Ditulis oleh 10:32 am KALAM

Petani dan Ketahanan Pangan Lokal

Kurangnya perlindungan pemerintah kepada para petani menjadi salah satu faktor tersendatnya pembangunan sektor pertanian nasional.

Pangan menjadi salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh setiap warga negara, baik yang tinggal di desa maupun di kota. Sehingga, kebutuhan pangan tidak bisa diabaikan begitu saja, kendati ada kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi – ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Sebab, jika kebutuhan ini sampai dikesampingkan, maka dapat berdampak pada terguncangnya kestabilan dari kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Perlu disadari bahwa kebutuhan pangan merupakan kebutuhan krusial yang mau tidak mau harus dicukupi, terutama bagi negara dengan jumlah penduduk besar dan berstatus sebagai negara agraris seperti Indonesia. Dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, seharusnya ketahanan pangan dapat diwujudkan. Berdasarkan rilis data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2019, dari 3 sektor yang mendominasi lapangan pekerjaan di Indonesia, sektor pertanian menjadi sektor yang paling tinggi peminatnya yaitu sebesar 27,33 persen. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan sebesar 18,81 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 14,96 persen. Artinya, sektor pertanian – sektor penghasil pangan — memiliki peluang besar untuk menjadi pendorong bagi terpenuhinya kebutuhan pangan nasional.

Namun, sangat disayangkan, selama era reformasi berjalan sektor pertanian belum mampu membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu swasembada pangan. Terakhir, Indonesia menyicipi posisi sebagai salah satu negara swasembada beras – memiliki ketersediaan beras dalam jumlah cukup — pada masa Orde Baru (Orba), itupun hanya berlangsung singkat pada periode tahun 1984 hingga 1990. Setalah itu, Indonesia kembali melakukan aktivitas impor beras, hingga pada tahun 1995, ketergantungan terhadap impor ini terus melabung mencapai angka sekitar 3 juta ton (tirto.id). Bahkan pada tahun 1999, berdasarkan data FAO, Kementerian Pertanian, dan BPS, impor beras Indonesia melonjak hampir menembus angka 5 juta ton.

Mirisnya lagi, kini jumlah petani lokal dari tahun ke tahun semakin menurun. Menurut Agus Dwi Nugroho, peneliti di Pusat Kajian Kedaulatan Pertanian (PAKTA) Fakultas Pertanian UGM, hal ini terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari minimnya minat generasi muda untuk bertani, alih fungsi lahan pertanian, hingga adanya arus urbanisasi (cnbcindonesia.com). BPS sendiri mencatat bahwa dalam rentan tahun 2003 hingga 2013 jumlah rumah tangga petani terus menurun dari 31,23 juta menjadi 26,14 juta.

Kini jumlah petani lokal dari tahun ke tahun semakin menurun.

Dandhy Dwi Laksono dalam film dokumenternya “Negara, Wabah, dan Krisis Pangan” menggambarkan banyak konflik agraria yang merenggut lahan pertanian warga lokal. Dimana konflik ini kerap dipicu oleh kepentingan para elit pengusaha pemilik perusahaan tambang batu bara, semen, Pembangkit Listri Tenaga Uap (PLTU), dan kelapa sawit. Disamping itu, proyek-proyek infrastruktur pemerintah seperti pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat dan Bandara Udara Internasinal Yogyakarta di Kulon Progo yang absen dalam memberikan perlindungan pada petani pada akhirnya juga menyumbang angka konflik agraria yang terjadi. Konflik agraria inilah yang kemudian menjadi masalah besar yang mengakibatkan petani lokal kehilangan lahan dan pekerjaan, sehingga memicu pengangguran.

Konflik Agraria

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat bahwa eskalasi konflik agraria setiap tahunnya terus meningkat. Sepanjang tahun 2015 terjadi 252 kasus, tahun 2016 tercatat 450 kasus, dan tahun 2017 terjadi 659 kasus. Dimana dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, ada ribuan korban kekerasan dan kriminalisasi agraria di wilayah konflik, baik di daerah pedesaaan maupun perkotaan.

Sedangkan, berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2018 KPA tercatat setidaknya sepanjang tahun 2018 telah terjadi 410 kasus konflik agraria. Dengan luas wilayah konflik mencapai 807.177.613 hektar dan melibatkan 87.568 kepala keluarga dari berbagai provinsi di Indonesia. Terhitung, selama rentan tahun 2015-2018 telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria di Indonesia.

Selama rentan tahun 2015-2018 telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria di Indonesia.

Pada sektor pertanian sendiri, luas lahan yang tersandung kasus konflik agraria mencapai 28.258,49 hektar pada tahun 2018. Dimana selama konflik, warga kerap ditahan, dianiaya, ditembak, hingga meninggal akibat kekerasan maupun kriminalisasi yang dilakukan oleh preman, polisi, satpol PP, dan TNI. Seperti kasus di kabupaten ciamis, 2 orang petani Cikembulan, yakni Yayat dan Slamet Suryono dianiaya oleh 30 preman suruhan pihak pengembang yang tengah berkonflik dengan para petani. Kemudian konflik petani dengan TNI-AD di Desa Krecong, Kabupaten Urutsewu, Jawa Tengah yang mengakibatkan 16 petani terluka akibat kekerasan yang dilakukan oleh TNI-AD (mongabay.co.id).

Konflik yang dialami oleh para petani, baik dengan swasta, preman, maupun aparat menjadi potret bahwa adanya kepentingan para elit telah memarginalisasi hak-hak petani. Pasalnya, petani sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik, alih-alih ingin mempertahankan tanah garapannya. Padahal peran petani sebagai penyedia pangan nasional sangatlah strategis. Selain sebagai produsen kebutuhan pokok, secara tidak langsung hasil pertanian yang mereka usahakan dapat menekan mobilitas impor yang tiap tahun dilakukan oleh pemerintah dan menekan angka pengangguran.

Kurangnya perlindungan pemerintah kepada para petani tentu menjadi salah satu faktor tersendatnya pembangunan sektor pertanian nasional. Apabila melihat angka kasus konflik agraria yang terjadi, tercermin bahwa sesungguhnya pemerintah belum serius dalam membangun sektor pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal. Kepentingan korporat selalu diprioritaskan, sehingga hak-hak petani kerap terabaikan.

(Visited 28 times, 1 visits today)
Tag: , Last modified: 15 Mei 2020
Close