Ditulis oleh 1:48 pm COVID-19

Kemenko Perekonomian Kaji Pembukaan Layanan Publik, Achmad Yurianto: Gugus Tugas Tidak Dilibatkan

Kajian dilakukan untuk mengantisipasi pelbagai hal yang akan terjadi pada masa mendatang, sekaligus sebagai upaya menyiapkan masa pemulihan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan penjelasan mengenai informasi rencana pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang ramai diperbincangkan di dunia maya. Rencana tersebut berupa jadwal mulai beroperasinya layanan publik dan bisnis, pada 1 juni 2020.

Berikut isi kajian awal Kemenko Perekonomian tersebut yang dilansir Kompas.com:

1. Fase pertama, yang dilakukan pada 1 Juni 2020 ialah membuka kembali operasional industri dan jasa bisnis ke bisnis (B2B), dengan tetap menerapkan social distancing.

2. Fase kedua yakni pada 8 Juni 2020, toko, pasar, dan mal diperbolehkan beroperasi kembali.

3. Fase ketiga, 15 Juni 2020, tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai dibuka kembali dengan tetap menerapkan social distancing dan beberapa penyesuaian.

4. Fase keempat, 6 Juli 2020, difokuskan kepada evaluasi terhadap pembukaan berbagai fasilitas seperti restoran hingga tempat ibadah.

5. Fase kelima, 20 Juli dan 27 Juli 2020, evaluasi fase keempat dan pada akhir Juli atau awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dapat beroperasi dengan normal.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, kepada Tempo.co, mengatakan fase rencana pembukaan operasional layanan publik tersebut baru merupakan kajian awal.

“Yang beredar adalah kajian awal Kemenko Perekonomian yang selama ini secara intens melakukan kajian dan kebijakan pemerintah menjelang, selama, dan pasca-pandemi Covid-19,” tuturnya.

Kajian itu, diakuinya diperlukan untuk mengantisipasi pelbagai hal yang akan terjadi pada masa mendatang, sekaligus sebagai upaya menyiapkan masa pemulihan. Kajian tersebut belum final karena Kementerian masih membahasnya secara intens dengan pihak-pihak terkait.

Dilain pihak, Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tidak dilibatkan dalam pembuatan kajian awal pembukaan layanan publik Kemenko Perekonomian.

Oleh karena itu, Yuri enggan berkomentar banyak mengenai kajian tersebut. “Orang Kemenko juga enggak bikin rencananya sama kita kok (gugus tugas),” kata Yuri pada Kompas.com, Sabtu (9/5/2020).

Achmad Yurianto mengatakan, kajian itu belum dikomunikasikan antar kementerian dan lembaga. Ia pun menilai kajian itu hanya sebatas pendapat satu kementerian saja dan belum menjadi rencana.

“Itu masih pendapat kan itu. Masih pendapat bukan rencana,” ucap Achmad Yurianto yang juga Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan itu.

(Visited 185 times, 1 visits today)
Tag: Last modified: 9 Mei 2020
Close