Ditulis oleh 9:28 am COVID-19

Refleksi Momen Kebangkitan Nasional, Satu Langkah Melawan Pandemi

Langkah-langkah memutus penyebaran virus harus menjadi prioritas di atas segala kepentingan.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2020 menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, momen berdirinya gerakan pemuda menuju kemerdekaan itu harus diperingati di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Belum juga reda, jumlah penduduk yang dinyatakan positif Covid-19 justru bertambah. Kondisi ini akan berlarut apabila Indonesia gagal memaknai kebangkitan nasional secara tepat.

Sejak diumumkan pertama kali kasus positif Covid-19 pada awal Maret lalu, gelombang pandemi terus menerjang Indonesia. Hingga saat ini virus tersebut menyebar ke 387 kabupaten/kota di 34 provinsi. Lebih dari 1.100 penduduk meninggal dan 17.500 lebih orang dinyatakan positif Covid-19. Adapun kenaikan kasus positif bisa mencapai 500 orang dalam sehari. Hal ini terus berdampak ke berbagai lini kehidupan termasuk sosial dan ekonomi.

Pada sektor ekonomi misalnya, laporan Asian Development Bank (ADB) yang dilansir Bisnis.com pada 15 Mei lalu menyampaikan ekonomi global dapat menelan kerugian hingga US$ 8,8 triliun akibat pandemi. Kerugian itu juga merembet dirasakan oleh Indonesia seperti anjloknya harga saham hingga di zona merah. Rupiah mengalami pelemahan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja terhadap 2 juta orang lebih di berbagai perusahaan. Dari kacamata sosial, masyarakat menjadi antipati terhadap orang-orang yang dinyatakan positif Covid 19.

Pemerintah sebetulnya sudah cukup memadai dengan merumuskan payung hukum percepatan penanganan Covid-19. Misalnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19. Aturan itu memberikan hak kepada setiap kepala daerah mengusulkan pemberlakuan PSBB di daerahnya dan wajib melaksanakan seperti tercantum di Pasal 12.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 juga telah mengatur sedemikian rupa agar pola PSBB tetap berjalan. Misalnya pada Pasal 14 di aturan tersebut menegaskan jumlah penumpang maksimal maskapai penerbangan adalah 50 persen dari total kapasitas yang ada. Hal ini tak lain untuk memastikan penerapan jaga jarak fisik terpenuhi.

Namun, pemerintah tidak bisa tegas dengan aturan yang telah disusun. Selain itu, belum ada sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Kegamangan dan pelonggaran aturan PSBB baru-baru ini menimbulkan masalah baru. Misalnya, dibukanya kembali akses penerbangan sejak 7 Mei lalu membuat masyarakat berbondong-bondong melakukan perjalanan keluar daerah. Sebagian orang diduga menanipulasi surat tugas dan hasil negatif tes Covid-19 agar dinyatakan memenuhi syarat untuk bepergian.

Pendekatan hukum dan sejarah harus menjadi pionir dalam percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki skema pengawasan terpadu terhadap orang-orang yang diizinkan ke luar daerah. Pengajuan syarat untuk melakukan perjalanan ke luar daerah harus melalui verifikasi yang berlapis. Tidak seperti yang terjadi pada Kamis pekan lalu saat ribuan orang memadati antrean di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta. Hal itu justru memicu potensi penyebaran Covid-19.

Dari sudut pandang sejarah, bangsa Indonesia harus memaknai peringatan kebangkitan nasional ini dengan menyatukan suara dan langkah. Pada 20 Mei 1908 lalu, organisasi pemuda Budi Utomo lahir dengan semangat utuh yaitu bergerak untuk kemerdekaan Indonesia. Organisasi lain dari berbagai kalangan yang lahir setelah Budi Utomo pun bermunculan dengan semangat yang sama yaitu demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Penulis melihat saat ini banyak kepentingan muncul di tengah pandemi Covid-19. Misalnya di DKI Jakarta, pengusaha mendesak dibukanya pusat perbelanjaan menjelang hari raya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Padahal di Cina, pertumbuhan ekonomi mereka terjun 6,8 persen dalam kuartal I 2020. Namun langkah prioritas mereka adalah menekan angka kematian. Melalui Channelnewsasia.com pada 7 Mei lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan yang paling penting adalah menyelamatkan jiwa.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memiliki semangat dan upaya serupa dengan menggandeng berbagai pihak. Langkah-langkah memutus penyebaran virus harus menjadi prioritas di atas segala kepentingan. Sebab, kemerdekaan Indonesia dapat dicapai ketika semua kalangan meletakkan ego sektoral untuk bersatu melawan penjajah. Semoga dengan upaya itu Indonesia mampu keluar dari cengkeraman pandemi yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan.

(Visited 49 times, 1 visits today)
Tag: , Last modified: 20 Mei 2020
Close