Ditulis oleh 4:41 pm KABAR

Relaksasi PSBB, Apakah Sudah Waktunya?

PSBB bukan keputusan ekonomi, tetapi keputusan kesehatan. Untuk itu, perubahan kebijakan akan sangat baik jika didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesehatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan istilah dalam UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun kekarantinaan kesehatan menurut UU tersebut adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatanmasyarakat. Dalam UU tersebut, PSBB dinyatakan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Ada dua hal yang perlu dilihat dari istilah tersebut: Pertama tentu bahwa istilah tersebut merupakan istilah hukum (kesehatan masyarakat). Kedua bahwa istilah tersebut berada dalam UU, bukan peraturan dibawahnya. Adapun berlakunya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan PSBB merupakan keputusan yang diambil oleh Menteri Kesehatan, atau ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Berlakunya PSBB di suatu daerah bukan diambil oleh pejabat daerah, melainkan oleh Menteri.

Secara substansi, pembatasan, yang bermakna pembatasan kegiatan masyarakat di suatu wilayah, merupakan suatu tindakan kesehatan. Tindakan tersebut diambil untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit, dalam hal ini, tentu adalah mencegah penyebaran Covid-19.

Sebagai upaya pencegahan, tentu maksudnya adalah agar Covid-19 tidak menyebarluas, karena hal tersebut akan mengganggu atau bahkan mengancam keselamatan warga, dan berpotensi melemahkan kapasitas layanan kesehatan, karena jika wabah menyebar dan pasien bertambah secara eksponensial, tentulah layanan kesehatan akan kolaps.

Apakah pelaksanaan PSBB akan berdampak pada sektor kehidupan yang lain? Tentu saja. Namun, adanya ketentuan tersebut justru merupakan upaya untuk menghindari suatu dampak suatu yang lebih besar. Bukan hanya terganggunya kegiatan, tetapi juga keselamatan hidup manusia. Pada bagian menimbang UU tersebut, dinyatakan:

Pertama, bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang.

Kedua, bahwa kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional.

Ketiga, bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional dibidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal.

Apa yang nampak jelas dari pikiran tersebut:

Pertama, diutamakannya kesehatan dan keselamatan manusia (warga). Keselamatan warga merupakan alasan paling asasi dari berdirinya negara (lihat Pembukaan UUD 1945).

Kedua, kesadaran bahwa posisi strategis Indonesia bukan saja membawa keuntungan ekonomi dan politik, tetapi juga berpotensi membawa ancaman kesehatan dan karena itu pula suatu perlindungan dibutuhkan atau diharuskan ada.

Ketiga, kemajuan teknologi transportasi, yang memungkinkan pergerakan barang dan manusia, tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan, tetapi juga secara cermat dilihat adanya potensi ancaman kesehatan. Mobilitas penduduk yang tinggi, merupakan potensi bagi cepatnya penyebaran wabah.

Keempat, bahwa Indonesia merupakan bagian dari dunia, dan dengan demikian juga memiliki tanggungjawab global untuk ikut mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan.

Dengan kesemuanya ini sangat jelas bahwa PSBB merupakan suatu kebijakan dengan alasan yang kuat dan dengan tujuan yang sangat penting, yakni menjaga keselamatan warga. Oleh sebab itulah ketika hadir pemikiran yang akan segera merelaksasi PSBB atau “melonggarkan” PSBB, yang tujuannya untuk memberikan ruang kesempatan bagi gerak sektor ekonomi, pertanyaan-pertanyaan kesehatan muncul: apakah benar sekarang ini waktunya bagi suatu relaksasi?

Apabila ditinjau dari perkembangan kasus, terutama jika dilihat grafik pertumbuhan kasus positif (lihat grafik), tidak terdapat petunjuk yang dapat membenarkan hadirnya kebijakan relaksasi. Tentu perlu dihindari masuknya nalar ekonomi ke dalam nalar kesehatan. Jelas PSBB bukan keputusan ekonomi, tetapi keputusan kesehatan. Untuk itu, perubahan kebijakan akan sangat baik jika didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesehatan.

Jika dikatakan bahwa relaksasi berarti suatu pembukaan ruang kesempatan agar ekonomi tetap bergerak dengan memegang penuh protokol kesehatan, tentu dapat dipahami. Soalnya, bagaimana dua maksud tersebut dapat berada pada satu tempat yang sama?

Dalam keadaan sehat, sudah tentu keduanya bisa dan harus diletakkan pada satu tujuan sesuai dengan tujuan negara. Kegiatan ekonomi dibutuhkan untuk membuahkan kemakmuran, namun kegiatan tersebut tidak boleh membahayakan keselamatan manusia. Bagian menimbang UU Kekarantinaan Kesehatan telah dengan jelas memperlihatkan posisinya.

Harapannya tentu adalah keadaan dimana wabah tidak ada. Dalam keadaan wabah masih merupakan ancaman nyata, yang ditunjukkan dengan laporan hari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, maka relaksasi amat perlu dipertimbangkan ulang. Kita percaya bahwa keselamatan warga selalu menjadi haluan dalam mengambil keputusan publik.

(Visited 84 times, 1 visits today)
Tag: Last modified: 7 Mei 2020
Close