Mencermati KDRT di Era Corona, Diskusi KAHMI DIY Melalui Aplikasi Zoom

Screen Shot 2020-04-21 at 00.23.31
Tugas perempuan di lingkungan rumah tangga, semakin bertambah berat. Di samping rutin menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, juga guru anak yang belajar online, sekaligus pengelola ekonomi keluarga di tengah sulitnya sumber-sumber pendapatan.

Selama pandemi Covid-19, masyarakat dihimbau untuk berada di rumah. Berkerja maupun belajar di rumah. Tidak melakukan aktivitas di ruang publik. Pola hidup baru ini, tentu saja membuat perubahan di dalam keluarga.

Untuk itu KAHMI DIY menyelenggarakan diskusi melalui aplikasi Zoom dengan tema Mencermati KDRT di Era Karantina. Beberapa narasumber hadir dalam diskusi ini, antara lain: Dr. Ruhaini Dzuhayatin (Pegiat HAM dan Gender UIN Sunan Kalijaga),  Dr. Budi Wahyuni (Komnas Perempuan),  Gama Triono (Sekretaris PKBI DIY),  Silvy Dewayani (KPAI Kota Yogya),  Latifah Iskandar (Anggota DPR RI 2004-2009),  Shomiyatun (Yayasan Al Islam),  Indiyah (Pendamping Korban KDRT Rifka Anisa),  Drs Suprapto,  SU. (Peneliti PSW UGM), Dr.  Khamim Zarkasi, M.Si (Korpres MW KAHMI DIY). Diskusi ini dipandu oleh moderator Wasingatun Zakiyah, MA.

Diskusi diselenggarakan pada Sabtu, 18 April 2020, Pukul 20.00 WIB.

Yona Wahyudi Koordinator Diskusi menyampaikan point-point penting yang didiskusikan dalam kesempatan tersebut, antara lain:

Tugas kaum perempuan di lingkungan rumah tangga, di era Covid-19 ini,  semakin  bertambah berat. Di samping rutin menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga,  juga ditambahi beban sebagai guru di rumah karena anak menjalani belajar online, sekaligus pengelola ekonomi keluarga di tengah sulitnya sumber-sumber pendapatan. 

Di era seperti ini, antara suami, istri dan anak tidak perlu saling mencari kesalahan, tetapi mencari apa yang salah, untuk diperbaiki bersama. Guna menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.

Para conselor KDRT mengalami kesulitan untuk mendapatkan shelter (rumah aman)  bagi para pengadu. Petugas Pemda tidak berani menyediakan shelter yang dimiliki untuk dihuni oleh para pengadu yang dibawa conselor. Khawatir jika pengadu membawa virus.  Sedangkan protokol kesehatan di lingkungan shelter belum disiapkan. Akibatnya, pelayanan aduan tidak bisa dilakukan dengan baik karena klien tidak berada di tempat aman.

Di era normal, kaum ibu sudah terbiasa menjalankan tugas multiperan di tengah keluarga. Dalam catatan Komnas Perempuan, KDRT menduduki posisi tertinggi kasus kekerasan. Pada sisi lain, kebijakan anggaran juga tidak mendukung kesehatan reproduksi. Alokasi anggaran gizi dan vitamin di era Covid-19,  lebih diutamakan bagi petugas gugus, bukan untuk ibu hamil dan anak. Di samping itu, tidak terpenuhinya hak remaja perempuan  maupun ibu-ibu, untuk mendapatkan layanan kespro, belum masuk radar kekerasan.

Realokasi APBN maupun APBD di era Covid-19, perlu mendapatkan pengawasan ketat.  Pertama, banyak petani dan peternak yang jual obral hasil ternak dan tani karena pembeli tidak ada. Baik dari catering, hotel, warung makan, maupun pelanggan lain. Sehingga hasil tani dan ternak diobral murah. Kedua, banyak komisioner negara (KPI, Komnas, KPU, Ombudsman, dll) yang digaji tinggi, tetapi kegiatan tidak ada. Anggaran kegiatan dialihkan untuk tanggap darurat corona. Jika realokasi tepat sasaran, tentu hal semacam ini bisa disiasati.

Bencana Corona membuat semua pihak mengalami kegagapan. Tidak siap. Baik negara, dunia usaha, maupun masyarakat. Awalnya, persebaran virus di daerah tropis tidak akan seganas di daerah subtropis. Ternyata di luar dugaan. Menimbulkan kepanikan luas.

Kalaupun terjadi kerentanan terhadap kelompok lemah, sifatnya tidak tipikal, melainkan kasuistik. Khusus terkait perlindungan terhadap anak dan perempyan,  maka antara KPAI dan Komnas Perempuan perlu melakukan orkestrasi yang padu dan indah. KDRT mengalami kenaikan eskalasi dan intensitas, tetapi tidak dalam persebaran.

Kebijakan social dan physical distancing baru menyasar kelompok warga yang memiliki rumah.  Bagaimana dengan kelompok powerless yang tidak berumah? Berikutnya, poliklinik dan rumah sakit juga overprotektif. Menolak melayani kebutuhan kelompok rentan. Negara dirasa tidak hadir di era Covid-19,  bagi kelompok rentan. Kelompok yang mencari penghasilan hari ini untuk kebutuhan hari ini juga. Selanjutnya, pelaksanaan lockdown di perkampungan juga kurang sosialisasi. Asal tutup jalan masuk kampung. Sehingga,  kebijakan semacam ini menyulitkan remaja yang mengalami KTD yang butuh layanan konseling dan pemeriksaan kesehatan.

Untuk kelompok penghuni panti asuhan, mereka merasa lebih nyaman berada di panti.  Walaupun Kades, Kadus dan Ketua RW maupun RT sudah menyebar edaran untuk tidak pulang kampung. Di panti, ada jaminan pembelajaran dan asupan gizi.  Sedang di luar panti,  kebutuhan belajar dan gizi ini malah dipertanyakan.

Meningkatnya KDRT karena PHK massal,  maupun meningkatnya kriminal karena para napi dilepas,  sifatnya masih hipotetis.  Belum ada riset lapangan. Langkah penting untuk hal ini adalah perlunya peningkatan daya saing dan daya saring masyarakat.

Dari hasil pembicaraan di beberapa kalangan, para siswa lebih senang belajar di sekolah daripada di rumah. Belajar di sekolah, suasana lebih dinamis. Tidak monoton seperti kalau belajar di rumah. Di samping itu, dihapusnya ujian nasional juga membuat kalangan orang tua kehilangan sumber kebanggaan. Bangga jika anaknya meraih nilai UN tinggi, bangga jika anaknya bisa menembus kampus terkemuka, dan sejenisnya.

(Visited 51 times, 1 visits today)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Official Website YAYASAN ABDURRAHMAN BASWEDAN Dikelola oleh Sekretariat ©2020