20.3 C
Yogyakarta
22 November 2021
BENTARA HIKMAH
KABAR

Kepemimpinan Nasional, Itulah Masalahnya

SERATUS tahun kemerdekaan Indonesia, tepatnya 17 Agustus 2025 tinggal 25 tahun lagi.

Para ahli demografi memprediksi, inilah era keemasan atau kejayaan Ìndonesia sebagai entitas sebuah negara bangsa (nation state).

Kejayaan itu ditandai dengan dominasi generasi emas atau usia produktif yang dikenal dengan bonus demografi. Ini usia antara 15 sampai 60 tahun.

Negara super power

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) akan mencapai 319 juta jiwa. Komposisi demografinya, usia produktif mencapai 70 persen atau sekitar 222 juta jiwa.

Bila semua penduduk usia produktif mampu memberikan kontribusi pendapatan, maka tidak berlebihan jika banyak pihak memperkirakan Indonesia akan menjadi salah satu negara super power di dunia. Pada saat yang sama, negara-negara super power ekonomi hari ini seperti Amerika, Jepang, Jerman, Rusia, akan mengalami pelambatan signifikan karena komposisi penduduk justeru didominasi penduduk tidak produktif yang menjadi beban negara.

Tentu kita berharap agar era keemasan menjadi kenyataan, sehingga anak cucu kita bisa hidup lebih baik daripada hari ini.

Ada prasyaratnya: hari ini semua sumber daya yang ada harus dipersiapkan untuk menyongsong era tersebut. Bonus demografi tanpa memberikan lapangan kerja yang memadai akan menjadi malapetaka besar bagi sebuah negara. Apa jadinya jika penduduk 222 juta jiwa tidak terdidik dan tidak memiliki pekerjaan tetap? Bonus demografi bukan hadir menjadi berkah, tetapi malahan menjadi musibah. Ambyar!

Prasyarat yang dimaksud adalah (1) pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang merata dan berkualitas, (2) infrastruktur yang masif, (3) penguasaan teknologi canggih yang optimal, serta (4) kepemimpinan nasional yang kuat. Dari empat prasyarat tersebut, hal yang paling berat adalah faktor keempat yakni kepemimpinan nasional.

Indonesia adalah negara yang selain bependuduk padat juga multikultur, baik dari segi suku bangsa, ras, bahasa, keyakinan, dan agama. Satu sisi hal ini merupakan anugerah dari Allah. Namun pada sisi lain kebhinekaan yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi sumber laten disintegrasi nasional.

Jalan demokrasi

Selain faktor multi kultur, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan mencapai kesejahteraan sosial. Demokrasi berarti semua pihak harus bersiap menerima perbedaan-perbedaan. Demokrasi berarti siapa saja bisa menjadi apa saja.

Demokrasi berarti suksesi terbuka, tidak peduli latar belakang sosial dan politiknya, tidak peduli agama dan keyakinannya, tidak peduli “kecebong”, atau “kampret”. Selama memperoleh mandat legitimasi konstitusional, ia berhak menjadi pemimpin nasional.

Pada proses memperoleh legitimasi itulah yang rawan konflik sosial, baik saat menjelang dan pelaksanaan Pemilu atau masa-masa sesudahnya.

Pengalaman Pemilu 2014 dan 2019, juga saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2018, telah menimbulkan keterbelahan masyarakat yang sangat tajam. Keterbelahan itu hingga kini sisa-sisanya masih sangat terasa. Banyak kasus-kasus pidana yang beririsan dengan efek Pemilihan Presiden. Banyak sebaran informasi hoax produk pendukung Pilpres, baik yang menang maupun yang kalah.

Pemimpin kuat

Sesungguhnya keterbelahan afiliasi ideologi dan politik partisan yang meruncing bisa diminimalisir manakala ada kepemimpinan (baca: pemimpin) yang kuat.

Kepemimpinan sebagaimana dikemukakan oleh George F Terry adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin itu memutuskan. Lalu menggerakkan dan mengendalikan.

Ukuran kemampuan seorang pemimpin mempengaruhi orang lain bisa dilihat sebanyak apa followernya. Seberapa banyak rakyat yang mengikuti ajakan dan perintahnya.

Bung Karno dan Pak Harto

Faktanya sejak Indonesia merdeka baru dua (2) kali Indonesia memperoleh kepemimpinan yang kuat.

Pertama pada era kepemimpinan Bung Karno selama sekitar 25 tahun. Bung Karno selaku salah satu founding fathers, mampu menggerakkan rakyat untuk setia mengikuti perintahnya. Dalam keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana ia bisa menentukan haluan negara sampai akhirnya ia lengser, oleh kondisi yang hingga kini masih menjadi perdebadan akademis.

Kedua, Pak Harto, berhasil menegakkan tahta selama 32 tahun. Dengan dukungan penuh militer, ia mampu menggenggam seluruh elemen masyarakat Indonesia yang semula multi partai, dengan mudahnya dibekuk menjadi tiga (partai).

Sayangnya, kedua pemimpin itu larut dalam sikap diktator sehingga menghadirkan anasir perlawanan dari dalam dan luar negeri.

Setelahnya tak ada lagi pemimpin yang kuat. BJ Habibie hanya bertahan 1 tahun. Gus Dur bertahan 2,5 tahun, sama dengan Megawati. SBY memang berkuasa dua periode, namun tak banyak karya strategis yang diwariskan. Pada masa kepemimpinannya kritik tajamnya adalah bahwa Indonesia sebagai negara auto pilot, berjalan sendiri tanpa (keterpengaruhan) pemimpin.

Hal yang sama dilakukan oleh Jokowi. Ia mungkin akan meninggalkan karya-karya infrastruktur strategis, tetapi ia gagal meninggalkan masyarakat multikultur yang solid dan kohesif.

Baik SBY maupun Jokowi terlalu banyak mengambil kebijakan yang populis dan berkesan pencitraan. Kedua pemimpin larut dalam arus aspirasi elite politik dan analisis lembaga survey.

Padahal pemimpin yang kuat itu menanamkan nilai-nilai seperti kedisiplinan, persatuan, integrasi bangsa, anti korupsi, dan perintah lain yang diikuti seluruh rakyat.

Tanggung jawab parpol

Kembali pada era emas bonus demografi tahun 2045. Masalah utamanya adalah soal kepemimpinan nasional.

Untuk mengawal jelang puncak era bonus demografi, harus lahir kepemimpinan bangsa yang kuat. Yaitu pemimpin yang memiliki sikap tegas, berwibawa, berani mengambil keputusan-keputusan krusial dengan segala risikonya. Tentu tanpa menjadi seorang diktator.

Dari mana kita mendapatkannya? Dalam negara dengan kultur demokrasi yang kuat, Partai Politik (Parpol) menjadi penentunya.  Parpol harus menunjukkan rasa tanggung jawabnya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin tangguh, yang memiliki kemampuan intelektual, sekaligus memiliki karakter yang kuat.

Saatnya Parpol melakukan konsolidasi total untuk menjadi kawah candradimuka kepemimpinan nasional. Lupakan praktek rekrutmen pemimpin yang kolutif dan money politics. Pemimpin seperti ini hanya akan menjadi benalu masyarakat.

Masih ada waktu 25 tahun menuju puncak bonus demografi. Tanpa pembenahan pada lembaga sumber rekrutmen kepemimpinan, sulit diharapkan lahirnya pemimpin yang kuat.

Kita tak bisa berharap rekrutmen kepemimpinan nasional dari perguruan tinggi atau lembaga lain. Sebabnya, dalam sistem negara demokrasi, aktor determinannya adalah Parpol.

Parpol bisa membenarkan 100 persen kesalahan dan bisa menyalahkan 100 persen kebenaran.

Adakah kesadaran ikhwal ini pada kalangan elite politik?

Mari pada momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2020, kita gedor nurani kaum politisi. Bahwa era keemasan bonus demografi tahun 2045 tidak hanya ditunggu secara alamiah. Ia harus dirancang dan dipersiapkan matang.

Tanpa fondasi yang kuat sejak hari ini, boleh jadi bukan bonus demografi yg didapat, tetapi petaka demi petaka yang hadir. Jika itu yang terjadi, sangat mungkin rakyat mengambil mandat jalan demokrasi. Parpol akan dianggap sampah fosil yang tidak boleh lenyap sewaktu-waktu.

Banyak negara tidak mengambil jalan demokrasi murni namun kehidupannya jauh lebih sejahtera. Untuk apa terus mempertahankan demokrasi?

Demokrasi adalah hanya jalan terbaik dari jalan-jalan terburuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat dan bangsa.

Kaki Dieng, 18 Mei 2020

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA