Ditulis oleh 9:04 am KALAM

Marginalisasi Ekonomi Perempuan Desa

Perempuan desa sering kali tidak diprioritaskan, dianggap tidak memiliki kemampuan, dan disuguhkan dengan ruang-ruang gerak yang sempit – perannya hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan menjadi masalah akut dan sukar untuk diselesaikan. Terlebih, kekerasan yang mereka alami tidak hanya sekedar kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan struktural dan kultural. Pasalnya, kekerasan yang terjadi terus-menerus akhirnya akan menyumbang dampak negatif terhadap perubahan pola peminggiran kaum perempuan pada sudut-sudut sosial, budaya, politik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang semakin menghimpit peran perempuan.

Johan Galtung dalam karya lawasnya “Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization” (1996) mengatakan dalam teori kekerasan bahwa kekerasan yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan secara fisik – kekerasan langsung. Lebih luas lagi, Galtung menegaskan bahwa terdapat juga kekerasan tidak langsung dan legitimasi atas kedua jenis kekerasan tersebut – kekerasan langsung dan tidak langsung – dalam teorinya. Senada dengan Galtung, kehidupan nyata kaum perempuan dalam pergaulan sosial, selain mendapatkan kekerasan fisik, juga sering mendapatkan kekerasan non fisik. Kekerasan non fisik ini menyerang psikis perempuan yang kerap menimbukan depresi berat dan guncangan mental secara personal. Seperti pelabelan masyarakat kelas atas kepada perempuan kelas bawah yang dipandang tidak terdidik, lemah, dan miskin. Sehingga, peminggiran kaum perempuan menjadi sangat jelas dan terkonstruksi masif akibat budaya partiarkal.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Indonesia dalam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020 merilis data terbaru bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 meningkat menjadi 431.471, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 406.178. Selanjutnya, dalam analisis Komnas Perempuan disimpulkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 12 tahun terakhir meningkat sebesar 792 persen atau delapan kali lipat. Peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia sangat rentan terhadap tindak kekerasan. Bahkan, mereka mengalami kehidupan yang sangat tidak nyaman, hal ini diperparah dengan masih minimnya perlindungan dan keamanan yang diberikan pemerintah kepada mereka.

Badan Pusat Stastistika (BPS) menerangkan, secara umum kekerasan terhadap perempuan timbul dari interaksi antara faktor sosial dan psikososial individu dan proses sosial. Lantaran perempuan sering terpojokkan dengan status kelas sosial yang disandangnya. Selain masalah gender, tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah juga menjadi faktor penting dalam penstrukturalan perempuan pada kelas sosial tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat perempuan menjadi terkekang, terhimpit oleh keadaan, dan mengalami tekanan hidup berat. Sehingga mendorong mereka untuk melakukan keputusan-keputusan yang minim kompromi – menjadi buruh migran ilegal dan pekerja seks komersil.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam artikelnya “Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya” (2018) menjelaskan bahwa faktor yang mendasari terjadinya kekerasan terhadap perempuan sangatlah kompleks. Muncul banyak faktor diantaranya faktor individu perempuan, pasangan, sosial budaya, hingga faktor ekonomi. Dari keempat faktor tersebut, faktor ekonomi menjadi faktor yang pelik dan cukup banyak terjadi. Pasalnya, faktor ekonomi banyak menjadi dasar masyarakat kelas bawah untuk melakukan tindak kekerasan kepada perempuan. Dimana, perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat ekonomi rendah cenderung memilliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat ekonomi sedang atau tinggi. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa sebagian besar korban kekerasan adalah berasal dari keluarga yang bekerja sebagai buruh, dimana notabene memiliki tingkat upah rendah di Indonesia.

Iklim Ekonomi Perempuan Desa

Desa sangat lekat dengan lebel daerah tertinggal dan kuno. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa desa adalah daerah tertinggal dan terisolasi dari jangkauan teknologi. Tidak sampai di situ saja, konstruksi pendidikan di Indonesia sendiri melekatkan desa dengan sebuah ketertinggalan — dimana desa selalu diartikan sebagai tempat tinggal kaum buruh, orang tidak berpendidikan dan miskin.

Lebel yang melakat pada desa akhirnya menumbuhkan akar kuat penyokong tindak kekerasan terhadap perempuan desa. Budaya partiarkal, alienasi, feodalisme, subordinasi, dan marginalisasi di desa secara terorganisir menumbuhkan iklim buruk bagi mereka. Hal tersebut terjadi lantaran tingkat pendidikan rendah dan kemiskinan yang masih mengendap. Meskipun BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2019 menurun 0,88 juta menjadi 24,79 dari tahun sebelumnya, disparitas kemiskinan antara desa dan kota masih terpantau tinggi. Tercatat persentase penduduk miskin kota mencapai 12,6 persen, sementara presentase penduduk miskin pedesaan mencapai 12,6 persen.

Tingginya tingkat kemiskinan di daerah pedesaan menjadi pendorong meningkatnya perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan desa. Selain itu, terdapat kekerasan non fisik seperti kekerasan struktural dan budaya yang juga akan mengalami peningkakatan. Wijaya Herlambang dalam bukunya “Kekerasan Budaya Pasca 1965” (2013) memaparkan bahwa kekerasan struktural adalah kekerasan yang tidak mencelakai atau membunuh melalui senjata atau bom, tetapi melalui struktur sosial yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial dan politik. Praktik seperti ini sebenarnya kerap dialami oleh kaum perempuan desa, dimana posisi mereka selalu tidak diprioritaskan, dianggap tidak memiliki kemampuan, dan disuguhkan dengan ruang-ruang gerak yang sempit – perannya hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga.

Mirisnya lagi, perempuan desa juga minim mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Pasalnya mereka selalu dibayang-bayangi oleh pola pikir yang menganggap bahwa pendidikan tidaklah penting bagi masa depan. Dengan alasan, mereka akan menikah dan dinafkahi oleh suaminya sehingga tidak perlu bersekolah dan mengejar karir. Padahal, yang terjadi, setelah menikah banyak perempuan desa yang mengalami penyiksaan di dalam rumah tangga dikarenakan keadaan ekonomi keluarga yang sulit. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengungkap pada tahun 2015 sekitar 14,63 persen perempuan berumur 15 tahun ke atas menjadi kepala rumah tangga. Sedangkan Sensus Pertanian tahun 2013 mencatat 2,8 juta rumah tangga petani dipimpin oleh perempuan.

Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan desa juga dapat terjadi melalui produk-produk budaya. Kekerasan ini berfungsi untuk mentransformasikan nilai-nilai moral dan ideologi agar masyarakat desa dapat melihat praktik kekerasan sebagai kejadian yang normal atau alamiah. Bernadette Muthien dan Helene Combrinck lewat tulisannya “When Rights are Wronged: Gender-base Violance and Human Rights in Africa” berpendapat bahwa kekerasan budaya berperan dalam melegitimasi dan menjustifikasi tindakan agresi dan eksploitasi termasuk seksisme, rasisme, xenofobia, dan hemofobia. Kekerasan budaya yang kerap dialami oleh perempuan desa yakni melalui pengetahuan yang dibungkus dalam berbagai media seperti gambar, tulisan, dan video. Seringkali perempuan desa disuguhkan dengan iklan-iklan televisi yang mengeksplorasi tubuh perempuan, produk-produk rumah tangga yang tidak ramah lingkungan, dan perilaku menghabiskan uang untuk bersenang-senang. Akhirnya, tontonan seperti ini merubah pola pikir perempuan desa yang seharusnya bisa hidup hemat, makan-makanan sehat, dan banyak melakukan kerja produktif berubah menjadi lebih konsumtif dan boros. Akhirnya berimbas pada kesulitan ekonomi karena keinginan yang tidak sesuai dengan pendapatan keluarga.

Kekerasan terhadap perempuan desa mestinya dapat ditanggulangi sejak dini. Melalui suplai pengetahuan yang dilakukan secara inklusif dan sustainable, perempuan desa akan lebih terdidik dan memiliki jalan pikiran yang visioner. Ruang-ruang belajar di desa harus ditumbuhkan bagi warga desa, terutama perempuan untuk memperkaya wawasan lokal. Supaya tercipta ide dan gagasan yang bisa mendasari gerakan mereka dalam membangun perekonomian desa. Apalagi, kini desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) cukup besar, dimana ADD tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan perempuan desa dan membangun ekosistem perekonomian di desa. Jika hal tersebut dapat terbentuk dengan baik, kekerasan terhadap perempuan desa akan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

(Visited 107 times, 1 visits today)
Tag: Last modified: 11 Mei 2020
Close