Ditulis oleh 10:06 am KABAR

Pluralitas, Multikulturalisme, Belajar Dari Yogyakarta (Bagian Ketiga)

Peristiwa, fenomena, wacana yang mungkin “biasa” bagi kota lain, menjadi isu yang “luar biasa” bagi Yogyakarta.

Belajar dari Yogyakarta

Yogyakarta merupakan kota dengan historisitas yang unik. Sejak dibangun 2,5 abad yang lalu sebagai kota keraton, Yogyakarta dibangun dengan konsep filosofi Jawa-Hindu-Islam yang tercermin dalam penataan ruang fisik tata kota, serta simbol yang diembannya. Tentu dengan konsekuensi logis terbentuknya ruang-ruang tertentu, klaster pemukiman tertentu, serta nilai budaya dan kesadaran kultural masyarakatnya yang berbeda dengan kota-kota lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, Yogyakarta mengalami dinamika yang pada gilirannya lebih memperkuat identitas kota. Tumbuh berkembangnya gerakan-gerakan sosial, gerakan politik kebangsaan serta gerakan budaya, dilengkapi dengan peristiwa penting yang lain, menjadikan kota ini sebagai penyandang predikat kota perjuangan.

Tumbuh kembangnya tempat-tempat menuntut ilmu, sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Juga lembaga pendidikan non-formal bahkan informal. Membuat Yogyakarta memiliki identitas sebagai kota pelajar. Tempat menuntut ilmu yang menjadi dambaan para putra terbaik dari seluruh Nusantara. Bahkan beberapa lembaga pendidikan menjadi simbol bangkitnya semangat nasionalisme, karena didirikan dengan visi dan motivasi yang sarat dengan nilai-nilai kejuangan. Seperti UII, UGM serta yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah, Taman Siswa dan organisasi yang lain.

Keunikan Yogyakarta sebagai kota, didukung oleh objek yang menarik di sekitarnya, baik berupa keindahan alam maupun yang bernilai kebudayaan, membuat Yogyakarta menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Historisitas seperti itu, yang melahirkan identitas dan predikat, membawa konsekuensi pada imej yang hendak dibangun. Kesemuanya menjadi kisi-kisi atau normatifitas bagi dinamika Yogyakarta yang terjadi. Bahkan kisi-kisi, identitas maupun predikat kota seolah-olah menjadi kutub yang berbeda dengan dinamika itu sendiri. Padahal kalau kita belajar dari pengalaman kehidupan, dinamika dan atau perubahan menjadi bagian niscaya dari perjalanan individu, komunitas dan kota itu sendiri. Sedangkan historisitas justru dapat menjadi referensi dan landasan pijak bagi perencanaan perkembangan kota dan masyarakat itu sendiri.

Peristiwa, fenomena, wacana yang mungkin “biasa” bagi kota lain, menjadi isu yang “luar biasa” bagi Yogyakarta. Kasus seks bebas, penyalahgunaan obat di tempat kost pelajar dan mahasiswa kendatipun prosentasinya kecil menjadi isu besar karena terkait dengan citra dan identitas sebagai kota pelajar. Turis yang kecopetan, atau warung makan yang pasang harga tinggi, kebersihan ruang publik yang tidak terjaga akan merusak citra kota wisata. Wacana tentang parkir bawah tanah sebagai kebutuhan yang timbul akibat dinamika, fakta berdirinya banyak supermall bahkan dibangun di atas kawasan maupun bangunan bersejarah, perusakan atau setidak-tidaknya terlantarnya bangunan bersejarah dengan corak arsitektur khas, yang kesemuanya itu sebagai bagian dari dinamika masyarakat akan menjadi persoalan yang serius di Yogyakarta. Karena menyangkut “terganggunya” simbol-simbol kesadaran sosial budaya masyarakatnya.

Diperlukan kriteria-kriteria tertentu yang dapat dipakai untuk mengembangkan kearifan lokal sebagai landasan pikal normatif moral. Setidaknya ada 3 (tiga) kriteria yang dapat dijadikan ukuran, yakni: 1) Keadiluhungan, atau me­wakili nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat luhur 2) Kemapanan yang mencer­minkan kuatnya relasi antar sub-sistem kebudayaan, dan 3) Kesejarahan yang dapat menggambarkan mata rantai peristiwa kehidupan anak-anak manusia.

Secara garis besar kita dapat menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan keadiluhungan adalah: keadaan yang mencerminkan keseimbangan po­tensi kodrat manusia. Subsistem nilai kebudayaan didukung oleh pandangan hidup yang seimbang antara otonomi dan dependensi manusia muaranya pada keberadaan kebenaran Tuhan. Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan ruhani manusia muaranya pada keberadaan dan martabat manusia. Keseimbang­an antara kepentingan individu dan masyarakat, harmoni antara hak dan wajib muaranya pada keadilan. Kebenaran Tuhan, penghargaan atas martabat manusia yang luhur, serta pelaksanaan hak dan kewajiban yang teraktualisasi dalam sub­sistem normatif, subsistem kelakuan atau aktivitas serta subsistem hasil kebu­dayaan merupakan implementasi dari keadiluhungan.

Yang dimaksud dengan kemapanan adalah keterkaitan erat antar subsis­tem kebudayaan. Dari subsistem nilai sampai dengan subsistem hasil terdapat hubungan benang merah yang sangat erat, tidak terjadi keterputusan atau dis­kontinuitas antar subsistem kebudayaan. Keterkaitan tersebut mencerminkan kemapanan dan kekuatan serta sekaligus kedewasaan kebudayaan. Seringkali terjadi dalam sebuah kebudayaan yang sedang mencari bentuk terjadi keterpu­tusan antara subsistem hasil dengan subsistem nilai, atau subsistem kelakuan terpisah dari subsistem norma. Fenomena seperti itu menunjukkan kerapuhan sebuah kebudayaan.

(Visited 77 times, 1 visits today)
Tag: , , Last modified: 3 Juni 2020

Selanjutnya »

Close