Krisis Pangan dan Solidaritas Warga

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Pandemi Covid-19 berpengaruh pada ketersediaan pangan. Bagaimana kita hendaknya merespon persoalan ini?

Krisis pangan memang menjadi momok bagi negara yang mengalaminya. Terlebih dalam masa Covid-19 yang belum tahu kapan usai, meski banyak prediksi menjelaskan bahwa akan berakhir pada Juni, krisis pangan akan menjadi ancaman ke depan. Tidak hanya negara maju, namun juga negara berkembang juga akan terkena dampaknya.

Kelaparan pada dasarnya dapat menghancurkan sebuah sistem pemerintahan. Peristiwa tersebut pernah di alami oleh Bosnia-Herzegovina (upaya pemerdekaan). Artinya pelemahan sebuah organisasi negara dapat dilakukan dengan mudah yaitu dengan menutup semua akses distribusi bahan pangan.

Konflik yang terjadi dengan tentara Serbia karena keinginan untuk merdeka dan lepas dari Yugoslavia menjadi awal konflik berdarah kala itu. Pengepungan secara besar-besaran dilakukan di kota Sarajevo hingga masyarakat tidak berani untuk keluar sekedar mengantri membeli roti. Konflik yang berkepanjangan tersebut membuat Warga Sarajevo mengalami krisis pangan.

Dalam kasus pandemi, Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) menjelaskan bahwa akan terjadi krisis pangan pada bulanApril dan Mei 2020. Ini terjadi karena rantai pasokan makanan tidak berjalan karena negara masih fokus pada penanganan isu pandemi.

Lockdown yang diterapkan oleh beberapa wilayah mengakibatkan sistem impor-ekpor terhambat. Padahal, kebutuhan pangan adalah pokok dari sebuah negara atau daerah yang sedang menghadapi pandemi. Dan, Indonesia adalah negara yang paling kena dampak jika negara-negara pengekspor menurut jalur perdagangannya.

Untuk itu, pemerintah menerbitkan kebijakan untuk membuat lahan sawah baru, tepatnya di Kalimantan Tengah. Ini adalah upaya untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan yang berkepanjangan. Upaya tersebut tentu butuh kajian yang panjang.

Kebijakan yang Bias

Ada sekitar 1 juta hektare lebih lahan yang akan dibuka. Dalih bahwa pembukaan lahan baru ini dapat menekan krisis pangan menjadi alasan pembuatan kebijakan. Padahal jika itu diteruskan maka akan berdampak pada nilai ekologis dan alam.

Krisis yang diperkirakan akan terjadi pada April dan Mei tentu tidak punya relevansi dengan pembuatan lahan persawahan baru di Kalimantan. Pembukaan lahan gambut dan merubahnya ke lahan persawahan secara konsep membutuhkan waktu yang panjang. Dan, masa panen padi kurang lebih adalah 3 bulan. Maka kebijakan ini dapat dibilang bias.

Pemerintah dewasa ini sering tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Giorgio Agamben melihat bahwa dalam negara demokrasi pemerintah sering menggunakan dalih kedaruratan dalam mengambil kebijakan. Belum lama ini juga pembahasan RUU cipta kerja menjadi agenda yang menguras kas negara.

Pengambilan keputusan atas dasar ketakutan membuat kebijakan akan senantiasa diambil berdasarkan kepentingan sepihak. Kita dapat lihat secara seksama bahwa pertumbuhan pembangunan perkotaan telah mengorbankan banyak lahan persawahan. Artinya proses kapitalisasi dalam tahap sebelumnya telah berjalan.

Salah kaprah memang. Ini seperti membuat ekosistem baru dan mengorbankan ekosistem lama. Meski ini adalah satu-satunya pilihan seharusnya pemerintah juga menghentikan pelebaran bangunan yang kemudian akan mengamini proses urbanisasi brutal perkotaan.

Alih fungsi sawah menjadi hal yang masif dilakukan oleh perkotaan. Padahal, mereka lah yang paling kena dampak atas krisis ekonomi dan pangan berlangsung. Apakah kemudian pembukaan lahan persawahan menjadi solusi dalam menghadapi krisis pangan? Tentu bukan. Permasalahan pandemi memberikan dampak tersendiri atas hal ini. Bahwa masyarakat tentu akan terus mengurangi pengeluaran mereka di tengah-tengah kondisi yang seperti ini.

Menembus Batas Perbedaan

Bank Dunia mencatat bahwa terdapat 9,91 juta orang (3,37 persen) penduduk Indonesia yang masuk ke dalam kategori sangat miskin. Data tersebut mengindikasikan bahwa kendari pun pemerintah melakukan pembukaan lahan, permasalahan kemiskinan tidak akan selesai dan kebutuhan mereka pun tidak akan terpenuhi.

Meski isu ini juga terjadi di banyak negara, yaitu ada sebanyak 135 juta jiwa yang terancam menghadapi krisis kelaparan. Dalam tahap ini, nilai-nilai solidaritas atau kekeluargaan dalam jejaring sosial.

Hal ini bisa menjadi sebuah solusi bersama bahwa solidaritas adalah upaya untuk saling menjaga dan melengkapi kekurangan satu sama lainnya. Terlepas dari ini semua intervensi pemerintah dalam menghadapi krisis pangan sangat diperlukan. Namun tumbuhnya solidaritas sosial di masyarakat mempunyai nilai tersendiri dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Di tengah isu krisis pangan dan pandemi di masyarakat solidaritas sosial sangat diperlukan. Kepedulian kolektif dalam tahap ini tidak mengenal siapa dan darimana. Kepedulian sosial menganggap semuanya adalah sama. Mereka tentu melepas background dan juga identitas. Hal ini yang perlu dilakukan dalam menghadapai krisis nantinya.

Upaya kolektif ini perlu direplikasi di banyak tempat karena dengan upaya ini masyarakat dapat saling memberi dan menerima. Dan, yang terpenting adalah lebih eratnya nilai-nilai kerukunan dan menanggalkan perbedaan; suku, agama, ras dan etnis.

Penting bahwa untuk menciptakan ketahanan pangan masyarakat harus bersikap egaliter. Menganggap semuanya adalah sama adalah upaya untuk melanjutkan sistem sosial kemasyarakatan. Hal ini penting untuk dilakukan dalam menghadapi gejolak dalam ekonomi, politik dan pangan.

Dwi Nugroho

Dwi Nugroho

Pengajar Payungi University

Terbaru

Ikuti