Ditulis oleh 1:41 pm KABAR

Oligarki, Ketika Kekuasaan di Tangan Sekelompok Elit

Pembahasan mengenai oligarki menjadi urgen tidak hanya dalam ranah akademis tetapi juga praktis di tingkat publik. Publik saat ini membutuhkan pemahaman banyak hal…

Pembahasan mengenai oligarki menjadi urgen tidak hanya dalam ranah akademis tetapi juga praktis di tingkat publik. Publik saat ini membutuhkan pemahaman banyak hal dalam melihat fenomena politik, sehingga polarisasi politik di masyarakat tidak terjadi lagi.

Demikian disampaikan Dr. Subhan Afifi, M.Si Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia saat menjadi pembicara dalam diskusi buku dengan judul Oligarki: Teori dan Kritik, Jum’at, 14 Februari 2020 di Sekretariat Yayasan Abdurrahman Baswedan. Selain Dr. Subhan Afifi, M.Si diskusi buku kali ini juga menghadirkan Wasingatu Zakiyah, MA (Ketua Dewan Konstituante Perkumpulan IDEA).

Kita telah melihat bagaimana pertarungan yang sangat keras pada sisi elit politik ketika kompetisi elektoral dalam Pilpres maupun Pilgub dan sebagainya. Pertarungan elit ini, kemudian membuat publik terpolarisasi secara tajam.

“Hanya saja polarisasi di tingkat elit itu tidak setajam di bawah. Bahkan elit itu kemudian bersatu dan kemudian bekerja sama, membangun jaringan bisnis yang sama, mengeksploitasi sumber daya yang sama, menimbulkan kerusakan bersama. Inilah urgensi dari pemahaman oligarki. Sebenarnya elitnya itu-itu saja kok, yang ujung-ujungnya pada kapitalisme,” ujar Subhan.  

Buku Oligarki: Teori dan Kritik, merupakan kumpulan tulisan para akademisi, mahasiswa Ph.D, serta aktivis sosial. Sesuai judulnya, buku ini terdiri dari sembilan tulisan, lima tulisan membahas teori dan konsep dari para ilmuwan politik, khususnya dari Jeffrey Winters yang selama ini dikenal sebagai seorang Indonesianis yang sudah memiliki cukup lama bagaimana sistem ekonomi ekonomi politik di Indonesia. Kemudian Richard Robinson dan Vedi R Hadiz. Empat tulisan lainnya mencoba memberikan kritik terhadap tesis-tesis yang disampaikan para ilmuwan tersebut.  

Oligarki secara umum dipahami sebagai penguasaan oleh minoritas terhadap mayoritas. Oligarki artinya kekuasaan berada di tangan minoritas kecil, tapi dapat melakukan penguasaan terhadap sumber daya yang luar biasa besar.

Menurut Subhan Afifi, pada bagian awal buku ini, ada tulisan yang memaparkan dengan konfrehensif pemikiran Jeffrey Winters. Dalam pandangan Winters penguasaan sumber daya material ini dilakukan sebagai upaya pertahanan kekayaan. “Jadi kalau bicara tentang oligarki maka menurut Winters ini adalah ada dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dasarnya adalah kekuasaan aspek-aspek materi jadi penekanannya adalah pada penguasaan kekayaan yang bersifat material. Kemudian yang kedua memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik,” jelas Subhan.

Oleh sebab itu menurut Winters, oligarki merupakan pelaku yang menguasai dan mengendalikan sumber daya material yang digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. 

“Winters juga menyampaikan ada empat sumber daya yang menjadi sumber kekuasaan dari oligarki, yakni hak politik formal, jabatan resmi, kemudian kekuatan mobilisasi dan penguasaan material sampai kekuatan pemaksaan (koersif power),” jelas Subhan.

Winters juga membuat model-model oligarki, antara lain. Pertama, oligarki panglima yang muncul dengan kekuasaan kekerasan secara langsung dan dengan cara memaksa. Kedua model oligarki dengan yang sifat penguasa kolektif. Dengan model oligarki memiliki kekuasaan pada lembaga yang memiliki norma aturan main yang sifatnya kolektif bukan personal. Kemudian model oligarki yang dengan sarana pemaksaan dimonopoli individu yang berkuasa hubungan sehingga terbentuk sikap yang bersifat patron klien terhadap politik yang berkuasa.  Selanjutnya oligarki tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung, tetapi sangat menentukan. Ini bisa juga disebut sebagai oligarki sipil. 

Pemikiran Robinson dan Hadiz juga menawarkan sebuah cara pandang yang sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan Winters. Walaupun memiliki kesamaan pada struktur formal dari demokrasi elektoral dapat hidup berdampingan dengan kekuasaan oligarki. “Jadi kalau kita bicara oligarki seringkali dilawankan dengan demokrasi. Kedua pemikiran ini masih percaya bahwa ini bisa berjalan seiringan. Walaupun demokrasinya itu sebatas demokrasi prosedural. Jadi kalau sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya ya sudah dianggap selesai,” jelas Subhan. 

Jika Winters mengatakan bahwa oligarki itu adalah politik pertahanan kekayaan antar aktor yang yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, kalau menurut Robinson dan Hadiz, oligarki itu dipandang sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan kekayaan dan otoritas serta perubahan kolektif atas konsentrasi kekayaan itu.

“Jadi kalau kita lihat di sini perbedaannya ada pada penekanan dari apa yang dimaksud sebagai oligarki. Jadi kalau Winters ini mengabaikan peran kolektif, karena diasumsikan oligarki itu dibangun atau bertumpu sebagai individu, sedangkan Robinson dan Hadiz ini melihatnya sebagai sebuah jaringan yang saling berkaitan,” papar Subhan. 

Subhan juga mencatat ada beberapa kritik yang disampaikan di buku ini yang terhadap konsep dan teori oligarki. Analisis ekonomi politik marxis yang disajikan oleh Robinson dan Hadiz belum menghadirkan politik emansipasi. Aspek emansipasi belum cukup dibahas.

Kemudian kritik mengenai potensi transformatif dari oligarki yang berfisat material ke non material yaitu tidak begitu dapat perhatian. “Karena yang namanya oligarki itu tentu saja tidak melulu bicara tentang gagasan materiil atau kekuatan material ada potensi transformatif dari unsur ke non material yang juga akan bisa mempengaruhi sebuah sistem ekonomi politik. Misalnya tentang gagasan-gagasan nasionalisme, populisme, korporatisme, gagasan-gagasan itu bisa membuat atau menjadi sumber perubahannya namun kurang begitu dibahas,” jelas Subhan.

(Visited 688 times, 4 visits today)
Tag: Last modified: 15 Februari 2020
Close