Ditulis oleh 9:45 am KALAM

Pemberdayaan Vs Money Politic

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan benar secara tidak langsung akan menciptakan kemandirian masyarakat sehingga dapat menekan praktik money politic.

Money Politic atau politik uang telah melahirkan sistem oligarki yang terus menghimpit masyarakat kelas bawah. Sejak Orde Baru (Orba) hingga saat ini, praktik ini seolah menjadi warisan turun-temurun dari satu tampuk kepemimpinan ke pemimpinan berikutnya. Mirisnya lagi, praktik ini semakin akut, pasalnya kini tidak hanya terjadi pada proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saja, namun juga telah merasuk ke dalam tubuh Partai Politik (Parpol). Hal ini senada dengan pernyataan Mahfud MD (Menko Polhukam) yang menyebut bahwa di era Orba praktik politik uang pada pilkada berlangsung di DPRD, sedangkan saat ini berpindah ke pimpinan Parpol (Kompas.com).

Suburnya praktik money politic di tubuh parpol telah membawa dampak pada kebijakan yang dibuat oleh para pemangku kebijakan – yang diusung oleh parpol. Narasi pembangunan yang seolah pro rakyat pada nyatanya dilakukan hanya untuk memfasilitasi kepentingan elit pendukungnya saja. Sedangkan masyarakat bawah terus dikebiri dan dimarginalkan oleh sistem oligarki agar tidak mengganggu agenda para elit.

Seperti yang dialami oleh petani di sejumlah desa di Kabupaten Kulon Progo, DIY yang kehilangan lahan pertanian dan rumah akibat dari land cleaning yang dilakukan secara paksa untuk mega proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati seperti yang dilansir oleh Suara.com mengatakan bahwa penggusuran paksa terhadap kaum petani yang tidak mau menjual lahan garapannya untuk mega proyek adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mendasari perizinan proyek tersebut cacat hukum, pasalnya daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana alam tsunami berdasarkan Perpes Nomor 28 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali.

Kecenderungan praktik money politic yang kerap terjadi sebenarnya memproyeksikan sistem oligarki yang padat kepentingan. Terlebih, campur tangan para elit pengusaha atau kaum borjuis – kaum pemilik faktor produksi – semakin menguatkan bangunan dari sistem ini dengan melanggengkan jalan calon pemimpin kepala daerah menuju tampuk kekekuasaan melalui pertarungan padat modal. Sehingga tujuan mereka – para elit pengusaha – untuk mengamankan dan melebarkan gurita bisnisnya dapat tercapai. Kacung Marijan dalam bukunya “Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru” mengatakan bahwa dalam pilkada di masa Orba selain melibatkan DPRD, juga melibatkan aktor-aktor lain mulai dari elit agama, elit pengusaha lokal, hingga elit nasional. Selain itu, ia juga menerangkan bahwa ada rumor yang berkembang menyebutkan adanya keterlibatan pengusaha hitam dan preman karena adanya simbiosis mutialisme — relasi yang saling menguntungkan – antara calon kepala daerah yang membutuhkan dukungan dana dan keamanan, dengan pengusaha dan preman yang memiliki kepentingan untuk memperoleh materi yang ada di daerah, termasuk proyek-proyek yang ada di dalamnya.

Maka, tidak mengherankan jika banyak proyek atau agenda pembangunan pemerintah yang lolos dari AMDAL, meskipun proyek tersebut sebenarnya merugikan warga dan ekosistem yang ada di sekitarnya. Misalnya seperti pembangunan pabrik semen di Jawa Tengah yang mencemari air dan mengakibatkan lahan persawahan warga tergusur, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mencemari udara, serta tambang batu bara yang banyak memakan korban dan kapal-kapal pengangkutnya yang merusak terumbu karang (watchdoc).

Meretas money politic dengan pemberdayaan

Sistem oligarki yang banyak merugikan masyarakat kelas bawah harus dirubah dengan sistem yang pro terhadap kepentingan masyarakat banyak yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu jalan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan yang membukakan peluang tercapainya kesejahteraan kolektif dan universal.

Pemberdayaan masyarakat menjadi investasi sosial yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara sustainable. Disamping itu, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan benar secara tidak langsung akan menciptakan kemandirian masyarakat sehingga dapat menekan praktik money politic.

Salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang umum digunakan adalah dengan pendekatan Community Based Development (CBD). Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada level komunitas. Pasalnya, komunitas merupakan basis dari kehidupan masyarakat, artinya apabila proses pemberdayaan dimulai dari bawah, maka harus berangkat dari kehidupan paling dasar.

Melalui pendekatan CBD, pemberdayaan masyarakat akan lebih terukur dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan warga secara langsung akan memilih program pembangunan yang sesuai dengan persoalan dan kebutuhan mereka. Selain itu, pendekatan ini menjawab ketidak efektifan pemerintah yang selalu melakukan pembangunan yang bersifat sentralistis, top-down, dan berorientasi keseragaman – menganggap semua daerah memiliki persoalan yang sama. Akibatnya pembangunan yang direncanakan kerap gagal dan malah membuka kran tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh sistem oligarki.

Soetomo dalam bukunya Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya? menjelaskan bahwa ada empat langkah yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan Community Based Development. Pertama, reorientasi. Reorientasi ini perlu dilakukan oleh warga lokal, mengingat selama ini mereka kerap menjadi obyek, sementara pengambilan keputusan dan perencanaan dibuat oleh pemerintah pusat. Sehingga perlu adanya perubahan sikap dan pola pikir warga, dimana prakarsa lokal harus bisa dikembangkan dan warga lokal harus ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini mengingat bahwa yang mengetahui persoalan dan kebutuhan yang harus dicukupi adalah warga lokal itu sendiri.

Kedua, gerakan sosial. Melalui gerakan sosial yang ada di daerah akan memberikan wewenang bagi warga lokal untuk melakukan pembangunan secara mandiri sesuai kebutuhan. Hal ini berpengaruh pada proses pemberdayaan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, baik itu perubahan dalam bentuk budaya material, struktural, institusional, maupun pola hubungan sosial antar warga. Selain itu, dengan gerakan sosial yang masif maka akan mengkokohkan posisi tawar menawar warga lokal, sehingga dapat meminimalisir kesewenang-wenangan dari para elit ataupun penguasa dan berbagai bentuk eksploitasi.

Ketiga, Institusi lokal. Kehadiran institusi lokal berfungsi untuk memfasilitasi tindakan kolektif warga yang sudah terpola. Institusi lokal yang dihadirkan tentunya tidak hanya sebatas sebagai organisasi saja, melainkan juga sebagai pranata sosial. Sehingga, melalui institusi ini warga dapat bekerja sambil belajar. Keempat, pengembangan kapasitas. Dua isntrumen penting dalam proses pemberdayaan selain pemberian wewenang kepada warga lokal, yaitu pengembangan kapasitas warga. Pengembangan kapasitas ini menjadi salah satu yang paling vital, pasalnya di sinilah warga akan menerima transfer ilmu secara terus menerus hingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk memanajemen gerakan pemberdayaannya. Sehingga, dengan kapasitas yang cukup, warga dapat lebih dinamis dalam bergerak dan mudah dalam mentransfer ide atau gagasan dalam bentuk gerakan.

Dengan pemberdayaan yang tepat tentunya akan menghasilkan sebuah kemandirian warga baik dalam bidang sosial, politik, pendidikan, maupun ekonomi. Tumbuhnya kewenangan warga lokal dalam bergerak dan terus berkembangnya kapasitas mereka, akan berdampak pada keputusan yang diambilnya untuk menolak praktik politik uang. Pasalnya, warga telah tumbuh dewasa dengan cukupnya pengetahuan, ekonomi, dan gerakan.

(Visited 84 times, 1 visits today)
Tag: Last modified: 9 Mei 2020
Close