Ditulis oleh 11:40 am KALAM

Menguatnya Nasionalisme di Tengah Pandemi Covid-19

COVID-19 ditambah krisis ekonomi merupakan musuh bersama bagi rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia.

Setiap tanggal 20 Mei bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional (HKN) dengan harapan agar rasa nasionalisme atau kebangsaan bangsa Indonesia tetap terjaga. Peringatan HKN yang ke 112, tahun ini, sangat berbeda dengan yang sebelumnya mengingat tanggal 20 Mei tahun ini bangsa Indonesia sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang semakin merajalela dan juga bertepatan dengan bulan Ramadhan. Tidak ada upacara-upacara yang mengumpulkan orang banyak, tidak ada perayaan yang mengerahkan rakyat, tidak ada juga pementasan-pementasan drama yang merangsang heroisme massa.

Meskipun demikian, peringatan HKN kali ini seharusnya lebih bermakna, lebih meningkatkan rasa nasionalisme anak bangsa, jika dibandingkan dengan peringatan HKN tahun-tahun sebelumnya yang lebih bersifat hura-hura, miskin makna. Mengapa? Karena kali ini bangsa Indonesia mempunyai musuh bersama yang nyata menyerang keberadaan umat manusia, termasuk manusia Indonesia, yaitu Covid-19.

Persamaan Nasib

Secara teoretis, keberadaan sekelompok manusia menjelma menjadi sebuah bangsa karena mereka merasa punya nasib yang sama untuk memperjuangkan kepentingan yang sama menghadapi musuh bersama untuk menggapai tujuan bersama. Bangsa merupakan peerekat kohesi sosial atau social integrative force yang mampu menumbuhkan solidaritas sosial, rasa persatuan, dan semangat bersama, sehingga mereka merasakan seperti bagian dari satu tubuh. Jika bagian tubuh yang satu merasakan sakit, bagian tubuh yang lain ikut merasakannya.

Pada masa pra kemerdekaan kelompok manusia “Indonesia” yang bernasib sama-sama terjajah Belanda bersatu berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Hanya dengan menjelma jadi sebuah bangsa, manusia Indonesia mampu bersatu melawan dan mengusir penjajah. Apa saja dikorbankan demi melepaskan diri dari penjajahan dan meraih kemerdekaan. Ketika mereka sudah mewujud menjadi sebuah bangsa, jangankan dengan harta dan tenaga, dengan nyawa sekalipun mereka rela melawan penjajah.

Menciptakan Musuh Bersama

Pada masa kemerdekaan, Presiden pertama Republik Indonesia membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia dengan menggelorakan semangat memerangi Nekolim (Neo-kolonialisme, Kolonialisme-Imperialisme) sebagai musuh bersama Revolusi Indonesia. Nekolim merupakan penjajahan jenis baru yang tidak lagi berbentuk penjajahan politik dalam bentuk penguasaan wilayah bangsa lain, tetapi dalam wujud penguasaan ekonomi dan ideologi. Rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa diminta untuk berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), mandiri dan tidak tergantung dari negara lain.

Pada masa pemerintahan Orde Baru (ORBA) Suharto menggelorakan semangat nasionalisme melalui program-program pembangunan yang yang disusun dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Yang dijadikan musuh bersama oleh Soeharto adalah kemiskinan, kebodohan dan rendahnya tingkat kesehatan rakyat. Dengan berbagai kekurangannya, Soeharto memiliki semangat dan visi kebangsaan yang kuat, tercermin dalam setiap sikap, perkataan dan perbuatan. Salah satu nukilan kebangsaan yang ia sampaikan pada Pembekalan Anggota DPR, 9 Agustus 1997, sesaat sebelum “lengser” dari jabatannya sangat fenomenal, sekaligus merupakan warisan untuk generasi berikutnya:

“Mengenai rasa kebangsaan, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kalau kita sudah bangga menjadi bangsa Indonesia, maka menempatkan kepentingan bangsa itu harus di atas segala-galanya, di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan masyarakat. Yang berarti pula, kita harus mengorbankan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, bahkan keluarga dan masyarakat, semata-mata untuk memenuhi kepentingan bangsa Indonesia,”

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dipandang sebagai sosok nasionalis sejati yang menempatkan masalah separatisme sebagai musuh bersama. Oleh karena itu beliau sering sekali melakukan kunjungan ke negara-negara sahabat dan meminta agar negara-negara sahabat tidak memberikan dukungan terhadap separatis. Sikap beliau yang selalu mengarusutamakan kepentingan bangsa, beliau juga dikenal sebagai guru bangsa.

Megawati, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Jokowi pun tidak diragukan semangat kebangsaannya dengan tantangan dan musuh bersama yang berbeda-beda. NKRI harga mati, Bhineka Tunggal Ika, Aku Indonesia, aku Pancasila adalah beberapa jargon yang belakangan sangat dikenal masyarakat terutama pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun yang paling penting untuk menilai kadar nasionalisme kesemuanya tidak cukup dengan hanya mengacu pada jargon-jargon yang diungkapkannya, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata. Dengan jargon-jargon tersebut mestinya nasionalisme bangsa Indonesia semakin menguat, tetapi apa yang dirasakan saat ini justru persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berkembang menuju situasi yang mengkhawatirkan. Masyarakat Indonesia saat ini seakan-akan terbelah dan masing-masing belahan berhadapan secara diametral. Dengan jargon-jargon yang sarat muatan kebangsaan mestinya menempatkan perpecahan sebagai musuh bersama, tetapi dalam prakteknya justru jargon-jargon tersebut digunakan sebagai alat untuk memojokkan atau menekan bahkan dalam hal-hal tertentu mengkriminalisasi pihak-pihak yang berbeda pendapat. Seringkali yang berbeda pendapat dicap sebagai anti NKRI, anti kebhinekaan, dan bahkan anti Pancasila. Keadaan tersebut lebih mengkhawatirkan lagi karena selain menghadapi potensi perpecahan, negara juga menghadapi ancaman krisis ekonomi.

COVID-19 sebagai Musuh Bersama

Di tengah-tengah situasi yang sangat mengkhawatirkan, tanpa diduga-duga pandemi COVID-19 datang menyerang hampir seluruh negara di dunia termassuk Indonesia. World Health Organization (WTO) menyatakan bahwa COVID-19 merupakan pandemi. Di Indonesia, pada awalnya disanggah bahwa ada kasus COVID-19, tetapi kemudian data menunjukkan kenyataan sebaliknya, bukan hanya ada kasus, tetapi jumlahnya yang dari hari kehari meningkat pesat. Sampai saat ini (17/5), sudah ada 17.514 warga Indonesia yang terpapar COVID-19, sebanyak 4.129 orang yang sembuh, dan 1.148 orang meninggal dunia. Masih belum diketahui kapan wabah ini akan berakhir.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini, mulai dari social distancing sampai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada intinya membatasi pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga penularan dapat dicegah. Para siswa, mahasiswa diharuskan untuk belajar di rumah, demikian juga para guru dosen, para pegawai, diminta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WfH). Angkutan-angkutan antar kota antar propinsi dilarang beroperasi. Toko-toko harus tutup, pabrik-pabrik harus berhenti berproduksi, restoran-restoran dan kafe diminta untuk tutup atau hanya melayani penjualan untuk dibawa pulang (take away). Akibatnya aktivitas ekonomi menjadi lumpuh, masyarakat yang bekerja harian tidak lagi berpenghasilan, sangat kesulitan mendapatkan makanan, dll. Musuh bersama kemudian bukan hanya COVID-19 tetapi juga krisis ekonomi.

Keadaan seperti ini di satu sisi merupakan bencana yang tidak bisa dihindarkan, tetapi di sisi lain merupakan momentum untuk menumbuh-kembangkan nilai-nilai kebangsaan. Seluruh komponen bangsa termasuk pemimpin negara tidak perlu menciptakan musuh bersama, apalagi musuh imajiner, karena COVID-19 ditambah krisis ekonomi merupakan musuh bersama yang nyata, bukan hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dalam mengadapi COVID-19 ini diperlukan solidaritas, kekompakan dan persatuan bahkan partisipasi dan empati seluruh komponen bangsa, karena karakter COVID-19 berbeda dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Ia hanya bisa musnah jika masyarakat secara kompak, bersama-sama melawannya dengan menghilangkan perantara penyebaran virus melalui kedisiplinan menjaga jarak satu dengan lainnya.

Kenyataannya, meskipun ada sebagian masyarakat dan tokoh masyarakat yang resisten, tetapi mayoritas telah menunjukkan kohesi sosial yang jauh lebih erat, solidaritas yang menguat, meskipun harus social distancing. Artinya nilai-nilai persatuan sebagai bagian dari sebuah bangsa justru menguat di era COVID-19 ini. Nilai-nilai tersebut lebih nampak lagi dalam perilaku masyarakat dalam menyikapi dampak ekonomi COVID-19 terutama terhadap orang-orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, yang tiba-tiba jatuh miskin, yang tiba-tiba kesulitan bahkan hanya untuk mendapat makanan. Mungkin baru kali ini rata-rata masyarakat Indonesia sangat mengkhawatirkan jika tetangganya, saudaranya, temannya, dan sauadara-saudara sebangsanya tidak bisa makan. Bertepatan juga dengan bulan Ramadhan, kepedulian terhadap sesama semakin berkembang.

Tanpa dikomando pemerintah, masyarakat berinisiatif sendiri mendata tetangganya yang kira-kira terdampak dan mengalami kesulitan, lalu menghimpun dana baik dari diri sendiri maupun dari sesama tetangga yang mampu, kemudian diberikan kepada tetangganya. Berbagai elemen masyarakat menghimpun dana untuk pembelian alat pelindung diri untuk tenaga medik dan membagikannya secara gratis ke berbagai rumah sakit. Dana yang mereka kumpulkan juga didistribusikan untuk pembelian sembako bagi yang memerlukannya. Lihatlah antrian yang sangat panjang hanya sekedar untuk mendapatkan sebungkus nasi. Lihatlah mereka rela berdesak-desakan tidak peduli resiko penularan COVID-19 demi memperoleh sembako yang tidak seberapa jumlahnya, karena memang mereka membutuhkannya. Inilah perwujudan nilai-nilai kebangsaan yang sesungguhnya yang saat ini bangkit dan menguat diantara anggota masyarakat Indonesia.

Nasionalisme yang Tergerus

Sangat disayangkan di tengah menguatnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat, beberapa kebijakan dan tindakan pemerintah justru telah menggerusnya. Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law dipaksakan pembahasannya untuk disahkan yang muatannya sangat liberal, lebih banyak berpihak kepada pemodal asing dan banyak mereduksi hak-hak buruh. RUU Minerba disahkan tanpa pembahasan yang memadai, isinya juga sangat berpihak pada segelintir pemodal. Karpet merah dibentangkan oleh pemerintah untuk menyambut kehadiran tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di tengah pembatasan kedatangan pesawat-pesawat asing, bukan hanya membahayakan masyarakat Indonesia dari kemungkinan penularan COVID-19, tapi juga telah mengabaikan nilai-nilai nasionalisme. Penambahan hutang yang semakin menggunung bukan hanya membebani rakyat, tetapi membahayakan kedaulatan negara, terutama hutang-hutang dari Tiongkok untuk membiayai infrastruktur. Pemerintah menaikkan iuran BPJS meskipun sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA), sangat melukai hati golongan masyarakat bawah dan terkesan pemerintah tidak menunjukkan solidaritas dan empati terhadap rakyat yang sedang mengalami kesulitan. Terakhir yang sangat mengkhawatirkan adalah tidak dirujuknya Tар MPRS Nоmоr XXV/MPRS/1996 tеntаng Larangan Ajaran Kоmunіѕmе/Mаrxіѕmе-Lеnіnіѕmе dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), yang menjadi salah satu tolok ukur nilai-nilai nasionalisme.

Dalam rangka HKN yang ke-112 ini Pemerintah hendaknya menyadari bahwa beberapa kebijakan dan tindakannya kontraproduktif dan tidak sejalan dengan nilai-nilai nasionalisme. Dalam rangka memperingati HKN sudah selayaknya pemerintah melakukan refleksi dan reorientasi segala kebijakan dan tindakannya sehingga kompatibel dengan nilai-nilai nasionalisme masyarakat Indonesia.

(Visited 3.035 times, 34 visits today)
Tag: , , Last modified: 21 Mei 2020
Close