Ditulis oleh 8:49 am KABAR

Presiden Indonesia Paling Berkuasa Dalam Pemberantasan Korupsi

Kekuasaan presiden Indonesia paling besar jika dibanding negara lain dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dalam disertasi Mustafa Fakhri dari Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yayasan Abdurrahman Baswedan menggelar diskusi buku rutin yang pada minggu ini mengangkat topik Kekuasaan Presiden dalam Pemberantasan Korupsi, pada Jum’at, 1 November 2019, di Sekretariat Yayasan Abdurrahman Baswedan.

Topik tersebut diangkat dari disertasi dengan judul lengkap Kekuasaan Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Studi atas Kebijakan Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi sejak Kemerdekaan sampai dengan masa Reformasi. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., MH, Guru Besar Fakultas Hukum UGM dan Ahmad Sadzali, LC., MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Disertasi ini melakukan studi komparasi, dengan menggunakan metode perbandingan konstitusi, dengan temuan bahwa kekuasaan presiden Indonesia sangat besar dibandingkan dengan kekuasaan presiden di 15 negara (penganut presidentialism pada puncak teratas dari indeks persepsi korupsi versi Transparancy International) yang diperbandingkan. Kekuasaan presiden Indonesia bahkan lebih besar meskipun telah dilakukan beberapa pembatasan kekuasaan konstitusional presiden melalui amandemen konstitusi.

“Hasil penelitian dalam disertasi ini mengatakan bahwa kekuasaan presiden dalam pemberantasan korupsi berada pada hulu dari seluruh rangkaian proses, mulai dari tahap perencanaan, melakukan ragam upaya pencegahan sampai dengan pemberian reward and punishment secara administratif. Sementara institusi penegak hukum berkerja di hilir,” papar Sadzali dalam uraiannya membedah desertasi tersebut.

Dalam perbandingannya dengan negara lain, lanjut Sadzali, dalam disertasi tersebut dikemukakan bahwa ada indikasi negara dengan sistem parlementer lebih bersih dibanding dengan negara bersistem presidensial. Kemudian dikemukakan pula bahwa tingkat independensi lembaga anti korupsi bukanlah satu-satunya kondisi yang dapat memberikan jaminan atas efektifnya pemberantasan korupsi. “Independensi kelembagaan tanpa jaminan imparsialitas penyidik akan sia-sia,” ujar Sadzali.

Disertasi ini juga melihat perkembangan kebijakan hukum presiden dalam pemberantasan korupsi dimulai sejak era Presiden Sukarno, Soeharto, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dipaparkan pula legal policy pemberantasan korupsi yang diterapkan presiden Indonesia dari masa ke masa dengan berbagai ragam kondisi dan capaian masing-masing. Mustafa Fakhri dalam disertasinya merekomendasikan  hal yang harus dilakukan presiden mendatang antara lain mengeluarkan kebijakan hukum yang lebih menunjukkan keinginan untuk tetap berada di garis depan bersama dengan rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Presiden mendatang juga harus terus mengupayakan agar hukum benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Presiden dapat membentuk kebijakan dengan mendesain sistem politik yang tidak berbiaya mahal. Presidan dapat pula mereformasi institusi penegak hukum dengan sistem pengawasan terukur dan transparan.

(Visited 25 times, 1 visits today)
Tag: Last modified: 3 Februari 2020
Close