Ditulis oleh 9:11 am KABAR

Pluralitas, Multikulturalisme, Belajar Dari Yogyakarta (Bagian Kedua)

Perubahan yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia selama ini memang ada yang bersifat alamiah, akulturatif dan memang merupakan perubahan yang direnca­nakan.

Kedua, adalah pemahaman relatifitas normatif yang mengantarkan kita atas pemahaman munculnya pluralitas normatif. Dalam hal ini ada isyarat bahwa perbedaan penafsiran dan pemaknaan terhadap nilai universal yang sama, dapat terjadi karena perbedaan persepsi. Padahal yang namanya persepsi tidak mengenal salah dan benar, sudut pandang tidak mengenal baik atau buruk, persepsi paling-paling hanya akan menghadirkan perbedaan yang tidak bersifat mendasar. Ini dapat terjadi karena ada perbedaan pengalaman, kemampuan dan juga cara menjawab persoalan. Pluralitas normatif bersifat aksidensial bukan substansial. Secara universal ada prinsip nilai yang disepakati, namun perbedaan interpretasi terhadap hal prinsip yang disepakati tak dapat dihindarkan. Tentu saja dalam hal ini saya menggunakan pendekatan etika sosial bukan pendekatan dari segi aqidah yang cenderung menutup diri dan hanya tepat untuk kepentingan internal. Di sinilah pentingnya dialog dan kemitraan yang secara implisit mengandung komunikasi, dua pihak yang “berbeda” namun setara. Munculnya realitas dalam pluralitas agama dan kepercayaan merupakan contoh pluralitas normatif yang tak dapat dihindarkan pula dari kehidupan manusia.

Realitas keagamaan yang majemuk memang sangat problematis dalam konteks pluralitas Indonesia yang tajam dan luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari fenomena historis yang cukup panjang di dunia pemikiran manusia pada umumnya. Perbedaan agama dan klaim-klaim kebenaran yang diyakininya, telah membuat agama di Indonesia nyaris berada dalam situasi konfliktual, bukan saja terhadap sesama agama, tapi juga terhadap entitas lain semisal pengetahuan ilmiah, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Renaissans dan Aufklärung telah mengakibatkan perubahan besar terhadap sikap dan pandangan keagamaan. Aufklärung bukan saja berhasil menggeser paradigma teologi abad pertengahan, namun juga mengakibatkan tumbuh suburnya aliran-aliran teologi dan pluralisme dalam agama. Meskipun agama-agama umumnya dilahirkan dalam situasi pluralis seperti dikatakan Harorld Coward (1989), sehingga responnya terhadap pluralitas mengalami evolusi historis yang panjang, namum tantangan yang dihadapi pada jaman modern jauh lebih besar dan semakin dahsyat di masa depan. Ketegangan kreatif yang ditimbulkan pluralisme sering menjadi katalisator bagi wawasan baru dalam perkembangan agama. Lebih lanjut menurut Coward, pluralisme keagamaan menghasilkan tiga tema dan prinsip umum. Pertama, antara sebuah logika bersama dalam melihat Yang Satu yang berwujud banyak, realitas transenden yang menggejala dalam bermacam-macam agama. Kedua, ada satu pengakuan bersama mengenai kualitas pengalaman agama partikular sebagai alat. Ketiga, bahwa spiritualitas dikenal dan diabsahkan melalui pengenaan kriteria sendiri pada agama-agama lain. Namun, perspektif ini berpijak pada kondisi pluralisme agama dalam dunia modern dan ia akan berhadapan secara lebih problematis manakala berbenturan dengan kondisi postmodernisme dimana pluralisme mendapat tempat yang terhormat.

Dengan demikian, setidaknya dua agenda persoalan yang harus diselesaikan bagi upaya terbangunnya kesadaran etika pluralitas agama di tengah wacana kehidupan kebangsaan Indonesia. Pertama, dekonstruksi wacana agama yang akan dihadapi dalam kondisi pluralitas Indonesia yang sangat tajam. Kedua, bagaimana sikap penganut agama yang satu akan menghadapi klaim kebenaran seperti yang dicanangkan oleh penganut agama lain.

Lantas sikap yang benar terutama dari masyarakat Indonesia dalam membangun kesadaran etika multikulturalisme itu seperti apa? Ada kata kunci untuk menyikapi masalah ini; yakni tentang konsep “The Other”. Apakah ada keberanian moral untuk membela “yang lain” dengan segala kelainannya. Dalam wacana tentang soal ini sebenarnya tersirat suatu keprihatinan bahwa sejarah umat manusia selalu diwarnai penundukan atau penyingkiran “Yang Lain” di bawah“ Yang Sama”. “ Yang Sama” adalah sebuah entitas yang memuat realitas seragam yang dominan (sesuku, sebangsa, sepikiran, seideologi, seagama, dan seterusnya), sementara “Yang Lain” adalah komunitas minoritas. Jadi, dimensi dominasi dan kekerasan menandai hubungan “Yang Sama” dengan “Yang Lain”. Yang punya hak hidup adalah “Yang Sama”, sedangkan “Yang Lain” dan kelainannya harus dibasmi, diberangus, ditobatkan, dan sebagainya (Hardiman, 1994).

Dalam konteks realitas pluralitas agama, praktik dominasi dan keinginan berkuasa seringkali mewarnai relasi-relasi keberagamaan. Dominasi sebuah wacana keagamaan atas wacana keagamaan lainnya mengandaikan adanya sebuah struktur hierarkhis penafsiran, yang menempatkan wacana keagamaan yang dominan pada posisi “pusat” dan menempatkan wacana keagamaan lainnya (yang ditundukkan) pada posisi “pinggiran”(peripheri). Struktur hierarkhis ini tidak hanya mengeksekusi wacana keagamaan tertentu, namun juga menundukkan, mensubordinasi dan merepresinya. Kalau politik yang aktualisasi vulgarnya adalah “kekuasaan” dijalankan secara demikian, kita dapat membayangkan akan terjadi kejadian buruk yang menimpa bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini.

Maka diperlukan suatu strategi untuk melakukan pembalikan struktur hierarkhis tersebut, guna melakukan delegitimasi atas klaim “pusat”, dari wacana yang dominan. Strategi ini adalah dekonstruksi (pembongkaran). Dengan mengubah struktur hierarkhis penafsiran, maka dekonstruksi menempatkan wacana-wacana dalam suatu posisi yang sejajar, coexistence (Alam, 1994)

Wacana-wacana keagamaan yang ditundukkan membentuk struktur resistensi bersama terhadap wacana yang dominan. Dengan meruntuhkan struktur hierarkhis yang menjadi bangunan dominasi-subordinasi, wacana-wacana keagamaan yang ditundukkan dapat meruntuhkan peran legitimasi dan justifikasi relasi-relasi kuasa represif yang ditopang oleh wacana keagamaan yang dominan itu. Karena relasi kuasa tidak dapat bertahan tanpa ada wacana yang menopangnya, maka relasi-relasi kuasa represif itu akan dapat ditransformasikan menjadi relasi-relasi kuasa dalam bentuknya yang positif.

Dengan demikian, pada tingkat ini, dekonstruksi sebagai metode membangun kesadaran dapat dipahami sebagai sebuah strategi menuju “keterbukaan kepada yang lain” (an openess towards the others). Pernyataan ini tidak hanya mencirikan watak yang paling penting dari dekonstruksi sebagai sebuah strategi, namun bisa digunakan sebagai arahan untuk membangun sebuah sikap, ethos, yang egaliter, dengan menekankan prinsip ko-eksistensi dari beragam jenis entitas, baik agama, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya, yang menjadi unsur pembentuk bangsa dan masyarakat Indonesia.

Barangkali inilah muatan moral dari perspektif etika tentang eksistensi agama sebagai factor penting yang membentuk ketajaman pluralitas Indonesia. Metode dekonstruksi yang dipinjam dari postmodernisme memang dapat saja “menghantam” agama sebagai sebuah teks, namun di balik itu ia juga menyuguhkan sebuah wawasan baru dan jalan keluar dari situasi “totaliter”, “dominatif” dan “eksploitatif” yang kadangkala menyelimuti agama sebagai sebuah institusi. Dengan demikian, Yang transenden lebih dapat ditemui dalam kepenuhannya, bila agama mau bertransformasi secara tepat dengan problem aktual yang muncul. Tentu saja tanpa harus melepas esensi dan identitas relijiusitas di tengah kemajemukan Indonesia.

Kita haruslah semakin menyadari bahwa di balik perbedaan eksternal dan institusional antara agama yang satu dengan yang lain dapat ditemukan suatu pengalaman yang sama. Perbedaan antara yang satu dengan yang lain bukan direlatifkan, kita tetap mengakui ada perbedaan dan bahkan pertentangan, namun di sisi lain kita juga mempunyai ruang untuk berbicara tentang persamaan. Sebab kekuatan agama pada dasarnya tidak terletak pada kekuatannya sendiri melainkan pada kekuatan bersama untuk bekerjasama memecahkan masalah-masalah kemanusiaan.

Tulisan sebelumnya : Pluralitas, Multikulturalisme, Belajar Dari Yogyakarta (Bagian Pertama)

Ketiga adalah pemahaman atas relativisme meta-etik yang mengantarkan kita pada pemahaman akan adanya pluralitas substantif. Setiap manusia baik individu maupun komunitas dan bangsa harus memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang diyakini mampu memecahkan masalah yang tentu saja boleh berbeda dengan komunitas atau bangsa lain. Indonesia memiliki Pancasila yang secara prinsipial harus diyakini kebenaran ideologisnya oleh bangsa Indonesia sendiri. Kendatipun tentu saja pemahaman akan adanya perbedaan yang melahirkan pluralitas substantif dengan bangsa lain tak mungkin juga dielakkan.

(Visited 91 times, 1 visits today)
Tag: , Last modified: 4 Juni 2020

Selanjutnya »

Close