Ditulis oleh 8:40 am KALAM

Marwah Pemimpin Untuk Kebangkitan Nasional

Kebangkitan nasional di tengah merebaknya covid-19 merupakan momentum yang tepat untuk meneriakkan kembali arti pentingnya kemandirian baik dari segi politik maupun ekonomi. Ketergantungan pada tokoh secara politik atau negara lain secara ekonomi hanya akan memperburuk keadaan.

Berdirinya organisasi Boedi Oetomo seratus dua belas tahun yang lalu semenjak 20 Mei 1908 di Jakarta, dianggap sebagai awal dari perjuangan kemerdekaan dengan menggunakan organisasi modern. Boedi Oetomo sendiri adalah sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding voor Inlandsche Arsten) yaitu Goenawan, Dr. Tjipto Mangoenkeosoemo, Soeraji, serta R.T. Ario Tirtokusumo yang bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik.

Sejak saat itulah bangsa Indonesia memasuki babak baru yaitu masa pergerakan nasional, dimana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Saat itu cita-cita para pejuang kemerdekaan adalah dapat memerdekakan diri dari penjajahan pemerintahan kolonial Belanda. Namun setelah merdeka dari penjajahan Belanda, lalu harus medeka dari apa lagi? Para pendiri republik ini pernah mengingatkan bahwa setelah merdeka dari penjajahan Belanda, kita harus merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Inilah penyakit yang masih diderita oleh sebagian besar masyarakat kita.

Untuk memerangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dapat dimulai dari penataan politik dan ekonomi negeri ini.

Penataan politik

Demokrasi Pancasila sebagai pilihan politik dari para founding father kita adalah pilihan yang tidak salah. Namun dalam prakteknya, demokrasi di negeri ini masih jauh dari harapan. Demokrasi yang sesungguhnya adalah bertujuan untuk memberikan partisipasi masyarakat dalam memilih para pemimpinnya dalam perkembangannya malah masuk ke wilayah demokrasi liberal, sehingga sangat jauh dari impian para pendiri negeri ini yang merumuskannya dengan model perwakilan sebagaimana tertuang pada sila ke lima dari Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Akibat praktek demokrasi liberal ini, muncullah para pemimpin karbitan dan bukan negarawan. Indikasinya menurut laporan tahunan dari KPK terdapat 67 kasus korupsi kepala daerah baik gubernur, walikota/bupati dan atau wakilnya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 yang terdiri dari : korupsi yang di lakukan oleh gubernur sejumlah 16 orang, sedangkan kasus korupsi yang menjerat Bupati/Walikota sebanyak 51 orang.

Seolah tidak mau kalah dengan eksekutif, berdasar laporan dari KPK sejak tahun 2004 sampai dengan 2018 anggota legislatif baik DPR maupun DPRD yang terlibat kasus korupsi telah mencapai 205 orang.

Beberapa faktor penyebab kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan korupsi antara lain karena biaya pemilu langsung yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pahamnya peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya yang salah.

Para politisi jaman sekarang telah salah dalam menerjemahkan demokrasi dengan lebih menonjolkan pada keberhasilan materi secara berlebihan. Dengan demikian, banyak yang menempuh berbagai cara untuk mengakumulasi simbol-simbol keberhasilan materi. Akhirnya, menggunakan jalan pintas dan korupsi dipandang sebagai hal yang lumrah dan biasa. Bahkan seorang koruptor pun sudah tidak merasa hina dan malu. Lembaga publik pun dibelokkan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Itulah yang menjelaskan kenapa lembaga publik sering tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

Yang mengkhawatirkan adalah politik tidak didedikasikan untuk memperjuangkan kepentingan publik (rakyat). Namun, masih sekedar dijadikan sebagai alat berebut kekuasaan. Politik sebagai kendaraan untuk memperebutkan kekuasaan ini sudah membudaya di bangsa ini. Biasa apabila dalam pergantian pengurus sebuah partai atau organisasi selalu sibuk dengan keributannya sendiri. Ini terjadi karena adanya orientasi kekuasaan yang diperebutkan. Bahkan tidak segan menggunakan cara-cara yang mengingkari hati nurani. Menghabisi lawan baik secara fisik maupun menghabisi karakternya (character assassination). Fatsun dan kesantunan berpolitik telah mulai bergeser.

Kondisi politik yang semacam ini harus dilakukan perbaikan, dimulai dari regulasi tentang pemilihan umum dan pembentukan karakter bagi para politisi yang dilakukan oleh pegiat partai politik, serta masyarakat harus dididik untuk lebih selektif dalam memilih eksekutif maupun calon legislatif.

Penataan ekonomi

Sistem perekonomian Pancasila yang digagas oleh para pendiri negeri ini telah dirubah secara ngawur pasca reformasi. Koperasi yang tadinya dijadikan soko guru perekonomian negeri ini dibikin mati suri, sehingga yang berkuasa sekarang ini adalah ekonomi kapitalistik yang lebih pro dengan para pemodal. Akibatnya walaupun pertumbuhan ekonomi tampak begitu cepat tapi senyatanya itu rapuh. Terbukti begitu terkena gempuran resesi di tahun 1998 langsung ambruk.

Begitu juga ketika Indonesia mengalami pandemi COVID-19 akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia tahun ini. Menurut Asian Development Outlook (ADO) 2020, bersamaan dengan sejumlah mitra dagang utama Indonesia yang akan mengalami dampak negatif pada perekonomian mereka. Maka permintaan dalam negeri diperkirakan akan melemah seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen.

Inflasi yang mencapai rata-rata 2,8% tahun lalu, diperkirakan akan naik tipis ke 3,0% pada tahun 2020, sebelum turun lagi ke 2,8% pada tahun 2021. Tekanan inflasi dari ketatnya pasokan pangan dan depresiasi mata uang diperkirakan akan dapat diimbangi sebagian oleh penurunan harga bahan bakar non-subsidi, serta subsidi tambahan untuk listrik dan pangan. Sementara itu, pendapatan ekspor dari pariwisata dan komoditas diperkirakan akan menurun, sehingga menyebabkan defisit transaksi berjalan mencapai 2,9% dari produk domestik bruto pada tahun 2020. Seiring pulihnya taraf ekspor dan investasi pada 2021, volume barang modal impor yang lebih besar akan menyebabkan defisit transaksi berjalan tetap sama seperti pada 2020.

Lemahnya landasan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh sistem perekonomian yang didominasi oleh para pemilik modal, yang sekali terkena kontraksi dampaknya langsung terasa. Berbeda jika basis ekonominya dikuasai oleh UMKM, karena secara teori mereka lebih tahan terhadap goncangan ekonomi.

Semangat perekonomian kita harus dikembalikan lagi pada konsep perekonomian Pancasila, dimana perekonomian dibangun atas dasar kekeluargaan dan kegotong royongan.

Kemandirian adalah kunci?

Dalam banyak kesempatan, Presiden Soekarno sering mengingatkan arti pentingnya kemandirian, yang diistilahkan oleh beliau adalah BERDIKARI (berdiri di atas kaki sendiri). Konsep kemandirian di sini memiliki makna, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi ‘benalu’ bagi siapapun, namun tetap menjadikan Allah Swt sebagai tempat berharap dan meminta pertolongan.

Kebangkitan nasional di tengah merebaknya covid-19 merupakan momentum yang tepat untuk meneriakkan kembali arti pentingnya kemandirian baik dari segi politik maupun ekonomi. Ketergantungan pada tokoh secara politik atau negara lain secara ekonomi hanya akan memperburuk keadaan. Kita mungkin bisa belajar dari kebangkitan Jepang dan Jerman pasca kekalahan mereka dalam perang dunia ke II. Negara yang tadinya luluh lantak oleh perang, saat ini menjadi negara maju karena semangat nasionalisme dan persatuan dari rakyatnya.

Tentu saja itu dimulai dari pemimpinnya yang memiliki marwah dihadapan rakyatnya. Sehingga setiap yang disampaikan, akan diikuti dan dilaksanan oleh rakyatnya dengan sepenuh hati.

(Visited 55 times, 1 visits today)
Tag: , Last modified: 20 Mei 2020
Close