Melawan Covid-19, Media Hampir KO

media
Olengnya perusahaan media tidak saja berpengaruh kepada penghasilan para pekerja dan orang-orang yang terlibat di sekitarnya, juga pada penyebaran informasi yang bermanfaat bagi khalayak. Hak masyarakat memperoleh informasi yang benar menjadi semakin jauh dari kenyataan.

ADA sedikit cerita (lebih tepatnya curhat) dari seorang kawan yang bekerja di sebuah perusahaan media cetak di Yogyakarta. Sekitar tiga hari lalu dia bercerita, kalau gaji yang diterimanya pada bulan Mei ini turun dibandingkan bulan sebelumnya. Tentang besaran turunnya, dia hanya bilang “lumayan”.

Tidak hanya itu, sampai ketika kawan tadi curhat, tunjangan hari raya (THR) belum diperoleh. Padahal tahun-tahun sebelumnya, pada minggu kedua Ramadhan sudah turun. Memang sudah ada pemberitahuan dari manajemen kalau ada “persoalan” keuangan di kantor, sehingga terpaksa “memotong” gaji dan jumlah THR.

Pendapatan perusahaan media tempatnya bekerja turun drastis, malah terjun bebas, katanya. Pemasang iklan turun, penjualan koran turun. Sementara, pengeluaran untuk belanja justru naik. Harga kertas selalu naik, harga listrik naik, dan gaji secara periodik juga naik karena harga-harga kebutuhan pokok naik. Neraca keuangan pun menjadi tidak imbang. Njomplang.

Ada dua penyebab. Pertama, serbuan media online, termasuk media sosial yang sulit dilawan. Data Dewan Pers sampai April 2019, jumlah media cyber di Indonesia lebih dari 47.000. Itu belum termasuk pengguna twitter, instagram, dan facebook yang sering menggunakannya untuk menyebarkan informasi secara cepat. Peristiwa saat ini, akan tersebar saat ini pula. Media berbentuk koran harian tidak mampu mengimbangi kecepatan ini. Meskipun mereka melakukan pembelaan dengan mengatakan unggul dalam hal akurasi dan verifikasi data, tapi nyatanya kehendak “pasar” tidak bisa ditolak. Sejumlah perusahaan media mengibarkan bendera putih dan pamit mundur. Ini tidak hanya di Indonesia, juga di banyak negara lain.

Bagi negara penyampaian informasi yang benar dan akurat dari media sangat membantu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan berkelanjutan.

Kedua. “serbuan” wabah Covid-19. Virus corona benar-benar telah memporakporandakan kehidupan manusia, termasuk media. Jungkir baliknya perusahaan-perusahaan swasta menyebabkan tidak saja minim anggaran untuk memasang iklan, juga membayar karyawan. Sehingga pendapatan iklan turun drastis, bahkan ada yang kosong sama sekali. Mumet. Ruwet. Kata teman saya tadi yang sebenarnya termasuk pimpinan di media tempatnya bekerja.

Olengnya perusahaan media tidak saja berpengaruh kepada penghasilan para pekerja dan orang-orang yang terlibat di sekitarnya, juga pada penyebaran informasi yang bermanfaat bagi khalayak. Hak masyarakat memperoleh informasi yang benar menjadi semakin jauh dari kenyataan. Apalagi jika dikaitkan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif legislatif, dan yudikatif. Sebagai pilar ke empat tersebut pers dianggap mampu menyuarakan kepentingan rakyat. Terkait dengan wabah corona, media tetap dituntut menyajikan informasi yang akurat, kredibel, dan berkualitas. Dengan cupetnya anggaran, media dan pekerja media dihimpit pada dua persoalan yang sama-sama penting: tuntutan kebutuhan hidup dan tuntutan profesionalisme.

Bagi media yang tidak tahan godaan maka akan melacurkan profesinya sekadar untuk bertahan hidup. Misalnya dengan menulis apapun asal memperoleh fulus. Atau, masuk di pusaran politik praktis yang mau membayar sebagai “upah” menulis apapun untuk kepentingan “tuannya” tersebut. Kacamata yang dipakai adalah kacamata kuda, yang penting jalan terus tidak ambil pusing dengan dampak tulisannya. Saya berharap yang seperti ini tidak ada di republik tercinta.

Peran negara memang dibutuhkan untuk menyelamatkan media dari jurang kehancuran. Selandia Baru sudah memulai, setidaknya dibandingkan Indonesia. Pemerintah New Zealand membantu perusahaan terdampak Covid-19 dengan anggaran sebesar 50 juta dollar Selanda Baru atau setara dengan Rp 443 milyar.

“Bantuan ini mencerminkan peran penting media saat ini dalam memberikan akses ke informasiyang andal dan terkini dan menjaga warga Selandia Baru agar tetap terhubung saat lockdown,” kata Menteri Komunikasi Selandia Baru, Kris Faafoi, dikutip dari The Guardian, Senin 18 Mei 2020. Ada bukti warga Selandia Baru banyak mengakses berita-berita terpecaya sehingga media sangat penting didukung agar terus melakukan pekerjaan besar yang telah diakukan.

Di Indonesia, Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media mendorong pemerintah untuk mengentaskan media dari jurang keterpurukan saat ini. Bentuk konkrit yang diharapkan adalah bantuan berupa anggaran agar media tetap bisa bertahan hidup. Belum jelas seperti apa respon pemerintah terhadap permintaan dua asosiasi tersebut.

Menyelamatkan media, tidak semata-mata menyelamatkan orang-orangnya dari pemutusan hubungan kerja, tetapi menyelamatkan hak masyarakat atas informasi. Bagi negara penyampaian informasi yang benar dan akurat dari media sangat membantu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan berkelanjutan. Membiarkan media hidup dalam kegersangan pendapatan sama halnya membiarkan akses informasi masyarakat mati perlahan-lahan. Catatan penting yang harus ditulis dengan bold agar terlihat jelas adalah bantuan apapun dan berapapun jangan sampai menyebabkan media kehilangan ruh idealismenya sebagai anjing penjaga. Kritis tapi tidak nyiyir, tetap independen. Jika daya kritis dan independensi media hilang, maka pantas saya katakan selamat tinggal media.

(Visited 65 times, 1 visits today)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Official Website YAYASAN ABDURRAHMAN BASWEDAN Dikelola oleh Sekretariat ©2020