerangkai skema public private partnership ini berjalan dengan istilah kapitalisme regulatif. Proyek pembangunan infrastruktur ini melibatkan swasta yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan nantinya, namun diatur pemerintah atau negara,” jelas Choirudin. 

Kuatnya informalitas dalam pembangunan infrastruktur sejalan dengan karakter tata pemerintahan Indonesia yakni oligarki. Perburuan rente, perebutan posisi di pemerintahan dan partai, juga mempengaruhi pembangunan infrastruktur. “Ketika orde baru, pelibatan swasta dibuka, namun sangat terbatas. Aktor paling dominan adalah anaknya Soeharto. Sampai kini pun pemain-pemain jalan tol Indonesia hanya terbatas pada elit saja. Dalam pembangunan infrastruktur juga sarat dengan perburuan rente diantara elit tersebut, ” ujar Choirudin.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Close