Politik Perberasan Buat Petani Sulit Sejahtera

prof_ali_agus_newfeat_ad
Pengembangan pangan non beras sangat terbatas (terkendala aspek ekonomi dan teknologi yang tidak kompetitif dan mencukupi).

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa salah satu visi dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. “Yang dibangun seharusnya adalah kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan orang perorang. Namun, jika kita lihat realitas, ada ketimpangan yang begitu besar, satu persen penduduk kekayaannya dapat menyamai 60 persen penduduk pada lapis terbawah.” Jelas Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., Dekan Fakultas Peternakan UGM dalam Kuliah Kedaulatan Pangan, yang diselenggarakan Yayasan Abdurrahman Baswedan, Senin, 10 Februari 2020, di Sekretariat Yayasan.

Hal ini, lanjut Prof. Ali, dikarenakan akses terhadap lahan yang kalah. Orang desa yang kini menjadi petani semakin tidak sejahtera, karena modal utama untuk sejahtera dipertanian adalah lahan. Lahan pertanian di desa-desa semakin menyusut salah satunya karena waris kepada anak-anaknya. “Berbeda dengan konglomerat-konglomerat yang kaya raya sebagian besar menjadi penguasa lahan, baik untuk penguasaan hutan, pertanian, perkebunan maupun tambang,” jelas Prof. Ali.

Kemudian apabila mencermati Undang-undang Pangan No. 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Dalam undang-undang tersebut dimasukkan dua istilah yakni kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan berarti pangan yang kita dibutuhkan dipenuhi secara mandiri, sedangkan ketahanan pangan mengutamakan ketersediaan pangan yang asalnya, apakah import atau diproduksi sendiri, tidak terlalu penting. “Namun ironis bagi bangsa yang agraris seperti Indonesia, dengan luas lahan pertanian yang besar, konsep ketahanan pangan yang diadopsi, semestinya kedaulatan pangan. Tetapi ini pilihan politik,” jelas Prof. Ali Agus.

Kedaulatan pangan sangat memperhatikan produsen atau kesejahteraan petani. Saat ini karena politik perberasan, hampir dipastikan petani beras tidak akan memiliki kelebihan. “Karena sudah dikunci, HET (harga eceran tertinggi) gabah sudah ditetapkan sekian, jangan harap bisa sejahtera dengan menanam padi, apalagi dengan lahan yang sempit,” ujar Prof. Ali Agus.

Oleh karena itu, Prof. Ali Agus menyarankan agar petani juga memelihara hewan ternak seperti ayam, kambing atau sapi. Hanya dengan berternak sehingga bisa menjadi integrated farming, pendapatan petani dapat ditingkatkan.

Selain itu, proses produksi pertanian juga penuh masalah. Sebut saja resiko dan ketidakpastian produksi sebagai dampak pemanasan global. Ketersediaan sumber daya pangan yang semakin terbatas (lahan, kesuburan tanah, air, pencemaran). Pengembangan pangan non beras sangat terbatas (terkendala aspek ekonomi dan teknologi yang tidak kompetitif dan mencukupi).

Sedangkan permasalahan distribusi terjadi karena luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan berjumlah 17.504 pulau. Sedangkan pusat produksi dan pusat konsumsi pangan yang tersebar, Jawa masih menjadi tumpuan utama pemasok pangan nasional (50-60%). Produksi yang bersifat musiman dihadapkan pada kendala pergudangan untuk penyimpanan pangan antar waktu. Akumulasi panen pada Subround Januari – April sekitar 44% dari total produksi setahun.

Masalah distribusi pangan juga dikarenakan sarana dan jaringan transportasi yang tidak memadai di daerah-daerah terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil sedangkan konsumsi tersebar di seluruh wilayah sampai daerah terpencil. Kondisi alam dan gelombang yang tidak memungkinkan angkutan perairan dan darat dapat dilakukan secara normal setiap saat. Indonesia adalah daerah rawan yang rawan bencana alam (gempa, tsunami, gunung merapi, banjir).


Kuliah Kedaulatan Yayasan Abdurrahman Baswedan ini merupakan bagian dari program kuliah serial yang dilaksanakan setiap pekan. Kuliah ini akan dilanjutkan Senin, 17 Februari 2020 di Sekretariat Yayasan Abdurrahman Baswedan, Perumahan Timoho Asri IV, No. B9C, Muja Muju Yogyakarta. Kuliah diampu oleh Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., Dekan Fakultas Peternakan UGM.  

(Visited 93 times, 1 visits today)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Official Website YAYASAN ABDURRAHMAN BASWEDAN Dikelola oleh Sekretariat ©2020