Pluralitas, Multikulturalisme, Belajar Dari Yogyakarta (Bagian Pertama)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Keinginan bersama untuk tetap menghargai perbedaan dan mema­haminya seba­gai realitas kehidupan sesungguhnya da­pat menjadi potensi pluralisme demokratik di Indonesia.

Pendahuluan

Saya ingin mengawali tulisan ini dengan mengemukakan sebuah kenyataan, yakni: di wilayah Jawa Barat ternyata tidak ada nama jalan, monumen maupun tempat-tempat bersejarah yang menggunakan nama Hayam Wuruk dan atau Gadjah Mada. Padahal di hampir sebagian besar wilayah nusantara banyak nama jalan, monumen atau bahkan tempat-tempat penting yang menggunakan nama tersebut. Universitas yang paling terkenal di Yogyakarta bahkan Indonesia adalah Universitas Gadjah Mada. Kita pernah memiliki satelit komunikasi yang memakai nama Palapa, meminjam istilah dari sumpah Maha Patih Gadjah Mada yang tidak akan memakan buah palapa sebelum nusantara dipersatukan.

Tidak ada “keberanian” para pengambil keputusan di Jawa Barat, entah gubernur, bupati, walikota atau siapapun, untuk menggunakan nama keduanya sebagai penanda tempat di wilayahnya. Ternyata, Hayam Wuruk dan Gadjah Mada yang kita kenal sebagai legenda, bahkan nyaris menjadi mitos, karena mampu menyatukan nusantara ke dalam wilayah kerajaan Majapahit Raya, di mata orang Sunda sebagai mayoritas suku yang tinggal di Jawa Barat, tak lebih sebagai sosok pengkhianat. Peristiwa perang Bubat, di mana pasukan Majapahit membantai seluruh keluarga kerajaan Pajajaran, menjadi peristiwa traumatis bagi orang sunda. Peristiwa yang didahului dengan lamaran untuk memperistri putri Pajajaran Dyah Pitaloka oleh Hayam Wuruk, karena atas nasehat patih Gadjah Mada, Hayam Wuruk sebagai raja besar tidak datang melamar. Raja Pajajaranlah yang “mengantar”kan putrinya untuk dipersunting Hayam Wuruk. Ketika sedang beristirahat di Bubat untuk bertemu dengan keluarga Majapahit malah diserbu dan dibantai habis. Sehingga sampai pertengahan abad duapuluh, bagi orang sunda perempuan disebut “pamali” atau tabu apabila berjodoh dengan pemuda jawa.

Peristiwa lain yang ingin saya sampaikan adalah Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928. Konggres atau pertemuan yang diselenggarakan oleh pemuda pemuda Indonesia, dan ini sungguh-sungguh pemuda, karena mayoritas pesertanya berusia 20an tahun. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Soegondo yang memimpin sidang tercetusnya sumpah legendaris tersebut pada waktu itu baru berusia 27 tahun, peserta tertua adalah Wage Rudolf Soepratman menggesek biola melantunkan Indonesia Raya yang berusia 33 tahun. Bisa kita bandingkan dengan pengurus organisasi “pemuda” saat sekarang seperti KNPI, Pemuda Pancasila dan lain-lain yang berusia di atas 40 tahun, bahkan banyak yang sudah punya cucu masih mengatasnamakan pemuda!? Pemuda-pemuda yang berasal dari organisasi pemuda bernuansa kedaerahan dan kesukuan, atau keagamaan seperti: Jong Java, Jong Borneo, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Islamiten Bond berkumpul, bersatu dan bersumpah untuk membangun satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia.

Hal lain yang perlu terungkap adalah Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2605 (1945) oleh Panitia Sembilan terdiri dari: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoelkahar Moezakkir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, Wachid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin. Kemudian hasilnya dilaporkan secara resmi oleh Soekarno dihadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 10 Juli 1945. Piagam Jakarta nyaris menjadi mukadimah Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian menjadi Pembukaan Undang-undang Dasar tersebut dengan perubahan pada kalimat Hukum Dasar menjadi Undang-undang Dasar dan perubahan pada kalimat berdasar Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perubahan tersebut berdasarkan “rumor” yang berkembang, karena munculnya reaksi dari Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim akan mendirikan negara sendiri, terpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia yang akan didirikan, apabila Piagam Jakarta diberlakukan sebagai mukadimah konstitusi. Oleh karena itu Alamsyah Ratu Perwiranegara almarhum, mantan Menteri Agama dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat era Presiden Soeharto pernah mengatakan bahwa pengorbanan terbesar umat Islam di awal kemerdekaan adalah penghapusan 7 kata tersebut dari Piagam Jakarta. Sebab tanpa penghapusan tersebut, generasi sekarang tidak mungkin mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Catatan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 11 Juli 1945 menunjukkan bahwa Wakil Ketua Suroso menjelaskan adanya tiga aliran dalam memandang batas calon negara Kesatuan Republik Indonesia yakni: Pertama, bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Kedua, wilayah Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, Papua, Timor. Ketiga, Hindia Belanda ditambah Malaka, Borneo Utara, Papua, dan kepulauan sekitarnya[1] Dapat kita baca pula laporan badan tersebut yang ditujukan kepada Gunseikan Kakka No: DK.I/17-9 yang menyebutkan bahwa bentuk calon negara adalah Republik yang didukung oleh 55 suara, sementara bentuk kerajaan didukung 6 suara, lain-lain 2 dan blanko 1 suara. Mengenai wilayah calon negara, 19 suara untuk wilayah Hindia Belanda dahulu, 6 suara buat Hindia Belanda ditambah dengan Malaya tetapi dikurangi dengan Papua, 39 suara buat Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis dan Papua seluruhnya, lain-lain 1 suara dan blanko 1 suara[2].

Kita semua sekarang tahu bahwa yang menjadi realitas terakhir dan kita kenal sebagai Negra Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah Hindia Belanda dahulu atau pilihan pertama, kendatipun bukan hasil suara terbanyak Sejarah juga mencatat bahwa Irian Barat atau sekaran dikenal dengan Papua kembali baru masuk ke wilayah RI tahun 1962. Timor Portugis sempat menjadi wilayah NKRI sejak tahun 1976 tapi kemudian lepas tahun 1999 berdasarkan hasil referendum di masa pemerintahan Presiden Habibi.

Kita juga mengetahui bahwa Indonesia merupakan bangsa dan negara dengan tingkat kemajemukan yang paling tinggi di dunia. Kemajemukan bangsa dan masyarakat Indone­sia setidak-ti­daknya meliputi hal-hal sebagai berikut: Secara geografis, terdiri atas 13.667 pulau baik yang dihuni maupun yang ti­dak. Secara etnik, Indonesia ter­dapat 358 suku bangsa dan 200 sub suku bangsa. Dili­hat dari pemelukan agama, terdapat beberapa agama (yang diakui pemerintah) dan dipeluk oleh penduduk Indonesia yakni: Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Budha 1% dan yang lain 1%. Itu pun sebetulnya kurang akurat mengingat ada pula pen­duduk yang menganut agama tertentu dan diyakini ke­benarannya oleh penganutnya, kendatipun tidak ada pengakuan resmi dari pe­merintah, misalnya Konghucu. Secara latar belakang kultural, Indonesia dibangun atas dasar kultur Nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen dan juga barat modern (lihat Soetapa 1991:1-2).

Drs. Achmad Charris Zubair, MA.

Drs. Achmad Charris Zubair, MA.

Ketua Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Ketua Departemen Budaya ICMI Orwil DIY. Dosen Filsafat UGM

Terbaru

Ikuti