Ditulis oleh 8:25 am COVID-19

Pembatasan Sosial Berskala Besar: Catatan Kritis

Mekanisme penetapan pelaksanaan PSBB oleh Menteri Kesehatan maupun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan dinilai hanya menambah birokrasi perizinan.

Oleh:  Sapardiyono, S.Hut., M.H

Pada tanggal 31 Maret 2020 kemarin Pemerintah secara resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ada dua alasan yang disampaikan atau yang menjadi dasar mengapa Peraturan Pemerintah(PP) ini dikeluarkan yaitu pertama, bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Kedua, bahwa dampak penyebaran COVID-19 telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu schingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar.

Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu  wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran  COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit meliputi 3 hal yaitu pertama peliburan sekolah dan tempat kcrja, kedua,  pembatasan kegiatan keagamaan, ketiga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam PP ini juga mengatur  tentang pelaksanaan PSBB yang  dapat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan maupun dapat pula dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

Secara substantif  PP ini sebenarnya baik baik saja, namun Jika dianalisis lebih dalam maka akan tampak kekurangannya seperti :

Pertama, dari sisi tata waktu  sudah terlambat, pengaturan tentang PSBB yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan ditempat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah maupun berbagai Ormas Keagamaan. Hampir semua Pemerintah bahkan sudah meliburkan kegiatan belejar mengajar di tingkat TK, SD, SMP, SMA bahkan Perguruan Tinggi, Yogyakarta misalnya libur sampai tanggal 29 Mei 2020. Sedangkan dibidang keagamaan MUI misalnya sudah mengeluarkan Fatwa no 14 tahun 2020 Terkait Salat Berjamaah Dalam Situasi Pandemi Corona, Pada hari Senin, 16 Maret 2020 lalu.

Dalam fatwa tersebut bagi orang yang tidak terpapar virus corona  namun berada di kawasan yang potensi penularannya tinggi, juga boleh mengganti Shalat Jumat dengan Shalat Dzuhur di rumah. Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19 juga mengatur Shalat Tarawih yang biasanya dilakukan selama bulan Ramadhan dilakukan di rumah masing-masing, jika kondisi wabah virus corona masih mengkawatirkan. Shalat Idul Fitri juga tidak diselenggarakan jika virus corona belum mereda.

Kedua, mekanisme penetapan pelaksanaan PSBB oleh Menteri Kesehatan maupun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan dinilai hanya menambah birokrasi perizinan. Dalam kondisi wabah dengan penyebaran yang sangat cepat ini tentu saja dibutuhkan kecepatan tindakan untuk melindungi segenap warga negara. Beberapa kepala daerah yang progresif dalam mengambil keputusan untuk menanggulangi virus ini sudah selayaknya didukung bukan malah sebaliknya, tinggalkan dulu aspeks politik untuk kepentingan warga.

Ketiga, PP No 21 tahun 2020 ini tidak memuat rencana besar dari Pemerintah untuk keluar dari wabah yang mematikan ini. Sehingga tujuan dari dikeluarkannya PP ini yaitu untuk dapat meanggulangi bencara Covid-19 ini masih akan jauh dari harapan. Semoga segera ada perbaikan dan semoga wabah ini segara dapat dapat diatasi. Aamiin.

Penulis: Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID DI Yogyakarta)

(Visited 161 times, 1 visits today)
Tag: Last modified: 3 April 2020
Close