24.1 C
Yogyakarta
19 Oktober 2021
BENTARA HIKMAH
COVID-19

Meraba-raba Puncak Corona

Apakah Indonesia sedang menuju, telah sampai atau sedang menuruni puncak pandemi Covid-19? Pertanyaan ini menjadi penting, sebab hal tersebut akan menuntun pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi pandemi. Apakah akan meneruskan pengetatan pembatasan sosial atau justru pelonggaran.

Menuju puncak pandemi memang tidak sama saat mendaki puncak gunung. Ketika mendaki gunung, titik puncak telah ditetapkan. Sebagai pendaki kita tinggal memilih rute terbaik sesuai kemampuan atau pemandangan yang hendak dinikmati. Namun, berbeda dengan puncak pandemi yang tidak bisa dilihat dan sulit diprediksi.

Puncak pandemi di sebuah wilayah hanya dapat dilihat dari kurva epidemologi. Kurva yang dilihat pertama yakni kurva penambahan kasus harian. Puncak pandemi adalah ketika penambahan kasus pada satu hari mencapai angka paling banyak. Sebagai contoh, kita bisa melihat kurva penambahan kasus harian di Italia. Italia mengalami titik puncak Covid-19 pada 21 Maret 2020, dimana dalam satu hari itu, terjadi penambahan kasus positif sebanyak 6.557 orang. Setelah mencapai titik tersebut, kemudian trend penambahan kasus, walau tetap berfluktuasi, perlahan menurun. Kini Italia telah melewati puncak pandemi, dan bersiap melakukan pelonggaran pembatasan sosial.

Sumber: www.worldmeters.info

Kurva kedua yang perlu juga dilihat adalah kasus yang sedang aktif. Kurva ini memperlihatkan berapa banyak orang yang terinfeksi Covid-19 sedang mengalami perawatan. Kasus aktif didapatkan dari jumlah keseluruhan orang yang terinfeksi Covid-19 dikurangi pasien yang telah dinyatakan sembuh serta yang meninggal dunia. Kurva ini penting untuk melihat kemampuan sistem kesehatan atau rumah sakit dalam merawat pasien yang terinfeksi. Terlihat pula pada kurva epidemologi Italia, telah mencapai puncak dan kini terus menurun karena jumlah penambahan kasus harian lebih sedikit dari yang sembuh pada hari yang sama.

 Sumber: www.worldmeters.info

Bagaimana kurva pandemi di Indonesia? Menurut ilmuwan epidemologi, sesungguhnya Indonesia tidak memiliki kurva epidemiologi yang standart. Sebab, kurva yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, hanya merupakan laporan hasil pemeriksaan laboratorium.

Kurva epidemologi membutuhkan proses pendataan yang baik dan juga jumlah pemeriksaan (tes) yang masif. Organisasi kesehatan dunia (WHO) sesungguhnya telah memberikan pedoman dalam proses pendataan dalam pandemi Covid-19, namun banyak yang belum diikuti pemerintah Indonesia.

Sebut saja hasil liputan kolaborasi jurnalis di Yogyakarta yang menyoroti pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dunia dan kemudian dinyatakan negatif Covid-19. Hingga liputan tersebut diturunkan pada 4 Juni 2020, jumlah PDP meninggal dengan status negatif Covid-19 di DIY ternyata cukup banyak. Berdasar data Pemda DIY, ada 68 PDP meninggal dengan status negatif Covid-19. Padahal pasien tersebut baru tes dengan swab hanya satu kali. Panduan WHO, tes untuk menyatakan negatif, paling tidak dua kali (lihat Harianjogja.com). Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding jumlah pasien positif Covid-19 di DIY yang meninggal, yakni 8 orang.

Sumber: www.worldmeters.info

Kritik juga ahli epidemiologi FKM UI Pandu Riono terhadap data yang disampaikan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Pandu bahkan mengatakan bahwa data yang disampaikan setiap hari oleh juru bicara pemerintah, tidak sesuai dengan ilmu wabah (epidemiologi), prinsip statistik kesehatan publik.

Hal ini disebabkan keterlambatan pemeriksaan lab serta keterlambatan sampai diumumkan. Juga berkali-kali ditumpuk pengumumannya. Menurut Pandu, apa yang diumumkan bukanlah kasus yang terjadi 24 jam sebelumnya, tetapi hanya pengumuman hasil lab terkonfirmasi (lihat Kumparan.com).

Jumlah tes yang dilakukan hingga kini juga masih rendah. Data dari www.worldmeters.info, memperlihatkan jumlah tes yang dilakukan Indonesia pertanggal 13 Juni 2020, mencapai 1.813 per satu juta penduduk. Jika dibandingkan dengan Pakistan saja, yang jumlah penduduknya 220 juta jika, telah melakukan tes sebanyak 3.802 per satu juta penduduk. Tes yang rendah ini membuat data yang disajikan pemerintah sulit untuk menggambarkan kenyataan di lapangan.

Selain jumlah pemeriksaan yang masih terbatas, prosedur pemeriksaan di Indonesia, hingga keluarnya hasil tes juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Kondisi ini menyebabkan kurva epidemiologi di Indonesia yang didasarkan pada pelaporan kasus harian oleh pemerintah akan menghadapi masalah akurasi (underreporting) dan keterlambatan. Bahkan waktu rata-rata pengambilan sampel hingga dilaporkan mencapai 7-10 hari (Lihat arbaswedan.id).

Jika Indonesia tidak memiliki kurva epidemologi, maka sangat sulit untuk menentukan apakah kita menuju, sudah sampai atau menuruni puncak pandemi. Padahal data-data tersebut menjadi pedoman pemerintah untuk mengambil kebijakan. Itu terlihat dari statement pejabat publik, terkesan meraba-raba puncak corona.

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA