Refleksi Kearifan Lokal Komunitas sebagai Modal Sosial Dalam Manajemen Bencana Gempa Bumi (Bagian Kedua)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Kemampuan komunitas tersebut, kalau ditilik dari sudut sebelum peristiwa bencana gempa bumi terjadi, jika dilihat dari sudut manajemen bencana, dapat dikatakan sebagai keadaan tanpa kesiapan.

Mungkinkah suatu usaha yang bersifat menyeluruh: sejak sebelum kejadian sampai setelah kejadian? Bagi suatu studi untuk keperluan ilmu pengetahuan atau keperluan perencanaan pembangunan, tentu pertanyaan tersebut merupakan hal yang wajar, bahkan dapat dikatakan sudah seharusnya demikian. Masalah akan sangat berbeda apabila hal tersebut ditanyakan kepada komunitas. Apakah pertanyaan tersebut layak diajukan? Jika layak mengapa, dan jika tidak bagaimana menjelaskannya?

Sebagaimana telah diketahui bahwa gempa bumi 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul dan sekitarnya, dan bencana tsunami 26 Desember 2004 di Aceh, telah menyadarkan banyak pihak, terutama para pemegang otoritas negara, bahwa kesiapan menghadapi bencana amat dibutuhkan. Kesadaran tersebut tidak saja memunculkan banyak insiatif, tetapi juga mendorong munculnya Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan secara legal bahwa yang disebut dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Dari pengertian yang digariskan undang-undang tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan bencana, bukanlah wilayah bebas, dimana setiap orang atau kelompok orang (komunitas) dapat dengan begitu saja mempersiapkan langkah-langkah tertentu. Pemerintah dan pemerintah daerah adalah pihak yang menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Undang-undang juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.

Ketentuan tersebut memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa manajemen bencana, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan paska bencana, merupakan upaya yang bersifat formal, yaitu mengikuti ketentuan yang berlaku. Artinya rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembangunan, sedemikian rupa sehingga harus mengikuti kaidah-kaidah formal yang telah ditetapkan.

Pertanyaan awal di atas, sebenarnya telah terjawab, jika pertanyaan tersebut diajukan kepada pemerintah. Atau kepada pihak terkait, yang mengemban mandat undang-undang atau ketentuan turunannya. Persoalannya adalah apakah pertanyaan tersebut layak untuk diajukan kepada komunitas? Dalam rumusan tersebut, dimanakah tempat dari komunitas? Pertanyaan ini penting dimajukan agar duduk persoalan menjadi lebih jelas, dapat diperoleh pelajaran dan memahami makna yang lebih dalam.

Kalau saat ini diajukan pertanyaan di atas kepada komunitas yang menjadi korban bencana gempa bumi pada tahun 2006 yang lalu, apakah mereka telah mempersiapkan diri? Tentu pertanyaan ini akan terasa aneh, bahkan mungkin mengusik ketenangan rasa batin mereka. Pertanyaan tersebut seakan-akan mengajak mereka mengenang kembali subuh kelabu di hari Sabtu tersebut. Hal ini berarti mengajak mereka mengenang kepedihan yang tiada bandingnya.

Tetapi, kalau pun pertanyaan tersebut tetap diajukan, apakah ada jawaban lain selain mengatakan siap? Apakah ada ruang bagi perkataan tidak siap? Tentu tidak ada. Namun jika pertanyaan tersebut dibenturkan dengan realitas keseharian, maka mungkin tidak ditemukan tanda-tanda kesiapan tersebut. Mengapa?

Pertanyaan itu dapat dijawab dengan datang kepada peristiwa dinamis yang berlangsung paska bencana gempa, baik masa tanggap darurat maupun masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pertama, kejadian yang dapat disebut sebagai kesenjangan antara kebutuhan dan jumlah bantuan. Pada hari pertama dan kedua, suatu keadaan “ketegangan” kecil telah terjadi, yakni antara korban dengan pengelolaan bantuan, dan dengan para penghimpun bantuan. Berita tentang bantuan yang belum sampai, bantuan yang tidak merata, dan atau penyaluran bantuan yang kacau menjadi bagian dari dinamika tanggap darurat.

Kedua, kejadian yang dapat disebut sebagai kesenjangan antara kenyataan (kerusakan) dan kemampuan (membantu). Situasi ini muncul secara vulgar, dalam bentuk aksi warga yang mengecam pemerintah, karena dianggap ingkar janji. Kejadian dipicu oleh pernyataan Wakil Presiden RI yang mengatakan bahwa Pemerintah akan membantu Rp. 30 juta setiap rumah yang rusak berat. Masalah muncul, karena setelah dihitung ternyata rumah rusak berat jauh dari apa yang diduga.

Ketiga, kejadian yang dapat disebut sebagai kesenjangan antara kompleksitas masalah dengan instrumen yang tersedia. Situasi ini berlangsung dalam masa rekonstruksi. Muncul polemik apakah bantuan rekonstruksi rumah rusak akan diurus langsung oleh pemerintah melalui kontraktor, ataukah ada cara lain? Juga polemik tentang apakah bantuan yang ada dibagi rata (jumlah bantuan dibagi dengan jumlah korban), ataukah dibagi secara adil (jumlah bantuan disesuaikan dengan kebutuhan korban, yang mengikuti tingkat kerusakan rumah korban).

Penelitian ini menilai bahwa ketiga soal tersebut sesungguhnya mencerminkan adanya dialog antara “pengetahuan akan keadaan nyata” (yang dalam hal ini hanya dimiliki korban) dan ketidaktahuan atau “pengetahuan yang kurang lengkap”; antara yang formal dan yang informal; antara sentralisasi dan desentralisasi. Intinya adalah dialog substansial antar korban dan para pihak yang ingin, maupun pihak yang berkewajiban membantu. Persoalannya adalah apakah skema bantuan mengikuti nalar korban ataukah nalar lain?

Pengalaman mengatasi bencana alam gempa bumi 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul memberikan pelajaran penting tentang bagaimana dialog tersebut berlangsung. Dan pada akhirnya ditemukan jalan tepat, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat berlangsung secara cepat dan baik. Tentu saja dengan tidak mengabaikan berbagai masalah yang muncul.

Hasil dari dialog di atas adalah: pertama, dari para pihak yang membantu korban, baik pemerintah (dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bantul, sebenarnya adalah juga korban) maupun berbagai kelompok sosial (baik dalam maupun luar), mengambil posisi sebagai pihak yang bertugas untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bantuan, serta memberikan ruang gerak bagi korban untuk memulihkan keadaan. Salah satu contoh yang bisa ditunjukkan adalah diambilnya kebijakan yang tidak digunakannya kontraktor untuk rumah-rumah warga. Kebijakan ini harus dilihat sebagai kemampuan untuk memberikan kepercayaan kepada warga membangun kembali rumah mereka secara bergotong-royong.

Warga bergotong royong membangun kembali rumahnya (Sairin, dkk., 2008)

Kedua, korban, yang sesungguhnya adalah pihak yang paling berkepentingan dengan pemulihan keadaan, sejak masa tanggap darurat sampai pada masa rekonstruksi, baik fisik maupun sosial. Hal pertama yang dapat ditunjuk sebagai bukti mulai bekerja kearifan setempat adalah gerak cepat komunitas sesaat setelah terjadi bencana gempa, yakni menyelamatkan yang masih dapat diselamatkan.

Tahap ini merupakan tahap yang paling menentukan, yakni upaya untuk keluar dari kesediaan dan ketidakpastian, menuju kehidupan baru yang memang belum jelas ujungnya. Kemampuan untuk keluar dari situasi tersebut harus dibaca sebagai proses integrasi komunitas, yaitu ketika antar individu mulai menyadari bahwa masalah yang datang bukan hanya dialami diri sendiri, melainkan juga yang lain, seluruh warga.

Inilah titik pijak pertama dan utama yang membuka energi sosial dan menggerakkan langkah komunitas secara bersama-sama. Tentu proses tersebut tidak berjalan mulus, selalu ada dinamika. Namun, dinamika tersebut lebih mencerminkan suatu dialog antara korban dan pihak luar, antara nalar komunitas (korban) dan tata kelola yang didasarkan pada nalar normal (kendati dikatakan sebagai prosedur tanggap darurat).

Kemampuan komunitas tersebut, kalau ditilik dari sudut sebelum peristiwa bencana gempa bumi terjadi, jika dilihat dari sudut manajemen bencana, dapat dikatakan sebagai keadaan tanpa kesiapan. Tidak ada persiapan, karena tidak ada satupun yang menginginkan datangnya bencana. Pertanyaannya, mengapa paska kejadian, dapat segera terbangun suatu formasi unik penanggulangan, dan kelak menjadi faktor yang menentukan jalannya proses pemulihan? Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa kearifan setempat merupakan modal yang ada di dalam diri komunitas. Modal tersebut tidak tersimpan di tempat terbuka, dalam bentuk prosedur formal, panduan atau berbagai penanda lain. Modal tersebut tersimpan rapi dalam memori komunitas.

Oleh karena itu, kepada komunitas sebenarnya tidak perlu ditanyakan tentang kesiap-siagaan, karena dengan sendirinya hal tersebut dipersiapkan. Hal yang mungkin menjadi soal adalah ketika ada kebutuhan untuk menyeragamkan atau memformalkan persiapan atau kesiap-siagaan tersebut. Seperti pembentukan unit-unit kerja atau sekedar memasang plang atau baliho yang menyebut komunitas sadar bencana. Bagi komunitas semua upaya tersebut diterima dan diikuti begitu saja, sepanjang waktu memungkinkan.

Perhatian komunitas dan anggota komunitas (warga, orang per orang) lebih kepada upaya menghadapi apa yang ada di depan mata, yakni melanjutkan kehidupan. Dimana mereka harus menyambung hidup dan kehidupan. Jika mereka sibuk mempersiapkan diri sebagaimana maksud dari program-program pemberdayaan di bawah predikat sadar bencana, tentu kesulitan baru akan datang.

Untuk itu, suatu manajemen bencana amat perlu mempertimbangkan susunannya. Dengan pertama-tama memperjelas kedudukan komunitas, dan sekaligus menegaskan sudut pandang mana yang akan menjadi sudut pandang utama. Kalau menggunakan sudut pandang komunitas, tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri. Karena seluruh sistem yang ada bekerja dengan nalar formal, sementara komunitas bekerja dalam nalar informal. Sebaliknya, kalau menggunakan nalar formal birokrasi, tentu akan menimbulkan soal tersendiri bagi komunitas.

Jalan paling mungkin adalah suatu formasi manajemen bencana yang mengkombinasikan kedua nalar tersebut. Formasi yang dimaksud adalah suatu tata kerja yang memberi ruang gerak bagi komunitas untuk menggunakan seluruh modal utama yang dimilikinya, yaitu diri (komunitas) dan kearifannya. Dengan demikian, penanganan bencana gempa bumi berbasis kearifan lokal komunitas dapat menjadi bagian dari siklus manajemen bencana.

Tulisan sebelumnya : Refleksi Kearifan Lokal Komunitas sebagai Modal Sosial Dalam Manajemen Bencana Gempa Bumi (Bagian Pertama)

*) Tulisan ini pernah di muat di “Majalah Geografi Indonesia”, Vol. 33, No. 2, September 2019

Dr. Untoro Hariadi, M.Si

Dr. Untoro Hariadi, M.Si

Dosen Universitas Janabadra Yogyakarta.