Manajemen Bencana Berbasis Kearifan Komunitas

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Bangkitnya kembali semangat dan kemampuan komunitas akan menjadi modal dasar dari proses percepatan pemulihan dan penanggulangan bencana.

Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana, terutama gempa bumi. Irsyam, dkk. (2017) menjelaskan bahwa kondisi tektonik Indonesia yang terletak pada pertemuan lempeng besar dunia dan beberapa lempeng kecil, menyebabkan daerah tersebut berpotensi mengalami banyak kejadian gempa bumi. Indonesia di kelilingi oleh empat lempeng utama, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, Lempeng Laut Filipina dan Lempeng Pasifik.

Penelitian lanjutan menggunakan informasi geodetik, geologis, dan seismologis menunjukkan bahwa tektonik di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa lempeng kecil, yaitu Burma, Sunda, Laut Banda, Laut Maluku, Timor, Kepala Burung, Maoke, dan Woodlark (Irsyam, dkk., 2017).

Sebagai akibat dari proses tektonik yang terjadi, peristiwa gempa bumi sering terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Salah satu sumber gempa bumi yang telah jelas teridentifikasi adalah zona subduksi aktif di bagian barat hingga bagian timur Indonesia (Irsyam, dkk., 2017).

Menurut Desmonda, dkk. (2014), ada 28 wilayah di Negara Republik Indonesia yang dinyatakan sebagai wilayah rawan bencana gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami, di antaranya Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, secara tektonik merupakan kawasan dengan tingkat aktivitas kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia. Kondisi ini disebabkan karena daerah ini berdekatan dengan zona tumbukan lempeng di Samudera Indonesia. Di samping sangat rawan gempa bumi akibat aktivitas tumbukan lempeng tektonik, daerah Yogyakarta juga sangat rawan gempa bumi akibat aktivitas sesar-sesar lokal di daratan. Kondisi tektonik semacam ini menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya sebagai kawasan seismik aktif dan kompleks.

Menurut Sucipto (2010), berdasarkan data sejarah kegempaan, Daerah Istimewa Yogyakarta telah 12 kali mengalami bencana gempa bumi yang bersifat merusak, yakni pada tahun 1840 dan 1859 yang juga terjadi tsunami, 1867 (5 tewas dan 327 rumah roboh, termasuk bangunan vital seperti Keraton, Tamansari, hingga Tugu Jogja.), 1875, 1937 (2.200 rumah roboh), 1943 (250 orang tewas, 28 ribu rumah roboh), 1957, 1981, 1992, 2001, 2004, serta 2006 lalu.

Sucipto (2010) menjelaskan bahwa berdasarkan kajian pustaka, kerusakan parah akibat gempa bumi terkonsentrasi di daerah Bantul. Catatan sejarah menunjukkan bahwa getaran dirasakan di kota Yogyakarta sangat dahsyat mencapai skala intensitas VIII hingga IX MMI. Saat itu kerusakan tidak saja melanda permukiman penduduk Yogyakarta, tetapi beberapa bagian dari bangunan Kraton Yogyakarta juga mengalami kerusakan yang cukup parah.

Para ahli geologi menduga bahwa gempa bumi kuat ini memiliki episentrum yang berada di daratan, pada suatu kawasan di sepanjang sesar Sungai Opak. Berdasarkan lokasi dan tingkat kerusakan parah yang ditimbulkan, diperkirakan gempa bumi ini memiliki magnitudo di atas 6.0 Skala Richter.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya bencana tersebut sungguh sangat memprihatinkan. Tidak jarang memunculkan derita yang mendalam dan luka yang berkepanjangan. Korban jiwa yang meninggal jumlahnya sangat banyak, kerusakan yang ditimbulkan teramat besar dan luas, mulai dari rumah-rumah penduduk, sarana dan prasarana kegiatan ekonomi masyarakat, fasilitas umum dan sosial, serta infrastruktur lainnya.

Pada saat terjadi bencana dan sesaat setelah bencana terjadi, dapat dikatakan sebagai suatu fase yang sangat sulit bagi mereka yang menjadi bagian langsung dan terkena peristiwa bencana tersebut (korban). Kepanikan dan kesedihan menyebabkan korban bencana menjadi trauma secara psikis. Ketidakpastian atau keadaan yang labil, ketidaksiapan untuk melangkah dan mengambil tindakan, serta jerit tangis dari para korban yang selamat untuk meminta pertolongan dan mencari bantuan, telah membentuk situasi rentan yang amat kompleks.

Korban gempa bumi 27 Mei 2006 mendapatkan perawatan seadanya (Sairin, dkk., 2008)

Dalam fase yang sangat sulit tersebut, setidak-tidaknya terdapat beberapa ciri, sebagai berikut, pertama, tidak adanya data yang akurat dan lengkap mengenai jumlah korban dan kerusakan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena, terutama mandegnya mesin birokrasi sebagai pihak yang pertama kali mengemban tanggungjawab. Tidak menutup kemungkinan, aparatur birokrasi pun menjadi bagian dari korban bencana. Padahal akurasi data ini sangat penting sebagai sumber informasi untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah paska bencana.

Kedua, banyaknya pihak atau stakeholders yang secara spontan turut mengambil bagian dalam penanganan masalah-masalah paska bencana. Mulai dari bantuan evakuasi korban, obat-obatan, makanan, tenda-tenda darurat, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan beragamnya tujuan, motivasi dan strategi penanganan masalah.

Kerusakan paska gempa bumi 27 Mei 2006 di daerah Pleret Bantul (Sairin, dkk., 2008)

Menghadapi situasi yang demikian, maka sangatlah tidak mungkin pemerintah mengambil alih peran dan tanggungjawab tunggal dalam menyusun strategi penanggulangan bencana. Kekuatan dan modal utama penanggulangan bencana ada pada komunitas, bukan pada pemerintah. Partisipasi interaktif dan jiwa gotong-royong perlu dibangkitkan untuk menghadapi bencana (Baiquni, dkk., dalam R. Rijanta, dkk., 2014).

Bangkitnya kembali semangat dan kemampuan komunitas akan menjadi modal dasar dari proses percepatan pemulihan dan penanggulangan bencana. Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan mendukung proses pemulihan tersebut dengan cara memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki oleh komunitas.

Namun, harus disadari sepenuhnya oleh semua pihak bahwa strategi dan upaya-upaya pemulihan dan penanggulangan masalah-masalah, terutama paska bencana, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Persoalan-persoalan yang kompleks, keterbatasan sarana dan kemampuan, harus berhadapan dengan sejuta harapan masyarakat untuk kembali pada situasi kehidupan yang normal. Keterbatasan mesin birokrasi, ketiadaan data dan informasi yang akurat, serta banyaknya pihak yang secara spontan turut berperan dalam semua langkah penanggulangan bencana, telah memaksa sebagian besar strategi dan rencana harus menyesuaikan dengan kenyataan di lapangan.

Dengan demikian wajar, sering terjadi gap antara pendekatan makro dan mikro, integratif dan parsial, serta antara cita-cita ideal sempurna dan penyimpangan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan upaya rekonsiliasi antar anggota masyarakat yang menjadi korban, dengan sebuah keyakinan bahwa hanya dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan antar anggota masyarakat, maka proses pemulihan dan penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan baik.

Dalam konteks inilah, maka pemahaman tentang kajian  komunitas dan kearifan lokal dalam manajemen bencana alam menjadi penting. Hal ini untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan konsep dan strategi penanggulangan bencana pola topdown yang seringkali justru mengabaikan semangat, potensi dan kapasitas masyarakat yang terkena bencana.

Dr. Untoro Hariadi, M.Si

Dr. Untoro Hariadi, M.Si

Dosen Universitas Janabadra Yogyakarta.