Ditulis oleh 7:41 am KABAR

Pemberantasan Korupsi Terus Mengalami Tantangan

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar, baik melalui kriminalisasi personil maupun pelemahan lembaga. Demikian salah satu point yang disampaikan Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., MH Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam diskusi buku dengan topik Kekuasaan Presiden dalam Pemberantasan Korupsi, Jum’at, 1 November 2019, di Sekretariat Yayasan Abdurrahman Baswedan.

Topik tersebut diangkat dari disertasi dengan judul lengkap Kekuasaan Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Studi atas Kebijakan Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi sejak Kemerdekaan sampai dengan masa Reformasi yang disusun oleh Mustafa Fakhri dari Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Melihat situasi pemberantasan korupsi akhir-akhir ini, termasuk revisi yang dilakukan pada UU KPK, menurut Prof. Ghofur, DPR memberikan penilaian berbeda dengan mahasiswa dan kita sebagai masyarakat dalam melihat korupsi dan pemberantasannya ditegakkan.

Terkait maslaah hukum di Indonesia, Prof. Ghofur mengutip yang dikatakan Mahfud MD, bahwa teori hukum digudang sudah habis, tetapi hukum tak juga tegak. “Mau pakai teori apa lagi, di gudang teori hukum sudah habis,” ucapnya.

“Yang salah apakah hukumnya, apakah penegak hukumnya atau kesadaran hukum masyarakat,” tanya Prof. Ghofur.

Melihat berbagai problem penegakan hukum terutama terkait pemberantasan korupsi, Prof. Ghofur memberikan beberapa catatan. Pertama, menueurnya wacana perubahan UUD yang kini sedang menguat, harus diikuti perubahan budaya masyatakat, perubahan budaya birokrasi, yang kondusif untuk melaksanakan nilai-nilai konstitusi, untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan bermartabat. Sebab tanpa perubahan nilai-nilai tersebut, jurang antara harapan dan kenyataan tetap lebar. Bangsa Indonesia harus bergerak dari regulasi ke implementasi secara konsisten dengan kecerdasan menangkap peluang-peluang terbuka dihadapan kita.

Komitmen pemberantasan korupsi yang diperlihatkan pemerintah dari masa ke masa, dari orde lama, orde baru, reformasi mengalami pasang surut karena selalu dilemahkan dengan segala macam cara. Baik dengan melemahkan personilnya, dengan cara intimidasi bahkan pelemahan dan pembubaran lembaga melalui celah-celah hukum. Sehingga eksistensi lembaga anti korupsi tersebut tidak bertahan lama.

Tetapi diera saat ini Komisi pemberantasan korupsi justru menunjukkan taring penindakan dan pemberantasan korupsi yang luar biasa. Terutama bagi koruptor yang tidak hanya di level pusat tetapi juga provinsi dan daerah, dengan tersangka korupsi dari berbagai macam latar belakang profesi, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, petinggi partai politik dan pengusaha kontraktor, namun dibalik kebringasan KPK untuk memburu menangkap dan memenjarakan koruptor selalu dihadapkan dengan berbagai serangan. Entah melalui kriminalisasi personilnya, pelemahan lembaganya, melalui uji materi, judicial review, revisi, legislatif review terhadap UU KPK.

Struktur hukum yang dibangun hendaknya menuju harmonisasi lembaga hukum yakni KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Oleh karena dalam pemberantasan korupsi, KPK juga dibantu oleh kepolisian dan kejaksaan.  “Sehingga sangat penting untuk menjaga integritas dan independensi ketiga lembaga ini,” tandas Prof. Ghofur.

(Visited 198 times, 1 visits today)
Tag: Last modified: 3 Februari 2020
Close