Ditulis oleh 2:28 pm PENDIDIKAN

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Sebuah Refleksi Fundamental Akademis Menuju Indonesia Paripurna (Bagian Ketiga-Terakhir)

Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

Pasal 29 ayat (1) menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. MenurutPenjelasan Undang-Undang Dasar, ayat (1) pasal 29 ini menegaskan kepercayaan bangsaIndonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun dalam pasal 29 ayat (2) ditetapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendudukan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini jelas merupakan pernyataan tegas tentang hak asasi manusia atas kemerdekaan beragama.

Pasal 31 ayat (1) menetapkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia. Selanjutnya pada ayat (2) pasal ini dikemukakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Dari ayat (2) pasal ini diperoleh pemahaman bahwa untuk mengikuti pendidikan dasar merupakan kewajiban asasi manusia. Sebagai upaya memenuhi kewajiban asasi manusia itu, maka dalam ayat (3) pasal ini diatur bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang. Demikian pula, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam ayat (4) pasal 31 ini ditetapkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pasal 31 ayat (5) ditetapkan pula bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32 ayat (1) menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengahperadaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan menegaskan mengembangkan nilai-nilai budaya merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, ayat (2) pasal 32 menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Baca Juga: Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Sebuah Refleksi Fundamental Akademis Menuju Indonesia Paripurna (Bagian Kedua)

Pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional.

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembudayaan Pancasila dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Menurut Koentowijoyo, sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2000: 240), sebagai kerangka kesadaran, Pancasila dapat merupakan dorongan untuk; 1) universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur; dan 2) transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan, manusia, dan kebebasan spiritual. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, sesuai dengan sila kedua; kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain itu, pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Perbenturan kepentingan politik dan konflik sosial yang pada gilirannya menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, seperti kebersamaan atau gotong royong dan sikap saling menghargai terhadap perbedaan suku, agama, dan ras harus dapat diselesaikan melalui kebijakan negara yang bersifat humanis dan beradab.

Pasal 27 ayat (3) menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dalam ketentuan ini, hak dan kewajiban warga negara merupakan satu kesatuan, yaitu bahwa untuk turut serta dalam bela negara pada satu sisi merupakan hak asasi manusia, namun pada sisi lain merupakan kewajiban asasi manusia.

Pasal 30 ayat (1) menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan ini menujukkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak dan kewajiban asasi manusia. Pada ayat (2) pasal 30 ini dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya pada ayat (3) pasal 30 ini juga dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugasmempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Baca Juga: Pancasila Sebagai Sistem Filsafat: Sebuah Refleksi Fundamental Akademis Menuju Indonesia Paripurna (Bagian Pertama)

Dalam ayat (4) pasal 30 dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat (5) pasal 30 menyatakan susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keiktusertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 di atas adalah penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan keamanan nasional.

Berdasarkan penjabaran pokok pikiran persatuan tersebut, maka pembudayaan Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian dan demi tegaknya hak-hak warga negara, diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Dalam hal ini, segala sesuatu yang terkait dengan bidang pertahanan keamanan harus diatur dengan memperhatikan tujuan negara untuk melindungi segenap wilayah dan bangsa Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas kemanusiaan sehingga kebijakan yang terkait dengannnya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapaianya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Sila pertama dan kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara (Sila ketiga), harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (Sila keempat), dan ditujukan untuk terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (Sila kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat.

Bahan Referensi

Abdul Gani, Ruslan, 1998, Pancasila dan reformasi, Makalah Seminar Nasional KAGAMA, 8 Juli 1998 di Yogyakarta

Abdullah, Rozali, 1984, Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, Jakarta: CV. Rajawali

Bagus, Lorens, 1996, Kamus Filsafat, Jakarta: PT. Gramedia

Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Bakry, Noor Ms., 2010, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kaelan, 2000, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma Offset

———, 2002, Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Paradigma Offset

Kusuma, A.B., 2004, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Latif, Yudi, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

MPR RI, 2011, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

Notonagoro, 1967, Beberapa hal mengenai Falsafah Pancasila; Pengertian Inti-Isi Mutlak daripada Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaan Secara Murni dan Konsekuen, Cetakan Kedua, Jakarta: Pancuran Tudjuh

Notonagoro, 1975, Pancasila secara Ilmiah Populer, Jakarta: Pantjuran Tujuh

—————, 1983, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Cetakan Kelima, Jakarta: Bina Aksara

—————, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM

Rindjin, Ketut, 2012, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Salam, H. Burhanuddin, 1998, Filsafat Pancasilaisme, Jakarta: Rineka Cipta

Smart, J.J.C., and Bernard Williams, 1973, Utilitarianism; For and Against, United Kingdom, Cambridge University Press

(Sebagian isi tulisan telah disampaikan sebagai materi Bimtek Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Yogyakarta pada 8-11 Juli 2019)

(Visited 137 times, 1 visits today)
Tag: , , Last modified: 3 Juni 2020
Close