28.8 C
Yogyakarta
20 September 2021
BENTARA HIKMAH
KABAR

Program Pemberdayaan Tak Selalu Memberdayakan

Berakhirnya rezim orde baru tidak hanya menjadi tanda masuknya Indonesia dalam proses demokratisasi politik, namun juga mempengaruhi cara pandang kita dalam pembangunan sosial. Apabila sebelumnya paradigma develompmentalism (pembangunanisme) sangat kental, maka di era reformasi, empowerment (pemberdayaan) yang mengemuka.

Apabila kita periksa program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah sampai ke desa-desa, sangat banyak kegiatan dengan label pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Namun, apakah program-program tersebut memang benar-benar telah menjalankan prinsip pemberdayaan?

Paradigma pemberdayaan merupakan kritik terhadap pembangunanisme yang dianggap hanya menghasilkan ketimpangan sosial dan hilangnya kearifan serta pengetahuan lokal yang ada di masyarakat. Pembangunanisme berpandangan masyarakat itu bodoh oleh karena itu tidak maju. Agar maju maka harus dibangun, dari tradisional untuk menjadi modern.

Pandangan ini dibantah oleh paradigma pemberdayaan. Masyarakat itu tidak bodoh, karena mereka memiliki pengetahuan tentang sumber dan potensi, termasuk permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakat telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang telah dijalaninya dalam waktu yang lama. Masyarakat telah memiliki pengetahuan lokal bagaimana cara mengolah tanah, pengelola air, menyimpan benih, dan lainnya.

Arah perkembangan paradigma pembangunanisme, menuju apa yang disebut modern, yakni ditandai oleh pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara makro. Konsep ini kita kenal dengan tricled down, pertumbuhan ekonomi akan diteteskan kebawah untuk menjadikan masyarakat sejahtera. Ukuran sejahteranya sangat materiil. Sehingga mengejar pertumbuhan ekonomi menjadi orientasi utama.

Berbeda dengan pembangunanisme, paradigma pemberdayaan lebih berorientasi menuju perkembangan yang lebih mikro berdasarkan atas lokalitas. Berkembangnya lokalitas inilah yang akan menjadi indikator perkembangan ekonomi nasional. Istilah yang populer, membangun mulai dari pinggiran.

Perbedaan lain antara pembangunanisme dan pemberdayaan adalah dari sisi perencanaan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada pembangunanisme, peran para cerdik pandailah yang dominan. Para ahli tersebut diminta untuk melakukan perancangan proses perubahan sosial, lengkap dengan petunjuk teknisnya. Oleh karena itu sifat perencanaannya menjadi top-down. Hal ini dikarenakan, pandangan yang telah disampaikan di atas, masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga tidak memiliki kemampuan dalam merencana.

Hal yang berkebalikan pada paradigma pemberdayaan. Proses perencanaan dimulai dari lokalitas. Semua masyarakat terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan proses memecahkan masalah berdasarkan atas sumber dan potensi yang dimiliki. Namun, ketika ada ketidakmampuan maka pihak lain dapat diundang untuk memberikan bantuan. Pihak lain pun sifatnya hanya membantu atau memfasilitasi. Sehingga sifat perencanaan menjadi bottom up atau partisipatif. Oleh karena itu, jika ada pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang datang ke suatu masyarakat dengan membawa program dengan lebel pemberdayaan, tanpa bertanya dan mengikutsertakan masyarakat, sesungguhnya telah melanggar prinsip-prinsip pemberdayaan itu sendiri.

Kemudian dalam implementasi program, pada paradigma pembangunanisme, intervensi pihak luar lebih besar. Masyarakat hanya dianggap sebagai beneficiaries (penerima manfaat program), obyek program yang seringkali kebutuhannya tidak terjawab.

Berbeda dengan pembersayaan, masyarakat yang merencana dan mengimplementasikan program untuk memecahkan masalahnya. Pihak lain dari luar hanya membantu atau memfasilitasi jika masyarakat menghadapi kesulitan.

Pada akhirnya pembangunanisme hanya akan membentuk masyarakat yang hanya menjadi penerima bantuan, tidak kereatif dan inovatif, dan powerless.

Sedangkan pemberdayaan dalam jangka waktu yang panjang, diharapkan masyarakat menjadi kreatif dan inovatif. Memberdayakan agar lebih powerfull. Inilah cara pemberdayaan mendorong perubahan.

Melihat berbagai prinsip di atas, maka kita harus kritis agar dapat meluruskan berbagai program pemberdayaan pemerintah yang dilaksanakan di masyarakat. Kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas, penyediaan modal bergulir, pemberdayaan UMKM, dan lain sebagainya, yang dilabeli sebagai program pemberdayaan masyarakat, tidak selalu benar-benar mengandung pemberdayaan. Alih-alih ingin membuat masyarakat powerfull, program tersebut malah akan membuat ketergantungan pada bantuan pemerintah maupun pihak luar lainnya yang semakin berkepanjangan.

Related posts

BENTARA HIKMAH
MEDIA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA