Pelonggaran PSBB Harus Didukung Data Ilmiah

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Kajian Koalisi Warga untuk laporcovid19.org memperlihatkan jumlah, akses pemeriksaan yang terbatas, dan waktu yang lama membuat kurva epidemiologi Indonesia menghadapi masalah akurasi dan keterlambatan.

Koalisi Warga untuk Laporcovid19.org mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hendaknya didasarkan pada data-data yang teruji secara ilmiah dan transparan. Hal ini terkait adanya rencana pelonggaran PSBB agar tidak meningkatkan resiko keselamatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Koalisi Warga untuk Laporcovid19 dalam siaran persnya.

Dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang PSBB mensyaratkan perlunya bukti ilmiah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam menurunkan jumlah kasus baru, sebelum memutuskan pelonggaran.

Kolaborator Laporcovid19.org, yang juga kandidat doktor epidemiologi dari Griffith University, dr. Dicky Budiman menyebutkan, evaluasi PSBB harus didukung dengan data yang valid, terutama angka reproduksi kasus (Ro) sebelum dan sesudah intervensi. Intervensi dianggap berhasil jika nilai Ro semakin menurun setelah intervensi hingga mendekati nol, yang artinya tidak lagi terjadi penularan.

Laporcovid19.org bersama dengan para kolaboratornya melakukan kajian terhadap data resmi dari pemerintah dan laporan warga. Hasilnya disimpulkan bahwa kendala untuk membangun data yang baik adalah adanya sumbatan dalam pemeriksaan dan pelaporan hasil Covid-19 dan tidak lengkapnya data laporan kematian.

Jumlah tes molekular (PCR) masih rendah

Pemeriksaan dengan menggunakan tes molekuler (PCR), masih belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah yakni 10.000 tes perhari sejak bulan lalu. Walaupun tetap ada peningkatan.

Hingga kini, kapasitas tes per populasi Indonesia masih sangat rendah, bahkan termasuk paling rendah di Asia. Data di worldmeters.info pada Minggu (10/5) menunjukkan bahwa Indonesia baru melakukan pemeriksaan terhadap 552 orang per sejuta penduduk.

Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan Filipina sebanyak 1.439 orang per sejuta penduduk, Malaysia yang sudah memeriksa 7.573 orang per sejuta penduduk, atau Korea Selatan sebanyak 12.949 orang per sejuta penduduk.

Data yang dianalisis kolaborator Laporcovid19.org yang juga saintis Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Elyazar, PhD menunjukkan orang yang diperiksa dengan pemeriksaan molekuler rata-rata masih di bawah 5.000 orang per hari. Padahal, pemeriksaan merupakan kunci penting untuk penanganan selanjutnya, terutama dalam penapisan atau memisahkan yang sakit dari yang sehat sehingga tidak memicu penularan baru. Selain itu, pemeriksaan yang cepat dan akurat juga akan mempercepat penanganan pasien.

Selain jumlah dan akses pemeriksaan yang masih terbatas, prosedur pemeriksaan di Indonesia, hingga keluarnya hasil tes juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Kondisi ini menyebabkan kurva epidemiologi di Indonesia yang didasarkan pada pelaporan kasus harian oleh pemerintah akan menghadapi masalah akurasi (underreporting) dan keterlambatan.

Kajian kolaborator Laporcovid.19.org yang juga epidemiolog Universitas Padjajaran Bandung, dr. Panji Fortuna Hadisoemarto, MPH di Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan, waktu rata-rata pengambilan sampel hingga dilaporkan mencapai 7-10 hari.

Sementara itu, data yang diperoleh Laporcovid19.org berdasarkan mekanisme pelaporan warga, menemukan kasus di Jember, Jawa Timur dengan rentang pengambilan sampel hingga saat penyampaian hasil tes membutuhkan waktu selama 17 hari. Selain itu, sulitnya akses untuk mendapat pemeriksaan juga masih dilaporkan oleh masyarakat yang sudah memiliki gejala.

Keterbatasan dan keterlambatan tes ini menyebabkan banyak orang yang meninggal sebelum diperiksa atau sebelum keluar hasil tes molekulernya. Data yang dikumpulkan Laporcovid.org dari tujuh provinsi (Banten, DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan) menunjukkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal lebih banyak dibandingkan yang meninggal dengan status terkonfirmasi positif Covid-19.

Pasalnya, 11 April 2020 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah memutakhirkan panduan penghitungan korban meninggal karena Covid-19. Disebutkan, mereka yang dinyatakan sebagai korban Covid-19 yang sakit dengan gejala diduga atau yang terkonfirmasi Covid-19, hingga terbukti bahwa penyebab kematiannya tidak terkait Covid-19 (misalnya orang tersebut meninggal karena benturan).

Namun demikian, pemerintah hanya mengumumkan korban Covid-19 di Indonesia dari yang sudah terkonfirmasi dari tes molekuler. Akibatnya, data kematian di Indonesia bisa dianggap sebagai underreporting.

Rekomendasi Laporcovid19.org

Dengan perkembangan ini, Laporcovid19.org merekomendasikan beberapa hal, pemerintah harus menjadikan tes masif berbasis molekuler (tes PCR) sebagai prioritas dan segera meningkatkan jumlah tes sesuai target yang telah ditentukan.

Pemerintah juga harus menyelesaikan sumbatan yang menghambat usaha laboratorium untuk melakukan pemeriksaan, termasuk mempersingkat mekanisme dan proses tes, ketersediaan alat dan bahan, sinkronisasi kebutuhan dan pengadaan alat dan bahan, pemangkasan birokrasi pengadaan dan distribusi alat dan bahan.

Selain itu, perlu melakukan rotasi tenaga lab terlatih untuk menambah jam pemeriksaan dan mengatasi kelelahan petugas lab, penambahan pelatihan tenaga lab baru, penambahan insentif transportasi, akomodasi, dan biaya hidup petugas.

Laporcovid19.org juga meminta prosedur/mekanisme dan birokrasi pelaporan harus dipercepat dan menempatkan keterbukaan sebagai prinsip utama.  

Kemudian pelonggaran PSBB harus didasarkan pada data dan kurva epidemiologi untuk memastikan ketepatan pengambilan keputusan. Pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat harus mengumumkan jumlah PDP/ODP atau OTG yang meninggal, sebagaimana telah diamanatkan WHO.

Pemerintah Pusat harus membuat strategi nasional jangka pendek, menengah, dan panjang yang komprehensif dan bisa menjadi rujukan daerah.

Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 sendiri merupakan sekelompok individu yang memiliki perhatian terhadap hak asasi warga dan masalah kesehatan masyarakat terkait pandemi Covid-19. Laporcovid-19 adalah wadah (platform) sesama warga untuk berbagi informasi mengenai angka kejadian terkait Covid-19 di sekitar kita. Menggunakan pendekatan citizen reporting atau crowdsourcing agar setiap warga bisa ikut menyampaikan informasi seputar kasus terkait Covid-19. Koalisi Warga untuk LaporCovid-19 sendiri diwakili Irma Hidayana, PhD, MPH dari Koalisi Warga untuk LaporCovid19, Iqbal Elyazar, PhD Epidemiolog dan Peneliti Eijkman-Oxford Clinical Research Unit dan dr. Panji Hadisoemarto, MPH Epidemiolog, Universitas Padjadjaran.

Redaksi arbaswedan.id

Redaksi arbaswedan.id

Terbaru

Ikuti