23 C
Yogyakarta
20 September 2021
BENTARA HIKMAH
KABAR Ragam

Pemerintah Akhirnya Tunda Pembahasan RUU HIP

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melalui akun Twitternya.

“Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya,” ujar Mahfud dikutip dari akun Twitter-nya, Selasa (16/6/2020).

Pemerintah, lanjut Mahfud, meminta DPR sebagai pengusul RUU HIP, untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.

“Meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat,” ujarnya.

Ditundanya pembahasan RUU HIP ini dikarenakan pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi menanggulangi pandemi Covid-19.

“Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menko Polhukam dan Menkum HAM diminta menyampaikan ini (keputusan tunda pembahasan),” kata dia.

Sebelumnya terjadi penolakan besar-besaran terhadap pembahasan RUU HIP, salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menyampaikan pernyataaan sikapnya terkait RUU HIP dibahas di DPR.

Beberapa hal yang disoroti MUI, di antaranya tidak mencantumkannya Tap MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, sebagai bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah memilukan yang pernah dilakukan PKI.

MUI beranggapan, RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945.

“Kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila, adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila,” tulis pernyataan sikap MUI berupa Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia Nomor : Kep-1240/DP-MUI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, yang dilansir Sindonews.com

Memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni “Gotong Royong”, menurut MUI merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri. Secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat 1 UUD Tahun 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA