Ditulis oleh 8:24 am KABAR

Kuliah Konstitusi Pertemuan Ke-2 bersama Prof. Ni’matul Huda

Kuliah Konstitusi Yayasan Abdurrahman Baswedan memasuki pertemun yang ke-2, Senin, 18 November 2019, di Sekretariat Yayasan, di Perumahan Timoho Asri IV, Muja Muju, Yogyakarta.

Kuliah Konstitusi Yayasan Abdurrahman Baswedan memasuki pertemun yang ke-2, Senin, 18 November 2019, di Sekretariat Yayasan, di Perumahan Timoho Asri IV, Muja Muju, Yogyakarta. Kuliah Konstitusi merupakan salah satu agenda kuliah serial yang diselenggarakan Yayasan, dan diampu Prof. Dr. Hi’matul Huda, SH., M.Hum Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia.

Pada pertemuan ke-2 ini, Prof. Ni’matul Huda menyampaikan materi mengenai Piagam Madinah sebagai salah satu bentuk konstitusi yang dibuat Nabi Muhammad SAW. W. Montgomery Watt menyebutnya “the Constitution of Madinah”. Sebab didalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang majemuk.

Jimly Assshiddiqie, menurut Prof. Ni’matul, sependapat dengan Montgomery Watt ataupun Zainal Abidin Ahmad bahwa Piagam Madinah fungsinya sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan, menyebabkan piagam itu tepat disebut sebagai konstitusi.

Hanya saja tidak dapat memenuhinya secara paripurna. Sebab didalamnya tidak ditemui penjelasan tentang pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi ia menetapkan adanya pemegang hukum tertinggi.

Selain mengenai Piagam Madinah, Prof. Ni’matul Huda juga menyampaikan materi mengenai Sistem Pemerintahan dan Sistem Kepartaian di Indonesia. Menurut Prof. Ni’matul Indoensia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian yang multipartai. “Banyak sekali ahli yang mengatakan sebenarnya tidak cocok sistem presidensial digunakan dalam negara yang sistem kepartaiannya multipartai,” jelas Prof. Ni’matul.

Hal ini akan berimbas pada inefesiensi kinerja pemerintahan karena fluktuasi kekuatan sistem presidensial tergantung dukungan koalisi partai politik. “Dalam sistem presidensial dengan multipartai seperti di Indonesia, tidak ada koalisi permanen yang dapat mendukung pemerintahan selama masa lima tahun presiden terpilih,” jelas Prof. Ni’matul.

Materi lengkap perkuliahan pertemuan ke-2, dapat diunduh pada tautan dibawah ini. Pada perkuliahan ini, Prof. Ni’matul juga membagikan buku berjudul Teori dan Hukum Konstitusi, dimana Prof. Ni’matul menjadi salah satu penulisnya, kepada peserta.

Perkuliahan selanjutnya akan dilaksanakan pada Senin, 2 Desember 2019, pukul 15.30 di Sekretariat Yayasan Abdurrahman Baswedan.

Teori-Konstitusi-2

Sistem-Presidensiil-Sistem-Parpol

(Visited 86 times, 1 visits today)
Tag: , Last modified: 24 Februari 2020
Close