Ditulis oleh 12:52 pm KABAR

Literasi Masyarakat Tentukan Kualitas Demokrasi

Tiga prasyarat agar demokrasi dapat berhasil, yakni literasi, kedua kelas menengah yang kuat dan ketiga pendapatan per kapita tinggi.

Demokrasi dapat berjalan dengan baik, apabila warga negara memiliki tingkat literasi yang tinggi, kelas menengah yang besar dan pendapatan perkapita yang tinggi. Dengan demikian politik uang dalam pemilu dapat dihapuskan. 

Demikian disampaikan Dr. Nasiwan, M.Si Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta saat menjadi pembicara dalam diskusi buku dengan judul Partai Advokasi: Menghapus Dominasi Uang dalam Politik, Jum’at, 13 Maret 2020 di sekretariat Yayasan Abdurrahman Baswedan, Perumahan Timoho Asri IV, Muja Muju Yogyakarta. 

“Menurut Martin Lipset, untuk membuat demokrasi dapat berhasil ada tiga syarat, yakni literasi, kedua kelas menengah dan ketiga income per kapita,” jelas Nasiwan.  

Pengetahuan yang cukup menjadi prasyarat penting seorang warga negara dalam berdemokrasi. Apabila orang tidak membaca koran, tidak membaca buku, tidak ada diskusi, maka ia tidak dapat memilih politisi yang baik karena tidak ada khasanah dalam pemikirannya. 

Prasyarat kedua, yakni adanya kelas menengah kuat karena apabila orang masih terbelenggu kebutuhan dasar, seperti sandang pangan, maka fokusnya akan habis untuk itu. Akibatnya tidak ada waktu luang untuk diskusi, tidak ada waktu untuk baca koran, tidak ada waktu untuk memikirkan masalah bangsa, maka tidak bisa demokrasi itu hidup dengan baik. 

“Kemudian pendapatan perkapita, kalau orang untuk sehari-hari masih kurang makan, tidak bisa memilih partai karena visinya, tetapi karena uangnya, karena sembakonya, karena dangdutnya,” jelas Nasiwan.  

Namun, menurut Nasiwan, politisi yang tidak memiliki uang, bukan tidak mungkin terpilih dalam pemilu. Hanya saja harus menempuh jalan panjang dan usaha yang keras. “Politisi harus bisa menunjukkan track record yang panjang, memiliki modal sosial yang panjang, rekam jejak yang jelas di mata umat. Tidak bisa instan, bahkan kalau perlu ditempuh sejak mahasiswa, membangun networking, membangun nama baik, dan sebagainya,” papar Nasiwan. 

Bagus Sarwono S.Pd.Si., MPA., Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DI Yogyakarta yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan buku Partai Advokasi: Menghapus Dominasi Uang dalam Politik karya Totok Daryanto, menarik untuk dikaji. Buku ini ingin menyampaikan bahwa partai semestinya membangun basis pemberdayaan di tengah masyarakat, sehingga memiliki kekuatan dan pengaruh yang melebihi politik uang. 

“Namun hal ini tidak mudah, di tengah pemilu dengan sistem proporsional terbuka sehingga semua berkompetisi terhadap semua. Apalagi partai hanya berkerja saat menjelang pemilu, tidak sepanjang waktu,” ujar Bagus Sarwono.

Tidak berkerjanya partai untuk membangun basis pemberdayaan di tengah masyarakat dikarenakan faktor pembiayaan yang tidak tersedia. Di sisi lain, juga ada kekhawatiran apabila masyarakat yang sudah didampingi tersebut menjelang pemilihan akan digempur calon atau partai lain dengan uang. 

Bawaslu sendiri, lanjut Bagus, melakukan terobosan untuk mencegah sekaligus melawan politik uang tidak hanya dari atas, partai politik dan calon, tetapi dari bawah. Caranya dengan model membangun gerakan sosial berbasiskan desa/kelurahan yang dinamakan desa anti politik uang (Desa APU).  Gerakan ini mengasumsikan akan melibatkan makin banyak elemen desa dalam pengawasan partisipatif khususnya dalam gerakan anti politik uang.

“Gerakan ini positif dan efektif dalam menangkal terjadinya praktik politik uang di desa,” ujar Bagus. 

Bagus berharap gerakan-gerakan seperti ini terus dapat dilaksanakan dan direplikasi di desa atau daerah lain, sehingga pemilu dapat menghasilkan wakil rakyat atau pemimpin yang berintegritas.

(Visited 67 times, 1 visits today)
Tag: Last modified: 16 Maret 2020
Close