Minim, Sosialisasi UU No. 43 Tahun 2007

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Sosialisasi tentang UU No. 43 Tahun 2007 barangkali sudah dilaksanakan. Akan tetapi, sudahkah tepat sasaran? Sudahkah merata disosialisasikan ke semua perpustakaan di sekolah-sekolah ataupun di Perguruan Tinggi?

Tidak banyak yang tahu bahwa sejak tahun 2007 telah disahkan Undang-Undang (UU) tentang perpustakaan, yaitu UU No. 43 tahun 2007. Hal ini bisa jadi dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang UU tersebut. Hal tersebut mengakibatkan lambatnya perkembangan/kemajuan perpustakaan di institusi dimana perpustakaan tersebut bernaung.

Sosialisasi tentang UU tersebut seharusnya diarahkan kepada para pemangku kebijakan dalam sebuah instansi. Misalnya apabila perpustakaan tersebut bernaung di sekolah, maka kepala sekolahlah yang seharusnya menjadi sasaran sosialisasi tersebut.

Dengan demikian, para kepala sekolah selaku top manager di sebuah sekolah akan lebih mengerti dan paham akan arti pentingnya perpustakaan dalam civitas akademikanya. Perpustakaan tidak akan lagi hanya menjadi pelengkap dalam proses belajar mengajar di sekolah. Namun lebih dari itu, perpustakaan akan menjadi sesuatu yang pokok dalam proses belajar mengajar itu sendiri.

Sosialisasi tentang UU No. 43 Tahun 2007 barangkali sudah dilaksanakan. Akan tetapi, sudahkah tepat sasaran? Sudahkah merata disosialisasikan ke semua perpustakaan di sekolah-sekolah ataupun di Perguruan Tinggi? Mungkin yang mendapatkan undangan sosialisasi adalah para pengelola perpustakaan/pustakawan yang sehari-harinya terjun langsung diperpustakaan. Bisa dikatakan ini sudah mendekati tepat sasaran, dengan tujuan, hasil sosialisasi tersebut akan disampaikan oleh pustakawan ke pimpinan mereka untuk ditindaklanjuti.

Akan tetapi akan lebih bijaksana apabila sosialisasi itu sendiri langsung ditujukan kepada kepala perpustakaan, ataupun kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan tertinggi di sekolah, mengingat segala kebijakan harus disetujui oleh kepala sekolah itu sendiri. Sehingga nantinya mindset kepala sekolah akan berubah tentang arti pentingnya perpustakaan dalam civitas akademika sekolah.

UU No. 43 Tahun 2007 itu sendiri terdiri dari 15 BAB, yang terdiri dari: Ketentuan Umum, Hak Kewajiban dan Kewenangan, Standar Nasional Perpustakaan, Koleksi Perpustakaan, Layanan Perpustakaan, Pembentukan Penyelenggaraan serta Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, Jenis-jenis Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Pendidikan dan Organisasi, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat, Dewan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca, Ketentuan Sanksi, dan Bab yang terakhir adalah Ketentuan Penutup.

Dalam Pasal 23, disebutkan bahwa: Setiap Sekolah/Madrasah berkewajiban untuk Menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan, Memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik, Mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan, Melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, dan Mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah (APBS)/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional tersebut? Termasuk memili koleksi, melayani pengguna perpustakaan (pemustaka), mengembangkan koleksi selain buku, mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi, dan yang tidak kalah penting adalah mengalokasikan dana minilal 5% dari APBS? Saya yakin jawabannya pasti “belum”.

Barangkali memang ada segelintir sekolah yang sudah melaksanakan standar nasional perpustakaan tersebut. Namun mayoritas sekolah atau madrasah belum melaksanakannya. Hal tersebut mungkin karena ketidaktahuan mereka, tentang apa itu Standar Nasional Perpustakaan, atau bahkan ketidaktahuan tentang sudah adanya UU Perpustakaan yang berefek adanya sanksi hukum bagi inbstitusi yang tidak melaksanakannya. Namun jika sosialisasi tentang UU ini merata dan tepat sasaran, sudah barang tentu banyak sekolah dan kepala sekolah yang berusaha untuk mencapai paling tidak standar minimal untuk perpustakaan, mengingat UU ini sudah ada 11 tahun yang lalu, yaitu sejak 2007.

Dengan disahkannya suatu Undang-undang, artinya akan ada sanksi hukum yang menyertainya. Dalam pasal 86 disebutkan bahwa Sekolah/madrasah dan perguruan tinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, pasal 84, atau pasal 85 dikenai sanksi berupa : a. Teguran Lisan, b. Teguran Tertulis, c. Pemberhentian bantuan pembinaan. Dari sini jelaslah bahwa instansi yang melanggar/tidak melaksanakan UU tersebut akan mendapatkan sanksi yang tegas sampai dengan sanksi terberat yaitu Pemberhentian bantuan pembinaan. Hal ini yang perlu digarisbawahi dan diketahui oleh setiap pembuat kebijakan/kepala sekolah.

Memang tidak mudah menyelenggarakan perpustakaan yang berstandar nasional. Akan tetapi, susah bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Ketika kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, pustakawan, karyawan, dan para stake holder lain saling bersinergi untuk menciptakan perpustakaan yang berkualitas, bermanfaat dan berstandar nasional, maka hal tersebut sangant mungkin bisa dicapai dan digapai. Semua tergantung pada niat dan usaha masing-masing sekolah.

Sebagai contoh, untuk standar sarana prasarana, perpustakaan harus menyediakan minimal 4 unit komputer dengan akses internet agar memenuhi standar nasional tersebut. Bagaimana dengan sekolah kecil yang notabene siswanya sedikit, sehingga dana bantuan operasional yang diperoleh juga sedikit juga. Pasti akan mengalami kesulitan dalam pengadaan komputer tersebut. Hal ini bisa diatasi dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, semisal mengajukan proposal bantuan ke bank-bank swasta ataupun di perusahaan.

Baca juga: Internet sebagai Penunjang Kinerja Pustakawan di Masa Pandemi Covid-19

Dwi Astutiningsih, S.I.Pust.

Dwi Astutiningsih, S.I.Pust.

Pustakawan SMP Negeri 1 Bantul. Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI) Kecamatan Pundong, Bantul. Founder Ajang Kreasi Pustakawan Bantul Menulis (Annelis)